Polemik Pers Kebangsaan

Seabad Pers Kebangsaan ternyata menimbulkan polemik antara Andreas Harsono dari Yayasan Pantau dengan Zen R. Soegito dan Muhidn M. Dahlan dari Indexpress. Berikut ini klipingnya.

Guna memudahkan pembaca, semua tulisan disalin ulang tanpa perubahan teks, hanya dibubuhi BOLD, ITALIC, BLOCK QUOTE dan kosmetika lainnya. Ada link ke tulisan aslinya. Triggernya pada 6 Juni 2007 berada di akhir posting ini, tulisan dan tanggapan berikutnya ditambahkan di atasnya —urutan terbalik, dari terbaru hingga awal polemik.

Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari suatu polemik. Silahkan menyimak.

———

Tuesday, November 27, 2007
“Ngobrol” dengan Mas Tirto dan Pramoedya

:: tanggapan terakhir untuk andreas harsono dari yayasan pantau

Tadi malam saya menggelar ritus jelangkung. Saya merapal mantra dalam sebuah genisa al-kitabiah: “Jelangkung jalangse… datang tak dijemput pulang tak diantar. Hwarkadalah Hoooo…..”

Dengan kemurahan hati, mereka kini mau keluar dari pendiangan mereka masing-masing. Ada tiga yang segera meloncat di meja bulat-tidak persegi-juga-tidak setelah namanya saya sebut tiga kali: “Mas Tirto” (Tirtoadisoerjo), Bung Pram (Pramoedya Ananta Toer) dan Gus Durrahman (Abdurrachman Surjomihardjo).

Saya pun langsung keluarkan secarik surat terakhir dari Andreas Harsono (selanjutnya ditulis “Kritikus Kita“): “Pers, Sejarah dan Rasialisme by Andreas Harsono”.

“Mas Tirto, Bung Pram, Gus Durrahman kenal penulisnya?” tanya saya. Mas Tirto melihat kertas itu dan menggeleng. Bung Pram hanya merogoh kantong dan menyalakan sebatang kretek. Adapun Gus Durrahman malah mendongakkan kepala. Continue reading

Advertisements

Merayu investor di Kota Tua

Ubah Imej Kota Hantu, Jadi Andalan Wisata
JIKA Singapura bisa memiliki dan mempertahankan kawasannya yang disebut Little India, China Town dan Kampung Melayu sebagai salah satu objek wisata menarik, mengapa Jakarta tidak? Seperti di negara tetangga tersebut, ibu kota Indonesia itu memiliki kota tua yang tak kalah menarik. Dilihat dari jumlah bangunan dan bentuknya, kota tua di kawasan Kota jauh lebih besar. Bangunan-bangunan tua tersebut berumur lebih dari satu abad, bahkan sudah mendekati dua setengah abad.

Sayang, potensi besar itu kurang tergarap secara maksimal. Banyak bangunan dibiarkan kosong tak berpenghuni, kusam, dan bahkan tidak sedikit dinding dan atapnya yang jebol. Berjalan di malam hari di kawasan ini serasa di tengah “kota hantu” (ghost town).

Barangkali, kita bisa belajar dari Negeri Singa itu bagaimana menata kota tua, sehingga menjadi tourist city di Asia Tenggara dan bahkan tujuan wisata internasional. Negara pulau ini mewarisi banyak bangunan dan kawasan historis. Padahal, dalam dekade 1970-an, bangunan bersejarah itu hampir musnah tergusur gedung-gedung modern akibat ledakan ekonomi (economic boom) yang melanda negara itu.

THE Supreme Court, terletak di St. Andrew’s Road dan dibangun pada 1939, masih berdiri megah dengan pilar-pilar bergaya Doric dan Corinthian. Tidak jauh dari situ, Raffles Hotel, dibangun pada 1887, terlihat anggun dalam warna putihnya, sangat khas bangunan masa kolonial Inggris. Ini hanya untuk menyebut beberapa tempat. Masih banyak sudut kota yang dapat dijumpai kuil China dan Hindu, gereja, dan masjid berusia puluhan tahun. Tidak ada kesan suram atau terabaikan pada bangunan-bangunan tersebut. Tampaknya semua itu adalah hasil kedisiplinan dan usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan warga Singapura dalam mejaga aset wisata negara mereka.

Patricia Setyadjie, General Manager Cody Enterprises mengatakan amat penting upaya pemerintah untuk segera merevitalisasi kota tua di Jakarta. “Saya senang sekali kalau liburan berkunjung ke museum Fatahilah ataupun sekadar berjalan-jalan di sekitar kota tua. Nostalgia? Iya juga sih, meskipun saya bukan orang zaman dulu. Nilai seninya itu. Tapi sayang bawaaannya saya malas sebab kota itu identik dengan semraut, panas dan macet,” tutur Patricia.

Fristy Ayu Kristiani, PR Executive Matrix Communication, menambahkan, kalau saja bangunan bersejarah di daerah kota itu dibuat menjadi suatu perkotaan kecil yang menyatu dengan Jakarta. Sehingga, masyarakat bisa mengenalnya sama seperti warga kota mengenal Ancol ataupun Dufan.

Tapi sayang tempat itu lebih dikenal sebagai biang macet dan semrawut. Kondisi tersebut dipicu karena pergerakan lalulintas yang juga diperparah dengan jalur khusus busway yang terletak di depan Bank Mandiri ke arah Stasiun Jakarta-Kota atau sebaliknya.

Saat ini, pengembangan kawasan kota tua masih dalam pengusulan zona inti yang meliputi kawasan Sunda Kelapa, Museum Maritim Pasar Ikan, Kali Besar, Stasuin Kota, Taman Fatahillah dan kawasan Pecinan Glodok. Dan yang lebih penting adalah bagaimana mengembalikan citra Kawasan Kota Tua sebagai kawasan peninggalan Belanda terbesar di Asia-Pasifik. Caranya tidak mesti dengan menjaga orisinalitas bangunan tetapi juga kita pugar dengan konsep rekonstruksi kondisi riil pada masa lampau. Lalu, seperti apa seharusnya merevitalisasi kota tua?

Menurut Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Rinaldy Dalimi, setiap gedung tua memang mempunyai kekuatan masing-masing. Upaya mempercantik sebaiknya dikembalikan pada bentuk aslinya. Sehingga, upaya pemugaran tidak menyentuh aspek perombakan bentuk fisik gedung, tapi lebih memperkuat sisi bangunan.

Disinggung soal desain, Rinaldi menjelaskan, biasanya untuk gedung tua didesain tanpa menggunakan air conditioner (AC). Sehingga ruangannya dibangun dalam bentuk yang besar dan tinggi. Sementara untuk gedung-gedung modern yang menggunakan AC, plafonnya jauh lebih rendah dibanding gedung tua. Sebab, sirkulasi udara dalam ruangan diganti dengan AC. “Tapi kalau gedung lama, plafonnya tinggi-tinggi. Karena udara di dalam bisa sejuk. Kalau terlalu pendek jadi panas,” jelas dia.

Hal senada diungkapkan Direktur Poltek Universitas Indonesia Heddy. Menurut dia, untuk pemugaran gedung tua, kalau di Amerika ada asosiasi atau unit nasional yang mengurusi sejarah dan warisan. Semua gedung tua yang mempunyai nilai kesejarahan didata dengan baik dan kemudian diperbaiki tanpa mengubah bentuk asli. Sebab, eksistensi gedung tua tersebut sebagai bukti titik-titik perubahan dari satu masa ke masa lain.

Untuk kasus Kota Tua, pemugaran harus disesuaikan heritage-nya. Museum Bahari, misalnya, yang harus ditonjolkan adalah bagaimana tetap menjaga aspek sejarah bahari tersebut. Sebab, eksistensi bangunan masa lalu yang masih ada hingga kini banyak menceritakan kejadian masa lalu. “Kalau ada bangunan fisik, itu yang akan bercerita keadaan masa lalu,” ungkapnya.

Menurut Sylvi Francis, pelukis kain sutra, di negara-negara Eropa sangat menghargai bangunan tua. Antara lain di Roma (Italia), Bordeaux (Prancis), dan Utrecth (Belanda). Pemerintah di sana amat menjaga kota tua bahkan sampai diperkuat dengan undang-undang. “Jika ada pemilik rumah yang ingin merenovasi rumahnya menjadi modern akan kena sanksi, kalau mau yang direnovasi bagian interiornya. Eksterior, tetap dipertahankan,” tuturnya.

