Polemik Pers Kebangsaan

Seabad Pers Kebangsaan ternyata menimbulkan polemik antara Andreas Harsono dari Yayasan Pantau dengan Zen R. Soegito dan Muhidn M. Dahlan dari Indexpress. Berikut ini klipingnya.

Guna memudahkan pembaca, semua tulisan disalin ulang tanpa perubahan teks, hanya dibubuhi BOLD, ITALIC, BLOCK QUOTE dan kosmetika lainnya. Ada link ke tulisan aslinya. Triggernya pada 6 Juni 2007 berada di akhir posting ini, tulisan dan tanggapan berikutnya ditambahkan di atasnya —urutan terbalik, dari terbaru hingga awal polemik.

Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari suatu polemik. Silahkan menyimak.

———

Tuesday, November 27, 2007
“Ngobrol” dengan Mas Tirto dan Pramoedya

:: tanggapan terakhir untuk andreas harsono dari yayasan pantau

Tadi malam saya menggelar ritus jelangkung. Saya merapal mantra dalam sebuah genisa al-kitabiah: “Jelangkung jalangse… datang tak dijemput pulang tak diantar. Hwarkadalah Hoooo…..”

Dengan kemurahan hati, mereka kini mau keluar dari pendiangan mereka masing-masing. Ada tiga yang segera meloncat di meja bulat-tidak persegi-juga-tidak setelah namanya saya sebut tiga kali: “Mas Tirto” (Tirtoadisoerjo), Bung Pram (Pramoedya Ananta Toer) dan Gus Durrahman (Abdurrachman Surjomihardjo).

Saya pun langsung keluarkan secarik surat terakhir dari Andreas Harsono (selanjutnya ditulis “Kritikus Kita“): “Pers, Sejarah dan Rasialisme by Andreas Harsono”.

“Mas Tirto, Bung Pram, Gus Durrahman kenal penulisnya?” tanya saya. Mas Tirto melihat kertas itu dan menggeleng. Bung Pram hanya merogoh kantong dan menyalakan sebatang kretek. Adapun Gus Durrahman malah mendongakkan kepala.

“Kalau saya, apakah Anda semua kenal juga?” Ketiganya serempak tertawa dan bilang berbareng: “Tidakkkkkkkkk!” (Sambil mengucapkan itu, Mas Tirto menempelkan jari-jarinya di bibir bawah, Bung Pram menempelkan dua telapak tangannya di pipi dan Gus Durrahman cengir-cengir sambil garuk-garuk kepala)

Tapi lupakan kenal-mengenal sepihak itu. Mari kita bahas tuduhan yang penting-penting saja. Saya mulai saja dari Gus Durrahman yang namanya dikutip di paragraf ketiga oleh Kritikus Kita itu.

Bagaimana pendapat Gus Durrahman dengan kalimat ini: “Kalau mau mencari data siapa yang terbit lebih awal, Abdurrachman Surjomihardjo dalam Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia menyebut suratkabar Bataviasche Nouvelles, yang terbit 1744-1746, atau sekitar 150 tahun sebelum Medan Prijaji, sebagai penerbitan pertama di Batavia/ Mengapa patokannya Taufik Rahzen bukan 1744?”

”Ada apa memang kutipan itu? Emang bener gitu kok. Masalahnya apa?” tanya Gus Durrahman.

”Masalahnya, Kritikus Kita itu mengutip sampeyan justru untuk menolak sosok Mas Tirto dijadikan Sang Pemula atau pelopor pers nasional!”

”Lho, gimana sih Kritikus Kita itu? Dia baca buku saya gak sih? Kan di buku yang sama itu juga saya ada bilang bahwa Mas Tirto ini memang pelopor pers nasional. Cobalah kau tengok halaman 77 buku itu!”

Segera saya buka halaman yang dikutip Kritikus Kita dengan sepotong-potong itu. Ternyata benar. Di situ tertulis begini:

“Pelopor pers nasional yalah Medan Prijaji (waktu itu terbit sebagai mingguan), yang sesuai dengan namanya merupakan suara golongan priyayi, lingkungan yang ingin dicapai yalah ‘Anak Hindia’… Mungkin sekali Raden Mas Tirtoadisuryo adalah pengusaha pertama Indonesia yang bergerak dibidang penerbitan dan percetakan. Ia juga dianggap sebagai wartawan Indonesia yang pertama-tama menggunakan suratkabar sebagai alat untuk membentuk pendapat umum. Rupa dan andam (opmaak) suratkabar yang diterbitkan memberi kesan menyegarkan pada jama itu, karena pemuatan karangan, warta berita, pengumuman, iklan, dan sebagainya disusun secara baru.”

“Di situ juga saya tulis,” kata Gus Durrahman, “Pengakuan Ki Hadjar Dewantara tentang Mas Tirto sebagai pelopor pers nasional juga saya sertakan. Coba kau tengok halaman 83!

Saya ikuti saja intruksi Gus Durrahman ini. Dan, lagi-lagi, memang benar. Di situ ada kata-kata Ki Hadjar:

“Kira-kira pada tahun berdirinya Boedi Oetomo ada seorang wartawan modern, yang menarik perhatian karena lancarnya dan tajamnya pena yang ia pegang. Yaitu almarhum R.M. Djokomono, kemudian bernama Tirtohadisuryo, bekas murid Stovia yang waktu itu bekerja sebagai radaktur harian Bintang Betawi (yang kemudian bernama Berita Betawi) lalu memimpin Medan Prijaji dan Soeloeh Pengadilan. Beliau boleh disebut pelopor dalam lapangan journalistik.” (Ki Hadjar, sebelum bergelut di dunia pendidikan, pernah bergabung dengan Douwes Dekker di Indsiche Partij dan ikut mengelola koran De Express dan pendiri koran Persatoean Hindia (1919))

Saya cek lagi buku itu yang saya baca dari cetakan penerbit Kompas, 2002. Saya ngeri juga melihat nama-nama yang dipampang sebagai tim peneliti. Isinya sejarawan tulen bin beneran. Selain Gus Durrachman sendiri sebagai ketua tim, ada AB Lapian, Eerkelens (KITLV), Taufik Abdullah, Soebagijo IN, P Swantoro sampai Leo Suryadinata.

Oya, ngomong-ngomong Leo Suryadinata, saya terkejut karena bagian yang ada menyebut kepeloporan Tirto itu pada bab II ditulis oleh Gus Durrahman dan Leo Suryadinata, seorang Tionghoa yang diakui punya reputasi dan kredibiltas dalam historiografi orang Tionghoa di Indonesia.

Dari rak buku sebelah timur tiba-tiba meloncat arwah Sudarjo Tjokrosisworo dengan menenteng Sekilas Perdjuangan Sebangsa (1958: 145). Ia menyerahkan sebait komentar Parada Harahap atas kiprah Tirto: “Beliaulah jang boleh dikatakan wakil dan pendukung batas perpisahan ,,lama dan baru’’. Setelah mengatakan itu, arwah Sudarjo melesat lagi ke rak buku secepat ia datang. Datang tak diundang, pergi juga tak diantar.