Finalis Miss Indonesia Asal Kalimantan Barat Denia Ismail mengatakan, kota tua sangat potensial untuk dikembangkan. Namun, kata dia, perhatian pemerintah daerah dirasa sangat kurang terhadap keberadaan bangunan bersejarah tersebut. “Orang mengenal Jakarta lewat Monas dan Dufan. Padahal ada wisata yang cukup menarik seperti kota tua. Sayang keberadaanya masih kurang diperhatikan,” tutur dara manis ini yang menetap di Jakarta sejak 1,5 tahun lalu.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia (Aspehindo) Adrian Maelete. Menurut Adrian, keberadaan kota tua sangat berpotensial digunakan sebagai daerah tujuan wisata. Keindahan arsitektur tempo dulunya tertata rapi. “Tidak menutup kemungkinan kami akan berinvestasi di sana, dengan catatan jika kondisinya tidak seperti saat ini,” ucapnya.

Saat ini, pengembangan kawasan kota tua masih dalam pengusulan zona inti yang meliputi kawasan Sunda Kelapa, Museum Maritim Pasar Ikan, Kali Besar, Stasuin Kota, Taman Fatahilla dan kawasan Pecinan Glodok. Dan yang lebih penting adalah bagaimana mengembalikan citra Kawasan Kota Tua sebagai kawasan peninggalan Belanda terbesar di Asia-Pasifik. Caranya tidak mesti dengan menjaga orisinalitas bangunan tetapi juga kita pugar dengan konsep rekonstruksi kondisi riil pada masa lampau.

Kota tua di Jakarta bisa menjadi objek wisata menarik seperti Singapura atau Eropa jika ada political will yang sangat kuat dari pemerintah. Kawasan ini harus segera direvitalisasi secara total supaya investor tertarik. Daerah bersejarah ini bisa menjadi andalan wisata yang dapat mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak menjadi “kota hantu” lagi yang membuat orang segan melewatinya, terutama di malam hari. (art/aak/anz/vit) indopos

Koran Nasional Pertama Lahir di Bandung

logo-pr.jpg


Oleh SYAFIK UMAR

SETIAP kali saya menyatakan, koran nasional pertama itu terbit di Bandung, tidak banyak yang bereaksi. Soalnya, ceritanya akan menembus waktu 100 tahun. Refleksi satu abad seperti itu tentu memerlukan banyak catatan dari banyak sumber pula termasuk dari Perpustakaan Nasional. Rasanya cukup tepat kalau catatan langka seperti ini kita ungkap di tengah-tengah berlangsungnya peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2006 Februari ini di Bandung.

Surat kabar yang menyandang predikat nasional “tulen” itu pernah dinyatakan lahir di Bandung satu abad lalu. Namanya “Medan Prijaji”. Jadi, pelaksanaan HPN di Bandung Februari 2006 ini bisa berarti pula memperingati satu abad terbitnya surat kabar nasional “tulen” itu. Mengapa “Medan Prijaji”? Hal ini juga pernah diperdebatkan pada saat berlangsungnya kegiatan Kongres X Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Indonesia di Tawangmangu, Surakarta, Desember 1958.

Tiga koran tertua

Dalam sejarah pers di Indonesia, surat kabar “Bataviase Nouvelles” yang terbit 7 Agustus 1744 disebutkan sebagai surat kabar pertama di Indonesia, terbit atas kebaikan hati Gubernur Jenderal Van Imhoff. Izin terbitnya diberikan kepada Adjunct-Secretaris-General Jorden. Izin terbit enam bulan, kemudian diperpanjang menjadi tiga tahun. Pada tanggal 5 Agustus 1810 terbit “De Bataviasche Koloniale Courant”. Itu zaman Daendels-Inggris. Tanggal 29 Februari 1812 terbit “The Java Gouvernment Gazette” (Java Gazette). Bulan Maret 1836 lahir surat kabar usaha partikulir asli yang pertama Indonesia di Surabaya yaitu “Soerabaijas Advertentie-Blad”. Tahun 1853 berganti nama menjadi “Soerabaijas Nieuws & Advertentie Blad”. Boleh memuat warta berita tetapi diawasi ketat oleh Belanda. Jadi bukan Batavia, tetapi Soerabaija, kota cikal bakal terbitnya surat kabar Indonesia. Namun, semuanya bukanlah bacaan yang diperuntukkan bagi anak negeri karena memang tidak diperuntukkan bagi anak negeri. Pada tahun 1854 terjadi kelonggaran kebijakan Belanda terhadap penerbitan surat kabar di Indonesia. Maka terbitlah di Surakarta “Mingguan Bromartani” tiap hari Kamis. “Bromartani” nama ke-Indonesiaan sekaligus ke-Jawaan. Tenaga dan para pemikirnya orang Indonesia. Tetapi modalnya tetap asing, sebuah usaha kongsi Belanda Harteveldt & Co. Karena itu sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam kategori pers Indonesia. Berbahasa Djawa dan Melajoe, tenaga teknis, Indonesia, “Bromartani” sudah cenderung menjadi pelopor ke arah perkembangan pers nasional Indonesia.

Kini jatuh pilihan kepada “Medan Prijaji”, mingguan yang terbit di Bandung tahun 1907, sebagai surat kabar nasional pertama yang menyandang predikat tulen. Pengasuhnya Raden Mas Tirtohadisoerjo dengan nama kecil Djokomono. Sebelum menerbitkan “Medan Prijaji”, Januari 1904 Djokomono mendirikan dulu badan hukum N.V. Javaansche Boekhandel en Drukkerij en handel in schrijfbehoeften “Medan Prijaji” beralamat di Djalan Naripan Bandoeng yaitu di Gedung Kebudayaan (sekarang Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan-YPK).

Di hadapan Notaris Simon Bandung, konon ia ingin segera menerbitkan “Medan Prijaji” tahun itu juga. Dia persiapkan dulu percetakannya, menyiapkan sarana surat kabarnya dan kelengkapan wartawannya. Belakangan Djokomono disebut pula sebagai perintis persuratkabaran dan kewartawanan nasional Indonesia. Karena itu “Medan Prijaji” paling tepat disebut sebagai koran pertama Indonesia tulen, sebab mulai dari pengasuhnya, percetakan, penerbitan dan wartawannya adalah pribumi Indonesia asli. Djokomono sendiri disebut-sebut pula sebagai perintis persuratkabaran dan Kewartawanan Nasional Indonesia. Konon pada waktu itu sudah lahir organisasi wartawan PDI (Persatoean Djoernalis Indonesia). Ketika pertama kali terbit di Bandung, “Medan Prijaji” mencantumkan moto di bawah nama “Medan Prijaji” sbb: “Ja’ni swara bagai sekalijan Radja2. Bangsawan Asali dan fikiran dan saoedagar2 Anaknegri. Lid2 Gemeente dan Gewestelijke Raden dan saoedagar bangsa jang terperentah lainnja”.

Dibuang ke Bacan

Pada tahun 1910 di Jakarta (Djakarta waktu itu masuk wilayah Djawa Barat), “Medan Prijaji” berhasil terbit tiap hari kecuali hari Djoemahat dan Minggoe dan Riaja (hari-hari besar). Nomor 1 terbit pada hari Rebo 5 Oktober 1910 tahun. Nomor terakhir terbit hari Selasa 3 Djanuari 1912 tahun VI. Ketika pertama kali terbit menjadi harian tetap, mengambil tahun IV karena tahun I, II, dan III masih mingguan yang terbit di Bandung. Ini sekaligus merupakan pernyataan tegas bahwa untuk pertama kali “Medan Prijaji” terbit di Bandung. Di bawah judul surat kabar harian “Medan Prijaji” itu tertulis moto: “Orgaan boeat bangsa jang terperentah di H.O. Tempat akan memboeka swaranya Anak-Hindia“. Di zaman itu, merupakan keberanian luar biasa menulis moto seperti itu. Dialah yang pertama menggunakan surat kabar sebagai pembentuk pendapat umum. Berani pula menulis kecaman-kecaman pedas terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Kecaman hebat dan pedas yang pernah dilontarkannya terhadap tindakan-tindakan kontroler. Risikonya Mas Tirtohadisoerjo disingkirkan dari Pulau Jawa dan dibuang ke Pulau Bacan, dekat Halmahera (Provinsi Maluku Utara). Mas Tirtohadisoerjo dalam mengasuh “Medan Prijaji”, telah meletakkan dasar-dasar jurnalistik modern. Secara profesional dilakukannya pembaruan dalam mengolah isi surat kabar. Pemuatan berita, karangan-karangan, pengumuman, pemberitahuan, iklan dan lainnya disusun secara baru, sehingga terlihat sebagai surat kabar yang segar dan menarik pada zamannya. Pada saat itu sudah dirasakan peran perwajahan surat kabar menjadi sangat penting.

Cara pengelolaan surat kabar dan keberaniannya melawan penjajahan Belanda mempengaruhi pula kalangan penerbitan di Bandung dan Jawa Barat umumnya. Di Jawa Barat terbit silih berganti mingguan, berkala, harian yang menyebar ke seluruh Jawa Barat, baik berbahasa Sunda maupun berbahasa Indonesia.

Perkembangan pers di Jawa Barat, sejak awal menjadi catatan penting dan strategis dalam sejarah media cetak di Indonesia. Di beberapa daerah di Jawa Barat, baik di Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Cirebon, Sukabumi, dan Banten, silih berganti kaum nasionalis menerbitkan surat kabar. Pengelolaan media secara profesional dikembangkan. Idealisme kejuangan mewarnai konten dari media. Media massa, khususnya surat kabar pada masa itu oleh kaum nasionalis digunakan dan dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dalam menentang penjajahan Belanda. Karena itulah surat kabar sering berumur tidak panjang dan pimpinannya sering pula berurusan dengan polisi rahasia yang senantiasa mengawasi dan memata-matai kaum pergerakan nasional. Sangat terkenal waktu itu Polisi Rahasia Belanda, PID (Politieke Inlichtingen Dienst). Segala laporan PID menjadi dasar bagi Belanda untuk melakukan tindakan pelarangan penerbitan koran dan memenjarakan orang-orang surat kabar.

Penerbitan surat kabar yang berbahasa Indonesia/Melayu dan surat kabar berbahasa daerah Sunda secara kuantitatif berimbang jumlahnya. Surat kabar berbahasa Sunda tampaknya lebih akrab dengan masyarakat Jawa Barat terutama di daerah Priangan. Asas kedekatan komunitas tampaknya berpengaruh. Ada pula surat kabar yang berbahasa Belanda dan Tionghoa.

Jauh sebelum “Medan Prijaji” terbit, di Cirebon sudah ada surat kabar “Tjiremai” (1890) dalam bahasa Belanda. Di Sukabumi terbit “Li Po” (1901), merupakan surat kabar keturunan Tionghoa. Di Bogor juga terbit surat kabar Mingguan Tionghoa “Wie Sin Ho” (1905).

Dalam kurun waktu 1914-1935 di sekitar Bandung terbit surat kabar berbahasa Indonesia/Melayu seperti “Padjadjaran” (1921). Koran “Kaoem Moeda” (1922) di Bandung dipimpin A.H. Wignjadisastra dan Abdoel Moeis. Sebelumnya “Kaoem Kita” (1921) terbit atas inisiatif Abdoel Moeis. Selanjutnya tercatat koran “Perbincangan”, “Perasaan Kita”, “Harian Fadjar” (1925) dalam bahasa Melayu dan Belanda.

Setelah “Kaoem Merah”

Ada catatan yang tersisa dari perkembangan pers Jawa Barat di zaman pergerakan itu. Setelah terjadinya pemberontakan “Kaoem Merah” November 1926, sejumlah surat kabar baru, terbit di beberapa kota Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Tercatat di Bandung terbit koran “Indonesia Moeda”. Terbit pula “Fikiran Ra’jat” yang sangat terkenal dengan tulisan Bung Karno, Indonesia Menggoegat. Pemikiran dan tulisan Bung Karno yang dimuat di “Fikiran Ra’jat” itulah yang membawanya ke sidang pengadilan dan divonis penjara. Di Rangkasbitung, Banten terbit “Bidjaksana” dipimpin O.K. Yaman yang kemudian pindah ke Tasikmalaya. “Bidjaksana” dikelola Pagoejoeban Pasoendan dan saat pindah ke Bandung dipimpin Moh. Koerdie. Pada waktu itu di Tasikmalaya juga tercatat ada dua mingguan yaitu “Galih Pakoean” dan “Kesatrya” dipimpin A.S. Tanoewiredja dan Soejitno. Terbit pula Mingguan “Pertimbangan” dan “Kawan Kita”, masing-masing dipimpin Tengku Makmun dan Mangoenatmodjo. Pada saat hampir bersamaan di Bandung terbit “Sinar Pasoendan” yang diasuh oleh Ali Ratman. Imbi Djajakoesoema bersama O.K. Yaman dan Iding Wangsawidjaja (terakhir Sekretaris Bung Hatta). Di Cirebon tercatat “Poesaka Cirebon” pimpinan Darma Atmadja, “Warta Tjirebon” dan “Soeloeh Ra’jat” pimpinan Anwar Djarkasih. Tahun 1932 tercatat “Soeara Poeblik” (Bandung) pimpinan Soejitno dan Liem Koen Hian.

Pada tahun 1935 di Bandung tercatat penerbitan koran “Nicork – Express”, koran stensilan pertama di Bandung kemudian menjadi harian dengan Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Bratanata. Jajaran redaksinya Djamal Ali dan Ahmad Zainun Soetan Palindih. Selanjutnya terbit “Berita Priangan” dipimpin Ali Ratman dengan Pemred O.K. Yaman dan Bakri Soera Atmadja. Ada pula “Sepakat” dipimpin A. Hamid. Koran Indonesia dipimpin Moh. Koerdie dan Rochdi. “Berita Oemoem” lahir sebagai kelanjutan dari “Berita Priangan” dipimpin Soenarjo Gondokoesoemo dan Ali Tirto Soewirjo.

Koran bahasa Sunda

Ramainya penerbitan koran berbahasa Melayu/Indonesia di Jawa Barat, pada waktu bersamaan diikuti oleh penerbitan berbahasa Sunda. Penerbitan media cetak berbahasa Sunda di kala itu tidak dapat dipisahkan dari pergerakan kaum nasionalis di wilayah Jawa Barat.

Menurut catatan, surat kabar berbahasa Sunda pertama yang diterbitkan di Bandung adalah “Sora-Merdika” pimpinan Moh. Sanoesi. Tahun I No. 3 terbit pada tanggal 1 Mei 1920. Ada pula yang menyatakan, surat kabar pertama berbahasa Sunda itu adalah Soenda Berita, tetapi belum jelas kapan terbitnya. Di masa itu terbit pula “Mingguan Soenda Soemanget” diasuh Tunggono. Mingguan bahasa “Sunda Padjadjaran” dipimpin Haris Soema Amidjaja dan “Siliwangi” diasuh Ema Brata Koesoema. Tercatat pula data terbitnya “Pendawa”, pimpinan Gatot. Terbit pula berkala berbahasa Sunda, “Masa Baroe”, “Sapoedjagad”, “Simpaj” dan “Isteri Merdeka”. Ada pula penerbitan koran “Panglima” di Tasikmalaya.

“Sipatahoenan” yang pernah menjadi harian di bawah pimpinan A.S. Tanoewiredja selanjutnya dipimpin Bakri Soera Atmadja dan Moh. Koerdie. “Sipatahoenan” sempat pula terbit di Tasikmalaya. Pada masa itu pula terbit “Sinar Pasoendan” dipimpin Ali Ratman dengan Pemimpin Redaksinya Imbi Djajakoesoema dan wakilnya O.K. Yaman. Redaktur Harian adalah Moh. A. Afandi dan Iding Wangsawidjaja. Di Tasikmalaya lahir “Tawekal” pimpinan Harsono, “Galoeh” di Ciamis pimpinan Arsim Karma Winata, Balaka pimpinan Ikik Wiradikarta.