Gus Durrhaman lalu bertanya pada saya: “Apakah Kritikus Kita itu juga mengutipkan kata-kata di bab II yang saya tulis dengan Koh Leo Suryadinata gak?!”

“Kan saya udah bilang kagak, Gus!” jawab saya. (Emang kagak!)

“Lho, kok bisa?”

“Waduh mana saya tahu, Gus. Saya juga heran. Sengaja nggak ya? Apa untuk menutup-nutupi kenyataan bahwa Gus Durrahman dan Koh Leo menulis bab yang mengakui kepeloporan Mas Tirto ya?” jawab saya sembari bertanya.

“Dia nggak baca buku itu kali….” sambung Gus Durrahman acuh. Gus Durrahman tiba-tiba menoleh kepada Mas Tirto seraya berkata: “Mas Tirto, beneran deh, di buku itu saya ada bilang kalau Anda ini pelopor pers nasional. Malah saya kutipkan kata-kata Ki Hadjar juga. Jadi kalau ada orang yang pake-pake buku saya untuk menyangkal kepeloporan Mas Tirto, itu bukan tanggung jawab saya lagi tuh. Beneran loh ini, mas. Swear!

“Itu politik kutipan kayaknya deh,” sergah saya.

“Lho, istilah politik kutipan itu kan istilahnya GM waktu nulis tentang pidato Paus Benediktus beberapa waktu lalu,” lanjut Gus Durrahman.

Yang nyahut tiba-tiba Bung Pram: “GM? Perasaan kenal deh!”

“Lha iya, Bung. Dia dulu ikut tandatangan Manifesto Kebudayaan itu loh. Dia juga bikin obituari waktu Bung mati kemarin,” jawab saya.

“Ooh, begitu ya. Wah, setahun lebih di akhirat bikin ingatanku lumer ternyata. Maklum udah pikun. Hahahahaha,” jawab Bung Pram sambil terbahak.

Saya kembali menoleh ke Gus Durrahman seraya bertanya: “Apakah Kritikus Kita sudah tak adil sejak dari kutipan?”

Gus Durrahman tak menjawab dan dipersilakannya saja kepada pembaca menilai.

Tapi Bung Pram langsung menimpal: “Eh, kutipan Anda tadi… apa itu ‘tak adil sejak…’ bukankah itu mirip dengan apa yang saya tuliskan di Tetralogi Bumi Manusia halaman 52 itu?”

“Betul, Bung. ‘Adil sejak dalam pikiran’. Tapi karena konteksnya kutipan, jadi saya plesetkan saja. Tapi kebetulan sekali, giliran Anda sekarang, Bung. Kritikus Kita itu bilang, coba Bung lihat di paragraf dua belas tulisannya, menyebut Bung menulis soal ’Tirto dengan kedekatan emosional. Tirto dan Pramoedya sama-sama kelahiran Blora’. Apa komentar, Bung?

”Waduh, saya gak ngerti maksudnya kalimat ’menulis dengan kedekatan emosional’. Kalau kalimatnya ’menulis Tirto karena kedekatan emosional’ mungkin saya masih bisa mengerti maksudnya apa.”

”Mungkin maksudnya Bung menulis Tirto ’karena’ ada kedekatan emosional. Jadi, kata ’dengan’ itu mungkin seharusnya ’karena’,” ujar saya mencoba mengira-ngira.

”Oke lah kalo gitu. Tapi yang mana dulu tulisannya? Yang Tetralogi Buru atau Sang Pemula? Gak disebutkan juga?”

”Nggak disebutin persisnya yang mana sama Kritikus Kita itu,” jawab saya cepat.

”Gini… kalau yang Kritikus Kita maksudkan adalah Tetralogi Buru, emangnya kenapa menulis dengan kedekatan emosional? So what gitchu loch…. Lha saya kan nulis fiksi. Mana bisa menulis fiksi tanpa kedekatan emosional dengan karakter tokoh yang mau saya tulis. Bisa garing, dong. Kaya makan kerupuk terasi. Gimana, sih?”

”Kalo yang dimaksudkan Kritikus Kita saya menulis Tirto itu yang buku Sang Pemula, ya sama aja: emangnya kenapa kalo menulis buku karena kedekatan emosional? So what gitchu loch…. Dalam skripsi yang ilmiah aja ada bagian tentang alasan subyektif dan obyektif kenapa memilih satu topik. Artinya, kedekatan emosional yang sifatnya personal juga kagak haram-haram amat. Wajar dong orang meneliti topik yang disukainya. Tapi kan saya juga punya alasan obyektif kenapa memilih nulis Tirto.”

”Betul, bung. Di kampus saya juga semua skripsi ada alasan subyektif kenapa seseorang memilih satu topik. Biasanya itu ada di bab I skripsi,” sambar saya.

”Lho, Bung mahasiswa sejarah juga?” tanya Pram.

”Udah bukan lagi. Mantan mahasiswa sejarah, bung!”

”Keluar baik-baik atau dilempar keluar?”

”Nggak usahlah ngomong yang itu Bung. Nggak baik didengar orang banyak,” jawab saya mempertegas agar Bung Pram menghentikan interogasinya soal kuliah.

”Tapi tega amat sih aku nulis Sang Pemula dan Tetralogi Buru dengan riset dan sokongan bahan-bahan primer yang melimpah dan memertaruhkan keselamatan tapi cuma diberi predikat ’karena kedekatan emosional’ saja. Hiks… hiks…. Apes lagi deh, gue.”

Tiba-tiba Mas Tirto menyela dan berujar: ”Pram, udahlah jangan sedih gitu. Cup… cup…. Mau orang nyebut karena kedekatan emosional atau karena kedekatan apa kek, toh karya ente tentang ane itu top marketop. Apalagi nyang judulnya Bumi Manusia itu. Seisi dunia udah tau kok. Kagak ngaruh lah….”

Aku langsung nimbrung lagi dan bertanya pada Mas Tirto.

”Mas, tau nggak, Kritikus Kita ini juga menduga ente pernah berbuat rasis.”

”Masya Allah. Yang benar?”

“Beneran. Di paragraf 11 tulisannya, Kritikus Kita menyebut kalau mas bertingkah rada-rada rasis gitu dech sewaktu menolak Douwes Dekker. Gimana ini? Bener gak toh?”

“Coba kau pegang jidatmu,” kata Mas Tirto. Aku peganglah jidatku. Ealah… Mas Tirto malah cekikan sambil bilang: “Cuaffeee dechhh…..”

“Lho, Mas Tirto nonton sinetron juga? Hahahaha…. Tapi gimana itu mas soal tuduhan rasis itu?”

“Sebelum ane jawab, kau bacalah ini.”

Aku menerima beberapa gepok koran tua yang sudah menguning. Satu per satu aku baca. Aku baca tulisan berjudul “Tolonglah Orang Cina Miskin” di Pembrita Betawi edisi 2 Mei 1902:

“Atas permintaannya orang banyak, maka kitapun di persilahkan akan membuka suara dalam Pembrita Betawi, yaitu ingatan yang boleh menolong kepada orang-orang Cina miskin dan belum cukup kemampuannya akan menggunakan seorang dokter.