Di zaman pendudukan Jepang semua surat kabar yang ada di Bandung dan Jawa Barat ditutup. Semuanya disatukan menjadi satu penerbitan yaitu surat kabar “Tjahaja” di bawah pengawasan Sendenbu. Pimpinan “Tjahaja” pada waktu itu ditunjuk Oto Iskandar Di Nata dan Bratanata.

Penghentian penerbitan seluruh surat kabar di Bandung dan sekitarnya oleh Jepang, kemudian dilebur menjadi surat kabar “Tjahaja”, merupakan bagian dari usaha Jepang untuk mengawasi penerbitan surat kabar secara ketat.

Setelah pendudukan Jepang berakhir, di Bandung tercatat ada penerbitan surat kabar “Soeara Merdeka” yang dipimpin oleh Boerhanoeddin. Begitu Belanda masuk membonceng Sekutu, “Soeara Merdeka” mengungsi ke Tasikmalaya. Pada tanggal 24 Maret 1946 terjadi peristiwa Bandung Lautan Api (BLA) yang membuat masyarakat Bandung mengungsi ke Bandung Selatan, bahkan sempat ke Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Koran “Soeara Merdeka” pun diungsikan ke Tasikmalaya untuk melanjutkan perjuangannya.

Ketentuan 25 Maret

Setelah merdeka, berbagai koran berbahasa Sunda mulai bermunculan di beberapa daerah di Jawa Barat seperti “Sinar Majalengka” (1948) di Majalengka, “Warga” (1954) yang dipimpin oleh Eeng di Bogor, “Kalawarta Kudjang” (1956) di Bandung.

“Sipatahoenan” yang sempat terhenti penerbitannya, akhirnya bangkit kembali tetapi pada tahun 1985 menghentikan penerbitannya. Pada awal tahun 1960-an Ajip Rosidi juga menerbitkan majalah Sunda. Media cetak yang cukup populer dan kini masih terbit adalah “Mangle”. Untuk pertama kali “Mangle” terbit di Bogor pada tahun 1957 dengan pendirinya RH. Oeton Muchtar dan Ny. RHE. Rochimika Sudarmika. Pada akhir tahun 1962 “Mangle” pindah ke Bandung dan kini terbit mingguan. Selain itu terbit pula “Giwangkara”, “Gondewa”, “Kalawarta Kudjang” dan “Galura”. Yang terakhir ini (Galura) tergabung dalam Grup Pikiran Rakyat sejak tahun 1975.

Setelah proklamasi kemerdekaan, di masa “Negara Pasoendan” diterbitkan “Harian Persatoean” yang terakhir dikelola Djawatan Penerangan pada waktu itu. Selanjutnya pada tahun 1950-an terbit “Harian Pikiran Rakjat” yang dirintis Djamal Ali bersama AZ. Sutan Palindih dkk. Pikiran Rakjat ini berhenti terbit setelah pada tanggal 25 Maret 1965 pemerintah mengeluarkan peraturan yang menentukan semua media cetak harus “menggandul” atau berafiliasi dengan partai politik. Pihak Redaksi “Pikiran Rakjat” yang pada waktu itu diwakili Sakti Alamsyah dan Atang Ruswita serta kawan-kawan ditawari Panglima Siliwangi Mayor Jenderal Ibrahim Adjie untuk bergabung dan berafiliasi dengan surat kabar Angkatan Bersendjata. Pada tanggal 24 Maret 1966 bertepatan dengan peringatan Bandung Lautan Api terbitlah “Harian Angkatan Bersenjata Edisi Jawa Barat/Pikiran Rakyat”. Judul “Pikiran Rakyat”-nya tercantum kecil di sudut kiri atas kop “Angkata Bersenjata” Edisi Jawa Barat. Setahun kemudian baru diperkenankan memakai kop “Pikiran Rakyat” (besar) sedangkan kop “Angkatan Bersenjata”-nya bertukar tempat menjadi huruf kecil di kiri atas halaman pertama. Pada tahun 1967 koran ini resmi menjadi “Harian Umum Pikiran Rakyat” hingga sekarang. ***

Penulis, wartawan senior “PR”.

Pers Indonesia dari Zaman Hindia Belanda Sampai Masa Revolusi

logo-pr.jpg


Pers Indonesia dari Zaman Hindia Belanda Sampai Masa Revolusi
”Medan Prijaji” Koran Politik Pribumi
Oleh HARYADI SUADI

Orang tidak dapat membajangkan lagi sekarang, bagaimana sekiranja hidup kita ini, bilamana tidak ada surat kabar. (Parada Harahap “Kedudukan Pers Di Masjarakat” 1951)

BERBICARA perihal dunia pers di Indonesia, tentunya tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa Barat di tanah air kita. Memang tidak bisa dimungkiri, bahwa orang Eropa lah, khususnya bangsa Belanda, yang telah “berjasa” memelopori hadirnya dunia pers serta persuratkabaran di Indonesia. Masalahnya sebelum kehadiran mereka, tidak diberitakan adanya media masa yang dibuat oleh bangsa pribumi.

Tentang awal mula dimulainya dunia persuratkabaran di tanah air kita ini, Dr. De Haan dalam bukunya, “Oud Batavia” (G. Kolf Batavia 1923), mengungkap secara sekilas bahwa sejak abad 17 di Batavia sudah terbit sejumlah berkala dan surat kabar. Dikatakannya, bahwa pada tahun 1676 di Batavia telah terbit sebuah berkala bernama Kort Bericht Eropa (berita singkat dari Eropa). Berkala yang memuat berbagai berita dari Polandia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Denmark ini, dicetak di Batavia oleh Abraham Van den Eede tahun 1676. Setelah itu terbit pula Bataviase Nouvelles pada bulan Oktober 1744, Vendu Nieuws pada tanggal 23 Mei 1780, sedangkan Bataviasche Koloniale Courant tercatat sebagai surat kabar pertama yang terbit di Batavia tahun 1810.

Sejak abad 17 dunia pers di Eropa memang sudah mulai dirintis. Sekalipun masih sangat sederhana, baik penampilan maupun mutu pemberitaannya, surat kabar dan majalah sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di masa itu. Bahkan, para pengusaha di masa itu telah meramalkan bahwa dunia pers di masa mendatang merupakan lahan bisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu, tidak heran apabila para pengusaha persuratkabaran serta para kuli tinta asal Belanda sejak masa awal pemerintahan VOC, sudah berani membuka usaha dalam bidang penerbitan berkala dan surat kabar di Batavia.

Kendati demikian, tujuan mereka bukan cuma sekadar untuk memperoleh keuntungan uang. Namun, mereka telah menyadari bahwa media masa di samping sebagai alat penyampai berita kepada para pembacanya dan menambah pengetahuan, juga punya peran penting dalam menyuarakan isi hati pemerintah, kelompok tertentu, dan rakyat pada umumnya. Apalagi, orang Belanda yang selalu mengutamakan betapa pentingnya arti dokumentasi, segala hal ihwal dan kabar berita yang terjadi di negeri leluhurnya maupun di negeri jajahannya, selalu disimpan untuk berbagai keperluan.

Dengan kata lain media masa di masa itu telah dipandang sebagai alat pencatat atau pendokumentasian segala peristiwa yang terjadi di negeri kita yang amat perlu diketahui oleh pemerintah pusat di Nederland maupun di Nederlandsch Indie serta orang-orang Belanda pada umumnya. Dan apabila kita membuka kembali arsip majalah dan persuratkabaran yang terbit di Indonesia antara awal abad 20 sampai masuknya Tentara Jepang, bisa kita diketahui bahwa betapa cermatnya orang Belanda dalam pendokumentasian ini.

Dalam majalah Indie, Nedelandch Indie Oud en Nieuw, Kromo Blanda, Djawa, berbagai Verslagen (Laporan) dan masih banyak lagi, telah memuat aneka berita dari mulai politik, ekonomi, sosial, sejarah, kebudayaan, seni tradisional (musik, seni rupa, sastra, bangunan, percandian, dan lain-lain) serta seribu satu macam peristiwa penting lainnya yang terjadi di negeri kita.