Perhimpunan Tiong Hoa Hwe Koan, sudah membuka rumah di mana orang-orang Cina boleh dapat pertolongannya seorang dokter dengan tiada bayaran, tetapi obat tidak bisa di kasih percuma.

Sekolahan dokter Jawa tiap-tiap hari membuka tempat di mana orang miskin baik Cina, baik Pribumi, baik bangsa Eropa, boleh dapat pertolongan dokter dengan obat tiada dengan bayaran….”

Aku juga baca tulisan panjang berjudul “Pacar Cina” (Pembrita Betawi 10 April 1902) juga “Bangsa Cina di Priangan” (Soenda Berita 26 Juli 1904). Di sana tergambar betapa penulisnya membela, membantu dan bersimpati pada orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda.

“Itu semua tulisan Mas Tirto?” tanya saya.

“Ya iya lahhhh. Saya bela-belain itu orang-orang Tionghoa,” jawabnya dengan lagak kaya artis sinetron.

”Mas Tirto, terus ihwal van Heustz itu gimana? Tepatnya tulisan Mas itu seperti apa sih sehingga Kritikus Kita ini sampe bilang: Saya tak bisa membayangkan bagaimana seorang politikus macam Tirto, yang dekat dengan van Heutsz, yang tangannya berlumuran darah orang Aceh, bisa diterima oleh wartawan di Aceh sebagai “pahlawan”?”

”Apa karena saya dekat dengan Heutzs yang berlumuran darah terus saya juga ikut amis darah gitu? Apa terus saya njilat-njilat sama Heutzs gitu? Memangnya dia sebutkan seberapa dekat dan seperti apa dekatnya? Nggak kan? Nggak kan?!? Memangnya kenapa kalau saya dekat? Paragraf itu tendensius sekali karena tanpa menjelaskan alasan dan detail kedekatan saya dengan Heutzs, dia seperti mencoba membangun opini kalau saya ikut-ikutan bertanggung jawab terhadap Aceh Oorlog. Terlaluuuuu….. (baca dengan lagak Rhoma Irama)…. Kalau di dunia jurnalistik itu harus cover both side. Caranya jelasin dong seperti apa juga kiprah saya menghajar-hajar aparat pemerintahan Heutzs lewat tulisan saya. Itu baru adil. Pram, coba kau jelasin deh yang beginian, kalo ane yang cerita ntar dikira riya dan pamer. Lagian kan si Pram udah jadi jubir ane,” jawab Mas Tirto.

Lalu saya meminta Bung Pram untuk berbicara tentang soal Tirto dan Aceh juga soal Heutzs. Bung Pram menjawab:

”Dari 225 orang yang mendapatkan bantuan hukum Medan Prijaji di antara penjual ikan pindang dan ikan kering di pasar, bupati, dan beberapa sultan di luar Jawa-Madura, terdapat seorang bekas pejuang Aceh, yang dibuang ke Bandung tanpa prosedur hukum yang wajar. Pada suatu kali ia dipanggil Kontrolir Kutaraja, dinaikkan ke kapal yang berlayar ke Jawa tanpa sempat membritahukan pada familinya. Sampai di Bandung dilepas seperti ikan di lubuk payau. Siapa coba yang ngurus dan membela orang Aceh itu?”

”Siapa dong yang nolongin itu orang Aceh?”

”Ya elah, masih bertanya juga. Coba deh baca-baca lagi Medan Prijaji-nya Th IV 1910. Makanya, kalau mau ngomongin Tirto baca Medan Prijaji dan tulisan-tulisan Mas Tirto langsung, jangan cuma ngutip-ngutip buku yang sekunder doang. Kutipan-kutipan yang penting juga jangan disembunyiin.”

Aku diam saja. Malu euy digertak Pram gitu. Tapi dalam hati aku berpikir, rupanya Kritikus Kita tak melihat kenapa Tirto dekat dengan Heutsz tanpa mau tahu apa latar dan tujuan apa sebenarnya yang disemaikan Tirto. Kritikus Kita juga mengabaikan bagaimana mesti berpikir historis dengan melihat konteks semasa untuk menilai tokoh sejarah dan bukannya langsung pada kesimpulan: ”Bagaimana seorang politikus macam Tirto bisa diterima oleh wartawan di Aceh sebagai “pahlawan”?

Faktanya, Tirto memang dekat dengan van Heustz, kata Pram, “Tapi bukan berarti Mas Tirto terus bungkam sama pemerintahan Heutzs dan antek-anteknya. Coba kau baca Sang Pemula, di situ saya sebutkan bagaimana pegawai kolonial sepenting Rinkes aja pada 19 Februari 1912 sampe bilang: “Dalam mingguan yang kemudian jadi harian itu, diserang dengan keras Pemerintah dan para pegawai Pemerintah, peraturan-peraturan Pemerintah “dihajar” dan dalam pada itu mempengaruhi lingkungan-lingkungan setengah-terpelajar dengan bujukan, dengan mendesakkan perbaikan nasib dan lain-lain semacamnya….”

“Waduh… Rinkes aja bilang gitu ya?”

“Bukan bilang gitu, tapi nulis begitu…..”

Namun, sungguh kaget saya, karena kalimat itu juga menjadi akhir sesi jelangkung. Mas Tirto, Bung Pram dan Gus Durrahman tiba-tiba menghilang dan kembali ke rak buku di pojok kamarku. Tinggallah saya yang terbengong-bengong dan lesu darah.

Padahal masih ada hal yang perlu diluruskan: ”Tirto pun memakai pendekatan rasial ketika menyerang E.F.E. Douwes Dekker….”

Untuk soal yang pertama, saya menyeret kaki membukai sendiri Medan Prijaji Th III, 1909, hlm 609-627 tanpa konfirmasi lagi dengan Mas Tirto.

Saya tak yakin Kritikus Kita membaca keseluruhan artikel panjang yang jika diketik ulang menjadi 12 halaman (typer di kantor kami sudah mengetiknya ulang, jadi saya tahu panjangnya dalam MS Word) atau hanya mencomot dari karya Pram, Sang Pemula atau Ahmat Adam, Sejarah Awal Pers, yang dikutip sekilas.

Artikel itu pada dasarnya membahas pentingnya memakai bahasa sendiri, memperkuat pertahanan budaya sendiri agar jangan ter-Belanda-kan:

“Heranlah bahwa bangsa kita kebanyakan sudah tidak ambil peduli lagi pada bangsanya yang telah jadi setengah atau jadi Belanda itu. Heranlah bahwa bangsa kita kebanyakan lebih cinta pada bangsa Olanda yang bijaksana dan cinta pada kita dari bangsa kita yang sudah jadi Belanda itu… Ini, posisi, yang sedemikian sia-sia ada diaduk-aduk oleh itu zoogenaamde kaum muda yang di pecat oleh bangsa Eropa yang belaga itu keadaan, pura-pura membela pada bangsa kita, tapi sejatinya akan peras kantong kita, di pecut dengan kepedihan buat kuli, akan dijerumuskan kedalam,, kerbauwengat alias libang kerbau, akan jadi bangsa kapiran….”

Dalam konteks itu, ada yang mengusulkan pemuda Douwes Dekker menjadi redaktur organ yang akan didirikan Boedi Oetomo dengan lingkup: Sunda, Jawa, Madura. Gusarlah Tirto. Karena dari pengalamannya membantu koran orang Eropa, ia merasa bahwa orang-orang Boedi Oetomo itu yang merupakan bangsa nomor tiga dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Belanda ini bisalah memimpin dirinya sendiri dalam memajukan kebudayaan dan bahasa sendiri. Apalagi cuma memimpin koran doang, nggak sulit-sulit amat:

“Sejak kita jadi pembantu dengan dapat surat kabar percuma dari s. k. Hindia Olanda, pada tahun 1894 sudah tidak salahlah pemandangan kita bahwa kita pribumi tetap berpribumian kita, tetapi wajib kita berikhtiar sebagai ikhtiarnya bangsa Eropa, menyelidik, memandaikan bahasa dan adat istiadat serta lembaga kita, tetapi bahasa dan istiadat itu tidak digunakan akan mengganti bahasa dan adat istiadat asli, hanya melainkan digunakan jadi harta benda akan menambahi kekayaan kita kekuatan kita
….
Kita cela, karena tuan D. D. belum boleh dan belum bisa jadi pemimpin kita orang Jawa karena pengetahuannya tentang kita kalau tidak sama, ada lebih rendah dari pada pengetahuannya tentang keadaan kita, murid-murid sekolahan dokter yang sedang kanak-kanak dan sangat miskin akan luwang itu, tetapi bergijet-gijet dengan tidak mengukur dirinya akan memimpin berkenaan bangsa kita yang tidak kekurangan bijaksana dan arif.”

Coba perhatikan paragraf kedua itu. Penolakan Tirto pada Douwes Dekker juga diilhami oleh argumen ihwal pemahaman Douwes Dekker mengenai bangsa Jawa yang menjadi konstituen utama Boedi Oetama. Bisa jadi penilaian Tirto keliru soal kadar pengetahuan Dekker mengenai bangsa Jawa. Tapi, cukup jelas, Tirto di situ tak menggunakan argumen yang rasialis.

Ada sebuah kebanggaan memang bila bangsa yang disebut Tirto sebagai “bangsa-bangsa terprentah” itu bisa mengatur dan memimpin dirinya sendiri dalam organisasi untuk menumbuhkan kepercayaan diri yang susut oleh pemakzulan martabat berabad lamanya. Seperti kebanggaan ini:

“Pers Belanda sudah berteriak, Sarikat itu tidak didalam pimpinan yang baik. Ya, berteriak, tapi tidak berbuat sesuatu apa untuk menolong gerakan itu … Kita yang memimpin gerakan itu hanya tersenyum dan goyang kepala sesudah bergirang yang kami orang sudah bergerak tidak dengan pimpinan bangsa Eropa…..” (MP, Th IV, No 10, 1910)

Kritikus Kita juga utarakan soal Tirto belajar ke mana-mana: “guru Tirto dalam jurnalisme adalah Karel Wijbrands, warga Prancis, kelahiran Amsterdam dan meninggal di Batavia pada 1929. Tirto patuh dan hormat pada Wijbrands.”

Apa salahnya dan kenapa memang kalau belajar sama Wong Prancis? Apa salah menghormati orang yang banyak membimbing kita? Lha, agama Tirto aja nyuruh orang untuk belajar sampai ke Cina. Kritikus Kita saja belajar ilmu jurnalisme sastrawi sampai ke Amrikiya dan Mpu Kovach. Itu nggak soal, dong. Biasa aja, dech. Tirto bisa belajar kepada siapa saja untuk mendapatkan pencerahan kepada bangsanya agar melek bahwa mereka sedang diperas dan melawan dengan jalan koran.

Dari proses belajar itu kemudian Tirto mendapatkan kredo atau kerangka melihat peta politik Hindia yang sangat baru untuk masanya: “yang terprentah” dan “yang memrentah”. Dan kredo itu diperjuangkan dalam tindakan dengan gerakan pers yang sistematis: diurus oleh orang-orang terprentah dan didanai dari proses mengelola uang masyarakat yang terprentah.

Kritikus Kita ini mencoba mencari celah-celah untuk membuktikan betapa Tirto punya coreng-moreng, termasuk menggunakan cara berpikir ahistoris dan tak melihat konteks (mempraktikkan politik kutipan lagi) ketika menuduh Tirto berbuat rasis pada Douwes Dekker.

Laku itu sama saja dengan menginginkan Tirto mesti tampil sempurna seperti seorang malaikat yang putih-bersih. Bagiku, ”memaksa” Tirto tampil sempurna dan langsung menghakiminya sebagai rasis tanpa mengindahkan pergolakan semasa di mana seseorang bertarung, tak ubahnya igauan.

Lagi pula, mustahil ada orang yang disukai oleh semua orang. Akan selalu ada orang yang tak menyukainya, termasuk Tirto. Jadi saya sih gak kaget jika di kemudian hari ada orang Aceh atau Papua menyatakan menolak Tirto. Itu sangat wajar sekali. Lha wong Benjamin Franklin aja, yang mengeluarkan traktat pembebasan para budak kulit hitam, masih saja ada orang kulit hitam yang menuduhnya rasis. (Sam Winsberg pernah membahas tuduhan rasis pada Franklin dalam buku Berpikir Historis. Bahasan itu amat membantu kita untuk berpikir historis dan menilai kepribadian tokoh sejarah secara adil dan sesuai konteks zamannya)

Ucapan Pram masih mengiang: ”Tirto secara falsafi tidak tahu arah tujuan yang akan ditempuh. Dan itulah keterbatasan intelektualnya. Sebagaimana halnya dengan setiap pelopor, perintis, tanpa contoh di hadapan, ia pun tidak kalis dari kekurangan dan kelemahan.”

Ya, Tirto juga manusia.

Posted by zen at 3:36 PM

————

26 November 2007
“Tak soal bila ada yang tak sepakat dengan patok ini”

Membaca keseluruhan kritik Andreas Harsono (untuk selanjutnya disebut si pengkritik) atas projek Seabad Pers Kebangsaan, terkesan begitu takutnya ia dengan kata “Pribumi”. Ia begitu alergi dengan kata itu dan, gilanya lagi, justru konsisten dalam salah kaprah pemakaiannya untuk semua waktu. Seakan-akan memakai kata “pribumi” sudah berarti rasial. Ah, jika seorang yang memakai kata “pribumi” adalah seorang yang rasialis, maka seluruh aktor pergerakan akan menjadi seorang rasialis. Karena pada masanya, kata itu adalah kosakata sehari-hari di medan komunikasi. Untuk soal ini, silakan lihat kuburan sebelah.