Tirtoadisuryo pelopor bebas buka suara

Sampai akhir abad ke-19, koran atau berkala yang terbit di Batavia hanya memakai bahasa Belanda. Dan para pembacanya tentu saja masyarakat yang mengerti bahasa tersebut. Karena surat kabar di masa itu diatur oleh pihak Binnenland Bestuur (penguasa dalam negeri), kabar beritanya boleh dikata kurang seru dan “kering”. Yang diberitakan cuma hal-hal yang biasa dan ringan, dari aktivitas pemerintah yang monoton, kehidupan para raja, dan sultan di Jawa, sampai berita ekonomi dan kriminal.

Namun memasuki abad 20, tepatnya di tahun 1903, koran mulai menghangat. Masalahnya soal politik dan perbedaan paham antara pemerintah dan masyarakat mulai diberitakan. Parada Harahap, tokoh pers terkemuka, dalam bukunya “Kedudukan Pers Dalam Masjarakat” (1951) menulis, bahwa zaman menghangatnya koran ini, akibat dari adanya dicentralisatie wetgeving (aturan yang dipusatkan). Akibatnya beberapa kota besar di kawasan Hindia Belanda menjadi kota yang berpemerintahan otonom sehingga ada para petinggi pemerintah, yang dijamin oleh hak onschenbaarheid (tidak bisa dituntut), berani mengkritik dan mengoreksi kebijakan atasannya.

Kritik semacam itu biasanya dilontarkan pada sidang-sidang umum yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah. Kritik dan koreksi ini kemudian dimuat di berbagai surat kabar dalam ruangan Verslaag (Laporan) agar diketahui masyarakat. Berita-berita Verslaag ini tentu saja menjadi “santapan empuk” bagi para wartawan. Berita itu kemudian telah mereka bumbui dan didramatisasi sedemikian rupa sehingga jadilah suatu berita sensasi yang menggegerkan. Namun, cara membumbui berita Verslaag semacam ini, lama-kelamaan menjadi hal biasa. Bahkan, cara-cara demikian akhirnya disukai oleh para pengelolanya karena bisa mendatangkan keuntungan dan berita sensasi memang disukai pembacanya.

Para petinggi pemerintah yang kena kritik juga tidak merasa jatuh martabatnya. Bahkan, ada yang mengubah sikapnya dan membuat kebijaksanaan baru yang menguntungkan penduduk. Keberanian menyatakan saran dan kritik ini akhirnya menular ke masyarakat. Tidak sedikit koran yang menyajikan ruangan surat pembaca yang menampung “curhat” tentang berbagai hal dari para pembacanya. Bahkan, setelah dibentuknya Volksraad (DPR buatan Belanda) pada tahun 1916, kritik yang menyerempet soal politik mulai marak.

Dunia pers semakin menghangat ketika terbitnya “Medan Prijaji” pada tahun 1903, sebuah surat kabar pertama yang dikelola kaum pribumi. Munculnya surat kabar ini bisa dikatakan merupakan masa permulaan bangsa kita terjun dalam dunia pers yang berbau politik. Pemerintah Belanda menyebutnya Inheemsche Pers (Pers Bumiputra). Pemimpin redaksinya yakni R. M. Tirtoadisuryo yang dijuluki Nestor Jurnalistik ini menyadari bahwa surat kabar adalah alat penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Dia boleh dikata merupakan bangsa kita yang memelopori kebebasan

Pers kaum pribumi

Sikapnya ini telah memengaruhi surat kabar bangsa pribumi yang terbit sesudah itu. Hal ini terbukti dari keberanian dia menulis kalimat yang tertera di bawah judul koran tersebut, Orgaan bagi bangsa jang terperintah di Hindia Olanda tempat membuka suaranja. Kata terperintah di atas konon telah membuka mata masyarakat, bahwa bangsa pribumi adalah bangsa yang dijajah. Boleh jadi Tuan Tirto terinspirasi oleh kebebasan berbicara para pembesar pemerintah tersebut di atas. Rupanya dia berpendapat, bahwa yang bebas buka suara bukan beliau-beliau saja, namun juga rakyat jelata alias kaum pribumi.

Hadirnya Medan Prujaji telah disambut hangat oleh bangsa kita, terutama kaum pergerakan yang mendambakan kebebasan mengeluarkan pendapat. Buktinya tidak lama kemudian Tjokroaminoto dari “Sarikat Islam” telah menerbitkan harian Oetoesan Hindia. Nama Samaun (golongan kiri) muncul dengan korannya yang namanya cukup revolusioner yakni Api, Halilintar dan Nyala. Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara juga telah mengeluarkan koran dengan nama yang tidak kalah galaknya, yakni Guntur Bergerak dan Hindia Bergerak. Sementara itu di Padangsidempuan, Parada Harahap membuat harian Benih Merdeka dan Sinar Merdeka pada tahun 1918 dan 1922. Dan, Bung Karno pun tidak ketinggalan pula telah memimpin harian Suara Rakyat Indonesia dan Sinar Merdeka di tahun 1926. Tercatat pula nama harian Sinar Hindia yang kemudian diganti menjadi Sinar Indonesia.***

Penulis dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB.

Atang Ruswita & ”Persbreidel”

logo-pr.jpg

Jumat 31 Maret 2006 – OPINI Oleh SONI FARID MAULANAAPA arti kehadiran Atang Ruswita bagi masyarakat Jawa Barat khususnya, dan bagi rakyat Indonesia pada umumnya? Pertanyaan semacam ini penting diajukan, mengingat lahir dan tumbuhnya pers Indonesia, baik ketika rezim Orde Lama masih tegak berdiri maupun ketika rezim Orde Baru berkuasa, yang kemudian tumbang digilas gerakan reformasi, ternyata tidak lepas dari peran Atang Ruswita di dalamnya.

Rosihan Anwar, tokoh pers nasional yang gigih memperjuangkan kebebasan pers, dalam kunjungannya ke dapur H.U. Pikiran Rakyat beberapa waktu lalu, antara lain mengatakan, bahwa media massa yang dikelola oleh Atang Ruswita, dalam hal ini Pikiran Rakyat adalah media massa yang mampu membaca situasi sosial politik yang melingkupi zamannya.

“Ini tidak berarti bahwa media massa yang dikelolanya itu kehilangan daya kritisnya dalam mengamati situasi sosial politik yang terjadi di hadapan dirinya. Hal ini lebih dikarenakan sikap Atang Ruswita yang moderat,” ujarnya saat itu.

Sikap Atang Ruswita semacam itu, adalah sebuah sikap yang tegas dalam upaya menyelamatkan Pikiran Rakyat dari incaran pemberangusan media massa yang dilakukan oleh pihak penguasa, yang pada saat itu sangat antidikritik oleh siapa pun dalam bentuk apa pun. Bahkan sampai sekarang di Indonesia masih bisa kita temukan sisa-sisa perundang-undangan Belanda yang menekan pers. Pasal-pasal yang termasuk ke dalam kategori haatzaai artikelen itu adalah pasal-pasal yang menyatakan bahwa penyebaran kebencian, penghinaan, dan sikap permusuhan terhadap pihak yang berwenang, atau golongan-golongan penduduk tertentu dapat dihukum.

Jika pemerintah menilai ada sebuah pemberitaan bisa meresahkan umum, dan dinilai menyerang wibawa mereka maka tiada ampun lagi media massa tersebut dengan segera diberangus. Persbreidel begitu istilah Belandanya. Beberapa korbannya semasa rezim Orde Baru berkuasa antara lain Sinar Harapan, Tabloid Detik, dan majalah Tempo. Dalam sejarahnya, sejak pers tumbuh di Indonesia, yang pada waktu itu masih bernama Hindia Belanda, dan Indonesia belum merdeka seperti sekarang ini, persbreidel memang sudah berlaku. Yang lucu pada zaman itu, sebuah media massa bisa diberangus oleh penguasa bukan disebabkan oleh sebuah berita yang dimuatnya, yang dengan tajam menyoroti tindak represif yang dilakukan pihak penguasa terhadap pribumi, akan tetapi disebabkan atas sebuah iklan yang dimuatnya.

Guru Besar Sejarah pada Universitas Malaysia, Sabah, Prof. Dr. Ahmat Adam, Ph.D., dalam bukunya mengatakan, sebelum surat kabar pertama muncul, sebuah laporan berkala para saudagar dalam tulisan tangan, Memorie der Nouvelles, telah beredar. Laporan berkala ini sebenarnya merupakan kompilasi berita dan saripati surat-surat, semuanya menggunakan tulisan tangan. Dalam bentuk lembaran, laporan ini diedarkan dikalangan pegawai V.O.C. yang bertugas jauh di pelosok, yang sangat haus akan berita. Metode penyebaran berita seperti ini konon sudah ditempuh oleh Jan Pieterszoon Coen pada 1615.

Dilaporkan pula bahwa pada 1644 pemerintah Ambon menerima berita secara teratur dari Batavia dengan cara yang sama. Baru pada 1744, di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff surat kabar tercetak pertama lahir dari Percetakan Benteng. Nomor contoh surat kabar itu, Bataviase Nouvelles, muncul pada 8 Agustus 1744. Penerbitan ini dikelola oleh Jan Erdman Jordens, seorang saudagar muda dan kerani senior yang diperbantukan pada kantor VOC di Batavia. Menyadari potensi sukses surat kabar mingguan ini, Jordens mengajukan izin melanjutkan usaha. Dengan order yang diberikan pada 9 Februari 1745 penguasa menjamin dia kontrak tiga tahun untuk penerbitan surat kabarnya.

Bataviase Nouvelles, papar Ahmat Adam, hanya terdiri dari selembar kertas berukuran folio, yang ke dua halamannya masing-masing berisi dua kolom. Pembaca diberitahu bahwa mereka bisa mendapatkannya setiap Senin dari Jan Abel, perusahaan penjilidan milik kompeni di Benteng. Selain memuat maklumat pemerintah, surat kabar itu juga menyisipkan iklan yang biasanya berisi pengumuman lelang. Tetapi surat kabar yang berorientasi iklan ini tampaknya membuat khawatir para Direktur VOC di Belanda, jangan-jangan para pesaing Eropa akan memanfaatkan informasi tentang kondisi perdagangan Hindia Belanda. Demikianlah pada penghujung tahun 1746, Dewan Direktur VOC menulis surat kepada Gubernur Jenderal, meminta agar Gubernur Jenderal melarang penerbitan Bataviase Nouvelles, karena khawatir isinya bisa mengganggu monopoli kompeni di Belanda. Surat kabar itu akhirnya diberi petunjuk untuk menghentikan penerbitannya pada 20 Juni 1746.

Dari data semacam itu, bisa dibaca bahwa yang menghendaki diberangusnya media massa atas pemberitaan yang dinilainya bisa merugikan pihak lainnya, apa pun bentuk dari berita itu, ternyata bukan hanya penguasa saja. Tetapi juga kalangan konglomerat yang tergabung dalam sebuah perusahaan dagang semacam V.O.C. pun menghendakinya pula. Demikian juga di zaman sekarang, tak jarang ada pihak-pihak tertentu yang punya kuasa dan uang melakukan tindak kekerasan terhadap media massa, hingga diseret ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Pemberangusan media massa yang terjadi pada zaman Orde Lama dan Orde Baru adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Demikian juga dengan terjadinya tindak kekerasan terhadap media massa di zaman Orde Reformasi yang disesalkan banyak pihak, seperti meletusnya kasus majalah Tempo versus Tommy Winata, serta beberapa kasus lainnya.

Untuk itu almarhum Atang Ruswita yang berhak dimakamkan secara militer karena semasa hidupnya pernah menerima Bintang Mahaputra Utama dari Presiden RI, boleh dibilang bukan hanya dikenal sebagai tokoh pers yang mumpuni pada zamannya, tetapi juga seorang politikus yang pandai membaca zaman. Semasa hidupnya, ia selalu berwanti-wanti kepada jajaran anak buahnya untuk menyajikan pemberitaan di korannya secara hati-hati, berimbang, dan sebisa mungkin menghindar dari berbagai daerah rawan konflik yang bisa menyebabkan media massanya gulung tikar karena diberangus penguasa, atau dihancur-leburkan oleh preman suruhan orang-orang yang punya uang, yang merasa tersinggung dan dicemarkan nama baiknya oleh sebuah pemberitaan yang dimuat di korannya.

Dari sisi semacam ini tampak jelas bahwa mengelola sebuah media massa, baik koran, majalah, maupun elektronik tampaknya bukan perkara yang mudah. Kita rupanya harus menafsir kembali apa itu kritik, bila pada akhirnya kritik kelak ditafsir oleh mereka yang kuasa dan punya uang tidak lebih dan tidak kurang dari fitnah. Bila kenyataan semacam ini terus berjalan dalam kehidupan kita, itu artinya ada yang mandek dalam akal sehat dan nurani kita, semacam sakit jiwa. Diakui atau tidak dalam posisi yang demikian pers harus tiarap, sambil mendewasakan diri dalam membaca setiap konflik, isu, apa pun namanya yang kini terjadi sebelum turun jadi berita. Ini sekali lagi tidak berarti pers pengecut, surut ke belakang tirai. Hal-hal semacam inilah yang telah dilakukan oleh Atang Ruswita semasa hidupnya.

Berkaitan dengan itu tak aneh kalau dalam sebuah puisi yang ditulisnya dalam bahasa Sunda, Talatah (“PR”/04/1999), pada bait pertama dan kedua, Atang Ruswita berkata seperti ini: ”Aya talatah ka balarea/ Hey sakabeh pangeusi Tatar Sunda/ Sakeudeung deui urang rek pesta/ Anu disebut pemilu tea// Aya talatah ka Parpol di Tatar Sunda/ Der kadinyah kampanye, pabisa-bisa/ Tapi mangkade ulah parasea/ Matak goreng balukarna/ Persatuan jadi sirna/ Bangsa jadi pakia-kia/ Nagara jadi aya dina bahaya”.

Bila dicermati lebih lanjut, sesungguhnya pesan atau amanat yang diekspresikan Atang Ruswita dalam bentuk puisi tersebut bukan hanya ditujukan kepada para politikus belaka, tetapi juga kepada kita semua agar dalam membangun bangsa dan negara ini, termasuk dalam mengelola apa pun — tidak berada dalam situasi yang parasea alias bertengkar. Jika itu terjadi, maka yang hadir adalah suasana yang kacau, represif, jauh dari ketenangan hidup yang selama ini selalu bermimpi untuk senantiasa berada dalam suasana yang demokratis, jauh dari segala bentuk penindasan, baik dalam konteks politik, maupun dalam konteks kerja antara buruh dan majikan.

Pada titik semacam inilah demi menghidupi ratusan orang karyawan yang bekerja pada media massa yang dikelola bersama teman-teman seperjuangannya itu, Atang memilih sikap moderat dalam bertindak, agar korannya selamat dari incaran pemberangusan para penguasa, dan orang-orang berduit yang antidikritik itu. Boleh jadi hal ini dilakukan — bukan disebabkan oleh rasa takut atau pengecut, akan tetapi lebih disebabkan karena ia melihat ada sejumlah nyawa yang harus diselamatkannya.

Sejumlah nyawa tersebut adalah ratusan orang yang menjadi karyawan di perusahaannya itu. Sikap semacam itu baik dalam kacamata politik maupun tidak, bisa dilihat dalam baris-baris puisinya lebih lanjut yang berbunyi: Aya talatah ka balarea/ Hey sakabeh pangeusi Tatar Sunda/ Anu disebut demokrasi tea:/ ”Silih asih, silih asuh, jeung silih asah, filosofina:/ Toleransi salah sahiji modalna;/ Silih eledan pamadegan modal sejenna:/ Batu turun keusik naek, carana”.

Adapun kepekaannya terhadap rasa seni, tidak hanya ditunjukkan lewat penulisan puisi saja. Tetapi juga dinyatakannya dengan dibukanya ruang seni dan budaya di media massa yang dikelolanya, seperti hadirnya lembaran seni dan budaya Khazanah yang boleh dibilang merupakan suplemen seni dan budaya pertama yang hadir di media massa cetak (koran). Jauh sebelum Kompas menghadirkan lembaran seni dan budaya Bentara serta lembaran seni dan budaya Tifa di Media Indonesia.