Saya tak perlu membahas tulisan si pengkritik itu. Sudah dibahas rekan sekantor saya di sini dan di sini. Yang ingin disampaikan di sini adalah apa sih persisnya “metodologi” yang dipakai memilih Tirto. Karena menyangkut soal metodologi, maka saya menghubungi saja penanggung jawab projek pematokan Seabad Pers Kebangsaan di mana namanya turut disebut-sebut si pengkritik (3 kali) dan sekaligus menyebutnya rasis. Wow, tuduhan yang menyakitkan. Iya kalau disertai dengan struktur berpikir yang benar, kalau tidak, kan bisa menjadi senjata makan tuan.

Ini dia hasil pancingan saya di kolam pemancingan di Dusun Kembaran, Kasihan, Bantul Projo Tamansari.

Muhidin M Dahlan (MMD): Apa pentingnya Pak Taufik berpayah-payah menggali agar pers ini punya tokoh yang jadi rujukan nilai?

Taufik Rahzen (TR): Sama halnya kamu nanya apa pentingnya Nabi Muhammad bagi umat Islam. Dan Yesus buat Kristen. Dan apa pentingnya seorang presiden bagi sebuah negara.

MMD: (Duh, pertanyaan saya patah deh sejak dari kalimat pertama. Pertanyaan atau tepatnya pernyataan yang nyaris sama seingat saya pernah juga diajukan oleh Andreas Harsono alias si pengkritik sewaktu dia mengkritik ulah sejarawan partikelir Zen Rachmat Soegito yang mencari-cari bapak pers Indonesia. Tepatnya mesti ditanya sama si zen partikelir itu. Mungkin juga Pak TR berlebihan membandingkan antara Nabi, Agama, dan Tokoh Pers. Tapi segera saya teringat bahwa agama Andreas Harsono adalah jurnalisme (klik di sini). Jadi kebetulan yang klop)…. Oke Pak. Penasaran nih, kriteria apa sebetulnya yang Pak Taufik pakai dalam projek Seabad Pers itu hingga sampai pada pilihan Tirto/Medan Prijaji?

TR: Tolak ukur yang kita pakai untuk menilai Medan Prijaji pantas menjadi patok atau penanda dimulainya pers kebangsaan adalah Sumpah Pemuda yang merupakan puncak perjuangan politik kebudayaan semasa merebut identitas kebangsaan. Pertama, bahwa Medan Prijaji berfungsi sebagai pers, baik tugasnya sebagai jurnalistik yang memberi kabar sekaligus mengadvokasi publiknya sendiri dari kesewenang-wenangan kekuasaan maupun kemauan untuk membangun perusahaan pers yang mandiri dan otonom. Terkait dengan tugasnya yang pertama ini, Tirto mesti berhadapan muka dengan kekuasaan kolonial yang bengis. Tirto memang berusaha tampil taktis dan mencoba menyuluh pembacanya tentang hukum-hukum kolonial. Maka kemudian nyaris di setiap nomor Medan Prijaji Tirto menerjemahkan kembali aturan-aturan hukum yang diproduksi pemerintah. Tirto sadar bahwa nasib “bangsa yang terprentah” ini separuhnya terletak di ujung pasal-pasal yang menyimpan belati ini.

Karena sepak terjang Medan Prijaji ini Tirto menjadi incaran utama sebagai orang pertama di abad 20 yang paling berbahaya. Saya kira bukan karena ia memiliki ajimat, tapi justru karena kepemilikan penuhnya atas Medan Prijaji yang mendapat perhatian pers di Nederland jauh sebelum Indonesia Merdeka yang ditukangi Hatta dkk.

MMD: Kalau merujuk soal Sumpah Pemuda, di sana ada tiga poin: Tanah Air, Bahasa, dan Bangsa. Apa hubungan Tirto dengan ketiga hal itu?

TR: Saya kira peran Tirto cukup signifikan. Puncak dari ketegasan sikap yang coba dibalik Tirto/Medan Prijaji bermuara pada Sumpah Pemuda. Sebab pada saat itulah Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Jika tak ada pembalikan situasi yang dramatis, mungkin saja bahasa yang kita pergunakan adalah bahasa Belanda, Jawa, Cina, atau Arab yang dipakai sebagai bahasa persatuan. Jelas persemaian ini ada pada tradisi cetak yang sebelumnya tradisi ini tak ada. Tentu hal itu tak bisa kita rujukkan pada pers berbahasa Jawa seperti Bromartani atau pers-pers Tionghoa. Karena pembayangan bangsa mayoritas aktivis pers Tionghoa sebelum era Partai Tionghoa Indonesia terbentuk pada 25 September 1932, bukanlah gerakan yang coba membangun bangsa yang dibayangkan dan secara inheren seperti kita lihat pada bangsa Indonesia sekarang. Yang mereka bayangkan adalah bangsa Asia Raya yang berpusat di Tiongkok.

Dan perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat baru dan bahasa itu diciptakan. Kita juga tak boleh samakan bahasa yang dilisankan atau pasaran dengan bahasa tulis jurnalistik. Sebelumnya bahasa itu hanya lewat bahasa puisi, gurindam, hikayat, babad. Bahasa-bahasa itu menggambarkan tentang perasaan perumpamaan, sementara bahasa pers adalah bahasa yang menggambarkan realitas.

MMD: Tapi sebelum Medan Prijaji kan sudah ada yang memakai bahasa Melayu….

TR: Sekilas kita lihat sudah banyak suratkabar memakai bahasa sebagaimana yang dipakai Medan Prijaji kemudian. Namun itu hanya dipakai sebagai bahasa pers biasa, misalnya untuk berdagang. Namun di tangan Tirto, sebagaimana terlihat di Medan Prijaji, bahasa Melayu yang biasanya dipandang hanya sebagai lingua franca (bahasa pergaulan) dipergunakan secara penuh sebagai bahasa pers dan menjadi adonan utama membangun basis ideologi. Itulah makna dari prinsip Tirto tentang “pers yang berpolitik”. Ada memang pers dalam bidang-bidang khusus seperti berdagang atau militer. Bahasa digunakan untuk berdagang, tapi bukan ideologi kebangsaan. Ada juga pers lokal bermunculan tapi saya kira tak memberi dampak yang luas karena pers itu hanya sebagai pers yang fungsinya sebagai alat komunikasi. Dan yang menggunakan secara tegas dan dengan kesadaran politik yang penuh risiko adalah Tirto Adhi Surjo. Tirto sangat sadar bahwa bahasa adalah bangsa. Maka dia pun berlelah-lelah melakukan diagnosis kebahasaan dan sekaligus mempersoalkan penggunaan bahasa Belanda di Hindia. Walau kita tahu bahwa Muhammad Jaminlah yang memperjuangkan itu menjadi kesepakatan bersama, tapi Tirto yang menyemaikannya.

MMD: Bisa Pak Taufik jelaskan kembali soal pembayangan bangsa tadi….

TR: Begini, bangsa yang dibayangkan Tirto adalah tanah air yang melingkupi Hindia Belanda. Tirto dengan lugas menyebut tanah air itu sebagai “bangsa yang terprentah” yang bisa kita tafsir sebagai daerah jajahan Belanda. Sejarah memang tak mengenal kata andaian. Tapi jika kita diizinkan untuk berandai maka seandainya yang menang adalah bangsa Tionghoa, maka konsep berbangsa kita adalah bangsa yang ditarik dari Tiongkok. Seandainya yang menang komunis, maka konsep berbangsa kita ditarik dari Rusia berdasarkan konsepsi komunis internasional (komintern). Dan dari Tirto kebangsaan itu diikat oleh tanah dan air yang terprentah oleh penguasa kolonial Belanda serta oleh mobilisasi bahasa Melayu yang kemudian sejak Sumpah Pemuda kita kenal dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pers. Semua elemen-elemen dasar yang diperjuangkannya itu tersari dalam 3 ayat Sumpah Pemuda.

Saya kira visi Medan Prijaji yang tereksplisitkan dalam jargonnya yang beridentitaskan kebangsaan itu memberi implikasi pada keindonesiaan hari ini setelah Medan Prijaji tak ada, semisal penentuan wilayah Indonesia pada Sidang I BPUPKI bertahun-tahun setelah Medan Prijaji tiada. Kebangsaan yang dimaksudkan di sini adalah kebangsaan yang diikat oleh dialektika antara kolektivitas tanah air dan bahasa. Dari hubungan dialektika inilah muncul bangsa. Jadi struktur Sumpah Pemuda itu kita baca bukan dalam kerangka linier, tapi dialektik.

MMD: Apakah yang coba dilakukan Tirto itu adalah sesuatu yang unik.

TR: Mungkin tak unik. Tapi beberapa bangsa tumbuh bukan berdasarkan pada dilektik ini. Inggris misalnya berdasarkan kerajaan dan bukan berdasarkan tanah. Bangladesh berdasarkan bahasa, yakni bahasa Bangla. Golongan ini memisahkan diri dari Pakistan karena perbedaan bahasa. Mereka menganggap bahwa bahasa mereka lebih tinggi dari bahasa Urdu yang dipakai Pakistan. Jadi bukan karena perbedaan tanah. Karena itu gerakan pembebasan dimulai dari gerakan bahasa. Namun ketika India merdeka bukan berdasarkan tanah dan bukan pula bahasa karena bahasa mereka sangat kompleks secara kuantitas dan politik. Di India ada sekira 8 bahasa. Walaupun bahasa negara adalah bahasa Hindi, tapi itu tak berfungsi sebagai bahasa nasional dan sekaligus menjadi identitas. Sebab jika bahasa Hindia yang merupakan bahasa Sanskrit dipaksakan, maka yang lain resisten. Terpisahnya Pakistan salah satunya gara-gara ini, selain tentu saja soal agama. Ternyata Pakistan Barat dan Timur memecah lagi, juga karena soal bahasa. Indonesia justru disatukan oleh tanah air dan bahasa yang biasanya menjadi titik sengketa bagi negara lain.

MMD: Syarat apa lagi yang dipunyai sehingga Medan Prijaji layak dijadikan tolak ukur?

TR: Oke saya lanjutkan. Konsepsi kebangsaan itu kemudian dibangun dengan cara sistematis. Selain jalan pers, Tirto juga turut memulai pergerakan lewat jalan berorganisasi. Titik tuju dua tradisi yang disatukan itu adalah penyemaian kesadaran berbangsa. Dari tangan Tirto lah muncul embrio organisasi yang bercorak seperti Boedi Oetomo, yakni ketika pada 1906 atau dua tahun sebelum Boedi Oetomo, ia mendirikan Sarekat Prijaji. Dan Tirto pulalah rancangan pertama Sarekat Islam yang melahirkan banyak sekali tokoh pergerakan, baik kiri, tengah, maupun kanan, saat dia mengonsep Sarekat Dagang Islamijah di Bogor dan kemudian dikembangkan Samanhudi di Surakarta. Tirtolah yang menyatukan tradisi pergerakan dan tradisi pers untuk satu tujuan, yakni kesadaran berbangsa.

MMD: Pada titik itu, posisi Tirto lalu bisa dibaca seperti apa dalam sejarah pers kebangsaan?

TR: Seperti saya katakan tadi. Karena dilakukan secara sistematis itulah maka posisi dan tindakan Tirto bukan sekadar sebagai historical piece atau irisan sejarah yang biasa, tapi membuat momentum sejarah di mana sejarah menjadi patok untuk aksi sejarah ketika semua peristiwa berkumpul pada saat itu dan orang menilai peristiwa itu sebelum dan sesudah peristiwa itu berlangsung.

MMD: Pak Taufik menyebut “momentum sejarah”. Apa yang dimaksud dengan “momentum sejarah”?

TR: Momentum sejarah itu bisa dicontohkan seperti peristiwa Asia Afrika: Mengapa pertemuan Asia Afrika dianggap terjadi pada tahun 1955 di Bandung. Padahal berdasarkan kronik, sebelumnya pada tahun 20-an peristiwa serupa sudah ada dan pada tahun 1947 India sudah menyelenggarakan, dan tentu saja Mesir. Tapi kenapa Bandung dijadikan momentum sehingga menjadi tolak ukur. Itu tiada lain karena di sana ada momentum sejarah.

Begitu pula dengan Medan Prijaji yang termasuk dalam momentum sejarah dan tak sekadar historical piece. Yang dimaksud historical piece di sini adalah bahwa banyak pers bermunculan, tapi dampak kemunculannya tak memberi stimulus bagi kehidupan berbangsa berikutnya jauh setelah organ itu tiada. Namun Medan Prijaji memberi dampak besar dan menginspirasikan gerak selanjutnya. Bahwa sudah ada yang terbit duluan, itu tidak jadi soal. Namun kita berbicara dampak bagi pembentukan mandat kebangsaan. Pada saat Medan Prijaji itulah momentum sejarah dipetakan dan perang terbuka di media massa diserukan. Bertitik tolak dari situ pulalah gerakan-gerakan kebangsaan itu mulai mengkristal, membangun gerakan kebudayaan dengan kantong-kantong organisasi modern, memaksimalkan pers sebagai alat perjuangan atau dalam bahasa Tirto Adhi Soerjo: pers yang berpolitik.

MMD: Menurut saya itu tiada lain buah usaha Pram. Alamat tentang Tirto ada di Pramoedya. Karena tokoh inilah yang jungkir balik mencari tahu dan meriset tentang Tirto.

TR: Menurut saya ada juga keuntungannya Tirto menjadi “pahlawan” dalam buku-buku Pram. Pramoedya Ananta Toer saya kira orang yang dengan jernih melihat kehidupan semasa Tirto dan Medan Prijaji. Dari usaha Pram itulah pribadi ini diketahui dunia internasional dan ribuan lapisan masyarakat kita hari ini. Karena itu mengajukan namanya adalah sesuatu yang menarik karena pribadi ini yang paling mudah diterima masyarakat.