Kepekaannya terhadap seni dan pentingnya lembaran seni dan budaya hadir dalam sebuah media massa, tentunya sudah dipikirkan oleh Atang Ruswita sejak jauh-jauh hari, ketika ia pada masa-masa awal kariernya di dunia jurnalistik dirintis lewat pengelolaan lembaran seni dan budaya Kuntum Mekar di Pikiran Rakyat periode awal. Di samping Atang Ruswita, tentu saja hadirnya Sakti Alamsyah; pada saat itu adalah bara api yang tidak bisa dihapus dari sejarah seni itu sendiri. H.B. Yassin dalam bukunya “Angkatan 45” mencatat Sakti Alamsyah sebagai salah seorang penyair yang puisi-puisinya menarik untuk diapresiasi. Sayangnya hingga kini, koleksi sejumlah puisi yang ditulis oleh Sakti Alamsyah hilang entah ke mana, seperti dikatakan salah seorang puteranya, Perdana Alamsyah.***

Penulis, penyair dan wartawan “PR”.

Gobnor Djendral, Wartawan, & “Tjap-Tjay”

logo-pr.jpg

Senin 26 Juni 2006 – OPINI Oleh SYAFIK UMAR

BULAN Juni 2006 ini tepat 60 tahun usia organisasi surat kabar Indonesia, Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), setelah pertama kali dibentuk oleh wartawan dan tokoh pers Indonesia 8 Juni 1946 di Yogyakarta. Kesempatan yang sangat baik itu dipergunakan wartawan dan tokoh pejuang pers Indonesia setelah ibu kota Republik Indonesia berpusat di Yogyakarta. Lima bulan sebelumnya, 9 Februari 1946 terbentuk organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Solo oleh tokoh-tokoh yang sama termasuk tokoh pers dari Jawa Barat. Sejak itu PWI dan SPS sering disebut sebagai “Saudara Kembar”.

Sangat menarik perjalanan panjang pers Indonesia dalam catatan lima zaman. Dimulai zaman Kompeni, jajahan Inggris, Hindia-Belanda, Jepang, dan Republik Indonesia. Sejak lama terjadi perdebatan sengit di kalangan pers tentang surat kabar yang pertama terbit di Indonesia. Ada pihak yang menyebut surat kabar yang pertama beredar di Indonesia adalah Al Djawaib berbentuk majalah berkala, bukan harian. Beredar tahun 1285-1301, berbahasa Arab untuk bacaan penduduk terutama pribumi. Al Djawaib (Gema) ditemukan di Perpustakaan Nasional Jakarta terbitan XXII, September 1882. Jika disebutkan terbit antara tahun 1285-1301 mungkin tahun Hijriah. Majalah ini diterbitkan di Kota Asitanah (Istanbul), Turki. Peredarannya di banyak negara termasuk Hindia-Belanda (Indonesia). Parada Harahap dalam bukunya Ilmu Pers, menulis, Al-Djawaib terbit tahun 1795-1801 (Masehi).

Di kemudian hari ditemukan catatan, surat kabar yang pertama terbit di Indonesia adalah Bataviase Nouvelles. Nomor pertamanya dicetak 7 Agustus 1744. Tentu itu pada zaman Kompeni Belanda. Karena diperuntukkan bagi dunia perdagangan dan yang berkepentingan adalah Kompeni Belanda, koran ini berbahasa Belanda. Penerbitan koran ini mendapat reaksi luas di kalangan Belanda sendiri. Konon para penulis Belanda menyoroti perubahan sikap yang sangat liberal dari penguasa Belanda pada waktu itu Gobnor Djendral Van Inhoff. Dewan XVII (17) yang merupakan pusat kebijakan Kompeni di Negeri Belanda tidak menyukai penerbitan koran Bataviase Nouvelles. Pemikiran liberal yang dimuat dalam koran ini dikhawatirkan Belanda memengaruhi kemajuan berpikir kalangan pribumi di Hindia-Belanda. Setelah dua tahun beredar, Bataviase Nouvelles akhirnya berhenti terbit pada 7 Juni 1746.

Banyak pula catatan yang menyingkapkan terbitnya Bataviase Nouvelles ini adalah semacam hadiah dan “kebaikan hati” Gobnor Djendral Van Imhoff. Izin penerbitan diberikan kepada onderkoopman dan Adjunct-Secretaris-General Jordens dengan izin octrooi hanya dalam waktu enam bulan. Setelah enam bulan lewat, izin penerbitannya diperpanjang tiga tahun. Setelah itu, Bataviase Nouvelles tidak pernah terbit lagi. Sejak itulah masyarakat termasuk orang Eropa dan Asia lainnya, apalagi pribumi hanya melihat berita perdagangan yang sederhana atau berita-berita tentang lelang barang.

Setelah 64 tahun kemudian atas kemurahan hati Gobnor Djendral Daendless, secara resmi kolonial Belanda menerbitkan De Bataviasche Koloniale Courant. Nomor pertama terbit 5 Agustus 1810. Gobnor Djendral pada waktu itu memiliki hak mutlak untuk izin penerbitan surat kabar. Begitu pula hak melarang masuknya koran dari negeri asing. Umurnya hanya satu tahun, karena bulan Agustus 1811 Hindia-Belanda dikuasai Inggris.

Pada zaman kekuasaan Inggris terbit surat kabar ketiga The Java Gouvernment Gazette, disingkat Java Gazette yang terbit 29 Februari 1812. Koran Java Gazette berhenti terbit setelah Belanda menguasai kembali Indonesia. Sebagai gantinya Belanda menerbitkan De Bataviasche Courant yang pada tahun 1828 diganti namanya De Javasche Counrant.

Sebenarnya menurut catatan sejarah, terbitnya surat kabar di Indonesia (Hindia-Belanda), lebih tua dibandingkan surat kabar di Negeri Belanda. Pada zaman Jan Pieterzoon Coen (pengucapan Indonesia asal Jawa Murdjangkung) tahun 1615 telah terbit koran bernama Memorie der Nouvelles tulisan tangan. Tentu atas perintah Murdjangkung. Di Amsterdam, baru pada tahun 1619 terbit surat kabar tulisan tangan. Bahkan konon jauh lebih dulu dibandingkan dengan Amerika, Australia, Jepang, Rusia, Hongaria, Yunani, Norwegia, Turki, India, dan beberapa negeri lainnya. (Dr. C.W. Wormser-Drieen dertig jaren of Java, Ten Have, Adam 1944)

Sebelum tahun 1836 hanya pemerintah Kolonial Hindia-Belanda yang boleh menerbitkan surat kabar. Masayarakat “partikulir” atau swasta tidak diperkenankan menerbitkan koran. Baru pada tahun 1836 “partikulir” diperbolehkan menerbitkan koran. Pada bulan Maret 1836 di Surabaya terbit Soerabaijas Advertentie-Blad. Sesuai dengan namanya, surat kabar ini hanya diperkenankan memuat iklan. Informasi lainnya dalam bentuk berita umum masih dilarang. Baru 17 tahun kemudian, pada tahun 1853 koran ini boleh berganti nama menjadi Soerabaijas Nieuws & Advertentie-Blad. Artinya, sejak itu koran ini memuat warta berita. Penerbitannya senantiasa di bawah pengawasan ketat Pemerintah Hindia-Belanda, walaupun penerbit dan pemodalnya tetap orang-orang Belanda. Koran ini tidak diperuntukkan bagi anak negeri atau pribumi. Bukan pula bacaan untuk pribumi. Sementara itu koran yang diperuntukkan bagi pribumi dengan bahasa rakyat atau daerah atau Melayu akhirnya pada 29 Maret 1855 terbit juga di Surakarta namanya Bromartani. Terbit mingguan tiap hari Kamis, Bromartani adalah kongsi Belanda, Harteveldt & Co. Untuk pribumi tapi tidak oleh pribumi. Bromartani bukanlah surat kabar Indonesia apalagi surat kabar nasionalis.

Terlalu lama menunggu, lebih dari setengah abad kemudian baru terbit surat kabar asli, tulen Indonesia yaitu Medan Prijaji di Bandung pada tahun 1907. Ketika terbit pertama di Bandung masih bentuk mingguan. Penerbitnya adalah Mas Tirto Hadisoerjo alias Djokomono. Tirto Hadisoerjo seperti banyak disiarkan menjelang Hari Pers Nasional (HPN) 2006 lalu adalah perintis persuratkabaran dan kewartawanan nasional. Baru pada tahun 1910 koran mingguan ini terbit menjadi harian setelah pindah dari Bandung ke Jakarta. Sebagai orang koran dan orang pergerakan yang selalu diawasi dengan ketat, Tirto dua kali dibuang ke luar Jawa baik ke Maluku (Ambon dan Pulau Bacan) maupun ke Lampung. Jadi, penerbitan ini dimulai sebelum gerakan Budi Utomo (20 Mei 1908).