Nah, alasan-alasan itulah saya dan beberapa penulis muda yang tergabung dalam projek ini bersikukuh bahwa patok pers kebangsaan adalah Medan Prijaji dan Tirto Adhi Surjo menjadi pemancang patok itu. Sebagai suplemen, dari pribadi ini pula kita bisa tilik syarat-syarat apa yang ada di Pancasila yang kita punyai hari ini: tentang religiusitas (perumus pertama Sarekat Dagang Islamijah), tentang kemanusiaan (maju berperkara kepada pengadilan Belanda untuk membela rakyat Hindia yang ditindas), keindonesiaan (merumuskan frase negara-negara terprentah sebagai formula terbaru memperhadapkan Belanda di kancah pergumulan linguistik dan hukum), demokrasi (keinginan membangun kesamaan dengan stratifikasi yang dibangun pemerintah, walau ini masih samar-samar), dan tentang keadilan (menaikkan level bangsa-bangsa yang terprentah agar setara dengan penjajahnya lewat jalan ekonomi dan pengajaran).

MMD: Lalu apa bedanya projek ini dengan projek penulisan sejarah pers yang sudah banyak dilakukan oleh penulis lain sebelumnya?

TR: Proyek sejarah pers kebangsaan ini tetaplah berbeda dengan penulisan sejarah pers jika diartikan pers sebagai fisik sebuah suratkabar belaka. Kalau hanya siapa yang paling menghargai bahwa sejarah pers di negeri ini sungguh panjang, saya dan kawan-kawan lain di Veteran I pun sudah melakukan dengan memunculkan kembali koran pertama di Hindia Belanda, yakni Bataviase Nouvelles.

Saya ingin garis bawahi bahwa proyek ini hendak mematok suatu tanda. Atau dalam kata-kata Pramoedya Ananta Toer membuat patok.

MMD: Tapi kan ada juga yang rewel, sewot, iri hati, atau apalah namanya atas pemancangan patok yang dilakukan Pak Taufik ini.

TR: Nggak apa-apa. Bahwa kemudian orang berbeda menilai patok ini, kita sudah melakukannya. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Karena jika tak ada yang mematok, sejarah pers kebangsaan kita akan yatim.

MMD: Benar nih nggak apa-apa yang tak puas …

TR: Lho memangnya kenapa. Tak apa bila ada pihak yang tak setuju dengan pemancangan patok ini. Karena memang sejarah bukan seperti apa adanya. Sejarah itu terdiri dari fakta dan interpretasi. Masalah fakta biarlah sejarawan yang melacak itu. Tapi setelah ada fakta, interpretasi yang memegang peran bagaimana kontekstualisasi fakta itu atau seberapa bisa fakta itu bisa menginspirasi bagi pembentukan kehidupan masa depan.

Sebut saja usaha ini reinventing history di mana kita coba memaknai dan sekaligus menciptakan makna baru di medan fakta-fakta sejarah yang tersedia. Dengan pola reinventing history ini paling tidak kita menarik dua hal: (1) memiliki protagonis atau tokoh idola yang diteladani baik di dunia pers maupun dalam pergerakan; (2) kita bisa menafsirkan sejarah Indonesia dalam perspektif yang baru. Dengan mengambil Tirto Adhi Soerjo sebagai model, maka polemik bahwa Indonesia dibangun oleh kalangan Jawa atau kalangan Islam itu bisa diselesaikan. Dan itu menjadi sumbangan berarti bagi pembelahan bangsa yang panjang ini, sebagaimana kita saksikan di sidang-sidang konstituante bagaimana pembelahan negera Islam dan negara nasionalis terjadi. Kalis melihat soal itu, kita pun terdorong ke sistem Demokrasi Terpimpin yang berakhir tragis pada peristiwa G 30 S.

MMD: Menarik kalimat terakhir Pak Taufik ini…

TR: Jadi begitu. Orang selalu mengatakan bahwa gerakan yang pertama kali berlingkup nasional itu adalah Sarekat Islam. Yang lain mengatakan bahwa yang pertama adalah Boedi Oetomo yang berarti Jawa. Orang tak sadar bahwa kedua gerakan yang dipertentangkan itu lahir dan bermuara pada sumur yang sama, yakni Tirto Adhi Soerjo. Jadi tujuan Tirto/Medan Prijaji adalah memerdekakan. Dia dengan jelas memberitahu konsepsi kebangsaan itu tidak dibangun berdasarkan atas suku dan agama, tapi gerakan intelektual, kesadaran bahasa, dan keyakinan bertanah air. Jadi jika dicari semua gerakan itu, terutama gerakan nasionalis dan gerakan Islam, bersumbu pada sumur yang sama.

Mungkin bukan sekarang manfaat yang bisa dipetik, tapi generasi akan datang. Barangkali ini bisa berguna dalam proses bangsa ini selalu terbentuk dalam pengamandemenan Undang-Undnag dasar, debat tentang Piagam Jakarta, dan seterusnya.

MMD: Tapi apa yang dilakukan Pak Taufik ini justru dituding bisa menyesatkan masyarakat.

TR: Berdasarkan pola berpikir apa itu tuduhan. Kalau tanpa dasar, biarkan saja. Toh patok sudah ditetapkan. Argumen sudah dibangun.

MMD: Metodologi juga sudah, Pak. Metodologi Sejarah Sumpah Pemuda. Hahahahaha. Terlihat kurang keren, kurang ilmiah. Nggak ada dalam silabus kurikulum mahasiswa sejarah. Hahahaha. Oke, Pak Taufik sudah menjelaskan semua kenapa Pak Taufik memilih Tirto dan Medan Prijaji. Sekarang pertanyaan saya yang agak pribadi: Jika ada yang mengatakan bahwa projek yang sedang digarap Pak Taufik ini adalah projek rasis, apa komentar Pak Taufik?

TR: Oh… (Suara Pak Taufik berhenti sebentar… dan). Saya akui bahwa saya baru tahu tuduhan Andreas itu. Baru saya tahu sekarang (Selasa, 20 Mei 2007). Kaget sekali dituduh rasis dan dia mengait-ngaitkannya ke mana-mana. Saya bahkan tak memikirkan apa yang disampaikannya tentang Pribumi yang dipahaminya selama ini dan kemudian langsung ditudingkannya kepada saya. Dia nggak tahu saja bahwa saya pernah membuat tafsir sendiri atas apa yang disebut Pribumi, Ibumi, Bumiputra, Prabumi. Apalagi dia kait-kaitkan dengan Toriq Hadad, Fikri Jufri, di mana mereka adalah teman-teman baik saya. Aneh betul, dia yang memikirkan itu, tapi saya sama sekali tak memikirkannya. Saya itu orang Sumbawa dan Tirto itu orang Jawa. Saya sama sekali tak berpretensi asal-usul seperti itu. Saya ke Perang Teluk Irak mempertaruhkan nyawa yang selembar ini, ke Burma, ke Indo China, India, Sri Lanka, dan menggagas perdamaian multikultur di Bali, Kalimantan, dan nyaris di seluruh wilayah Indonesia saya gagas festival kebudayaan untuk perdamaian, dan sebagainya sebelum dia pergi ke mana-mana dan belum melakukan apa-apa. Saya melakukan itu untuk menghadang SARA dalam politik. Sungguh, tudingan Andreas sama sekali tak berdasar. Yang justru rasialis itu dia sendiri. Dia yang terus mengutak-atik keluarganya sendiri dan membesar-besarkan isu tentang dirinya dari Tionghoa dan sebagainya di majalah, tanpa disadarinya bahwa pretensi itu saja sudah rasial. Dia justru membangkit-bangkitkan semangat itu di mana justru orang yang ditudingnya tak memikirkannya.