Sejak itulah, tahun-tahun awal 1900-an merupakan tahun kebangkitan dan pergerakan pers nasional. Sejumlah wartawan dan tokoh pers menerbitkan surat kabar untuk menentang berbagai kebijakan dan politik Hindia-Belanda. Walau belum bersatu dalam satu organisasi pers, mereka bergerak serempak. Jumlah surat kabar di nusantara semakin banyak terutama di kota-kota besar. Tetapi mereka dilarang berserikat. Tercatat sekira 30 surat kabar dalam berbagai bentuk di Jawa Barat sampai dengan pendudukan Jepang. Surat kabar ini tersebar di Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Bogor, Sukabumi, dan Banten. Belum lagi yang terbit di Jakarta (waktu itu Jakarta bagian dari Jabar). Baik wartawan, koran maupun percetakannya diawasi dengan ketat.

Untuk mengekang wartawan dan korannya serta percetakannya, Pemerintah Hindia-Belanda memiliki senjata Haatzaai Artikelen dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang pengekang pers itu waktu itu Drukpers Reglement 1856 dengan sensor preventif. Untuk cetak-mencetak termaktub dalam Indische Staatregeling tahun 1923. Untuk pembredelen koran menggunakan Persbreidel-ordonantie tahun 1931. Karena itulah wartawan zaman kolonial diseret ke sidang pengadilan, dihukum penjara atau dibuang ke Boven Digul.

Di tengah-tengah ancaman dan pelaksanaan hukum seperti itu, surat kabar Bandung milik pribumi Kaoem Moeda dicaplok PEB (Politiek Economische Bond). PEB dikenal sebagai sebuah perkumpulan yang dijuluki “Tjap-tjay” atau semacam asosiasi yang didirikan oleh bekas asisten residen bernama Engelberg. Anggota-anggota terdiri dari kaum bb (pegawai binnenlandsch bestuur), kalangan “bumipoetra”, dan orang-orang Belanda. Mereka memiliki kaki tangan “Sarekat Idjo”, suatu organisasi gelap yang sering melakukan teror. Mereka sekaligus sebagai Marsose (pasukan keamanan bayaran) kaum kapitalis perkebunan asing. Tugasnya adalah untuk melunakkan dan menindas kaum pergerakan serta kaum buruh perkebunan.

Sumber keuangan mereka dari kaum kapitalis perkebunan milik orang asing terutama pemilik perkebunan gula. Karena kelicikan dan kekejamannya, “Sarekat Idjo” sangat ditakuti kaum buruh perkebunan. Praktik perkebunan dengan “Tjap Tjay” dan “Sarekat Idjo” ini berlangsung sampai masuknya tentara Jepang di Indonesia (Sudarjo Tjokrosisworo, Soebekti, OK. Yaman-Sekilas Perdjuangan Suratkabar 1958).

Begitu Jepang menduduki Indonesia, semua surat kabar di Indonesia diberangus. Koran-koran baru gaya Jepang-pun diterbitkan. Di Bandung diterbitkan Tjahaja, dipimpin Otto Iskandar Di Nata. Di Medan terbit Kita Somatora Simbun dipimpin Djamaluddin Adi Negoro. Di Aceh terbit Atjeh Simbun dipimpin Amelz dan di Jakarta Asia Raja dipimpin Soekardjo Wirdjopranoto. Sinar Baru diterbitkan di Semarang dipimpin Parada Harahap dan Abdul Wahab memimpin Suara Asia di Surabaya serta Sinar Matahari diterbitkan di Yogyakarta. Penerbitan lainnya juga ada di Padang, Palembang, dan Makassar.

Penerbitan ini diawasi ketat dan ditongkrongi Bagian Penerangan Jepang Bunkaka di bawah Osamu Seirei, Undang-Undang No. 16 Tahun 1942 Tentang Pers. Tujuannya sebagai Dai Toa Senso, untuk menuju kemakmuran bersama. Pada tiap koran ditempatkan seorang Sendenbu dari Barisan Propaganda Jepang. Di Asia Raya Jakarta ditempatkan Yoshio Makatani, juru bahasa pemerintah bala tentara Dai Nippon (H. Rosihan Anwar-Menulis Dalam Air. Sebuah otobiografi 1982). Untuk koran Tjahaja Bandung ditempatkan seorang pengawas Jepang dari Sendenbu. Namanya Takayanagi. Konon ia seorang wartawan di negerinya lalu diangkat sebagai seorang opsir. Di kantor Tjahaja kerjanya sering tidur (Elly Nurlaela Nataprawira dkk-Perintis dan Pengabdi BPI, 1986).

Pada zaman pendudukan, para pegawai Jepang diharuskan membaca surat kabar. Bahkan pertanyaan-pertanyaan dalam ujian sekolah banyak diambil dari isi surat kabar. Para pejabat Jepang sering menemui pegawai dan bertanya, apakah sudah membaca koran. Kalau ada pegawai yang menjawab belum, pejabat Jepang itu menegur Dame Desu. Artinya kamu bodoh.

Setelah Jepang menyerah dan tentara Sekutu diboncengi tentara Belanda, pada bulan Februari 1946 ibu kota negara Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Sejumlah wartawan juga berkumpul di ibu kota baru itu. Merasa terlepas dari belenggu di zaman Hindia-Belanda dan Jepang, para wartawan menyelenggarakan Kongres Wartawan di Surakarta tanggal 9-10 Februari 1946 itu. Kongres ini melahirkan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Menyadari kehidupan pers sebagai salah satu senjata perjuangan, Kongres PWI di Surakarta itu mengamanatkan penyatuan penerbit surat kabar. Pada tanggal 8 Juni 1946 di Serambi Kepatihan Yogyakarta berkumpul perwakilan para wartawan dan tokoh pers lainnya. Mereka antara lain Syamsuddin Sutan Makmur (Harian Rakjat, Jakarta), BM. Diah (Harian Merdeka, Jakarta), Abdul Rachmad Nasution (Kantor Berita Antara, Jakarta), Ronggodanukusumo (Harian Suara Rakjat, Mojokerto), Mohamad Koerdie (Harian Soeara Merdeka, Tasikmalaya), Bambang Suprapto (Harian Penghela Rakjat, Magelang), Sudjono (Harian Berdjuang, Malang) dan Supridjo Djojosupadmo (Harian Kedaulatan Rakjat, Yogyakarta).

Delapan tokoh di atas dibantu Mr. Sumanang Surjowinoto dan Sudarjo Tjokrosiswojo masing-masing sebagai ketua dan panitera (sekretaris) PWI yang telah terpilih di Solo. Sejumlah wartawan juga berbicara pada waktu itu seperti Andjar Asmara, Pemimpin Harian Perdjoangan yang terbit di Purwakarta, Jawa Barat.

Hari Sabtu tanggal 8 Juni 1946 lahirlah organisasi Sarikat Perusahaan Suratkabar (SPS) yang di belakang hari menjadi Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) sampai sekarang. Terpilih sebagai Pengurus SPS pertama: Sjamsuddin Sutan Makmur (ketua), Suprijo Djojosupadmo (wakil ketua), dan Djamal Ali (panitera). Ronggodanukusumo, Sumanang, Moh. Koerdie, dan Sudjono sebagai pembantu. Dengan demikian, lengkaplah kepengurusan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Perusahaan Suratkabar (SPS) yang lahir pada tahun yang sama, 1946. Karena itulah PWI dan SPS sering disebut sebagai “Saudara Kembar”. ***

Penulis, wartawan senior ”Pikiran Rakyat” dan Board of Director SPS Pusat.

Bataviase Nouvelles in English News

jakartapost.jpg

Jakarta Post kemarin mengabarkan kehadiran Bataviase Nouvelles, di halaman 4, ditulis oleh Anissa S. Febrina.
Mohon doa restu agar tidak mengecewakan…


Lengkapnya bisa dibaca di jakartapost.com atau —thanks to Aryo— di oldjakarta.com