Kalau saya menyebut Pribumi, itu bukan dalam konteks pribumi asal-usul. Itu politik kewarganegaraan. Tiong Hoa yang kewarganegaraannya dan poros politiknya untuk kemajuan Indonesia, mereka itu disebut Pribumi atau dalam bahasa Tirto “bangsa-bangsa yang terprentah”. Soalnya kapan momentum itu terjadi. Perdebatan di internal aktivis pers Tionghoa itu kan terjadi pada 1932 saat PAI ada. Penulis-penulis spesial Tiong Hoa saya kira tahu betul soal itu.

MMD: Jadi, bagaimana untuk menghadang semangat rasis itu?

TR: Mulai sejak dalam pikiran, seperti kata Pram itu. Justru semangat membesar-besarkan Pribumi secara asal-usul itu yang coba dihadang Tirto dan sayangnya itu masih berada dalam kerangka berpikir Andreas. Kredo “bangsa yang terprentah” justru menyatukan bangsa timur asing dan inlander yang dikategorikan oleh Belanda secara rasialis itu. Tirto melihat peta politik bukan dari sudut asal-usul SARA itu, tapi ekonomi-politik. Karena itu, kalau ada Tiong Hoa yang korup, maka itu harus diserang. Dan itu soal ekonomi-politik dan bukan SARA.

Saya kira, tudingan rasialis itu hanya ada dalam angan-angan Andreas. Sayang sekali kerangka berpikirnya bisa sepicik itu.

MMD: Termakasih atas waktunya Pak.

TR: Sama-sama.

Api disuluh Muhidin M Dahlan jam 9:12 PM

————

Sunday, October 14, 2007
Polemik Sejarah Pers Indonesia

Kapan hari jadi pers Indonesia? Sebagian orang mempertanyakan kriteria “pers Indonesia,” atau kalau pun mau aman, lebih tepat disebut “pers di Indonesia.” Ini bisa dimulai oleh surat kabar Bataviasche Nouvelles, yang terbit 1744-1746, di kota Batavia, Pulau Jawa. Kemungkinan besar Bataviasche Nouvelles adalah suratkabar pertama yang terbit di Pulau Jawa zaman Hindia Belanda. Pulau Jawa hari ini adalah bagian dari Indonesia.

Namun banyak yang tak sependapat. Bataviasche Nouvelles kan berbahasa Belanda? Mengapa tak memulai dari surat kabar yang berbahasa Melayu? Tidakkah bahasa ini yang kelak dipakai sebagai bahasa nasionalisme Indonesia? Pada 1850-an sudah ada surat kabar berbahasa Melayu terbit di Jawa, Sumatra dan pulau lain. Pemiliknya, termasuk wartawan Tionghoa Peranakan.

Beberapa orang lagi, terutama novelis Pramoedya Ananta Toer, berpendapat “pers Indonesia” dimulai oleh Medan Prijaji, terbitan Bandung pada Januari 1907. Pramoedya menulis buku Sang Pemula guna mengedepankan peranan Tirto Adhi Soerjo, penerbit Medan Prijaji. Pramoedya juga melandaskan Tetralogi Pulau Buru, secara fiktif, pada tokoh Tirto. Pada 2006, Presiden Susilo Bambang Yoedhoyono mengangkat Tirto sebagai “pahlawan nasional.”

Ada juga yang berpendapat “pers Indonesia” mulai sejak Republik Indonesia ada. Artinya, “pers Indonesia” ini ya termasuk semua yang terbit, atau sudah terbit, pada Agustus 1945, di seluruh wilayah Indonesia. Namun wilayah “Indonesia” pada 1945 de facto hanya Jawa dan Sumatra. Belanda praktis menguasai pulau-pulau lain. Bahkan sesudah perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia malah menciut cuma Jogyakarta dan beberapa tempat lain di Pulau Jawa? Artinya, secara legal “Indonesia” baru diakui dunia internasional sesudah penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda ke Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949?

Saya mengumpulkan beberapa naskah terkait dengan isu ini. Isinya, banyak kritik terhadap keputusan Presiden Yudhoyono tersebut. Proyek ini diusung oleh Indexpress pimpinan Taufik Rahzen. Saya juga mempertanyakan cara mencari-cari hari jadi “pers Indonesia”?

Hari Jadi Pers Nasional Meremehkan Peran Surat Kabar Lain
Suryadi, peneliti Universiteit Leiden, berpendapat pemilihan Tirto Adhi Soerjo terkesan melebih-lebihkan peranan Tirto. Jasa Tirto tak lebih besar dari Dja Endar Moeda, misalnya, yang aktif di Sumatera, 1894-1910, atau Abdul Rivai lewat Bintang Hindia yang terbit di Amsterdam, 1903-1907.

Sejarah Pers Sumbar Dialih Orang Lalu
Nasrul Azwar dari Minang berpendapat sejarah surat kabar Sumatra lebih tua dari Medan Prijaji. Sejak 7 Desember 1864, orang Minang untuk pertama kalinya membaca surat kabar berbahasa Melayu ketika edisi perdana Bintang Timoer diluncurkan.

Pers, Sejarah dan Rasialisme
Saya menulis soal istilah “pribumi” dan “non-pribumi” dalam melihat sejarah surat kabar di Jawa, Minahasa dan Minang. Tirto Adhi Soerjo keberatan ketika Boedi Oetomo mencalonkan Ernest Douwes Dekker sebagai editor suratkabar mereka. Alasannya, Boedi Oetomo hanya untuk orang Jawa, Sunda, Madura.

Posted by Andreas Harsono at 6:55 PM

————

Friday, October 12, 2007
Pers, Sejarah dan Rasialisme

Oleh Andreas Harsono

KALAU Anda memperhatikan harian Jurnal Nasional di Jakarta, Anda takkan sulit melihat sebuah logo “Seabad Pers Nasional” di halaman depan. Di dalamnya, Anda akan menemukan logo serupa dan sebuah kolom. Ia setiap hari menyajikan satu sosok organisasi media. Proyek ini diasuh oleh Taufik Rahzen, seorang penasehat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, redaktur senior Jurnal Nasional, sekaligus pemimpin Indexpress, organisasi yang menaungi kolom ini.

Menurut Rahzen, tahun 2007 adalah seabad pers nasional. Tarikh ini dihitung sejak Medan Prijaji terbit pertama kali pada Januari 1907. Medan Prijaji adalah “tapal dan sekaligus penanda pemula dan utama bagaimana semangat menyebarkan rasa mardika disemayamkan dalam dua tradisi sekaligus: pemberitaan dan advokasi.” Dua kegiatan itu dilakukan oleh hoofdredacteur-nya Tirto Adhi Surjo. Jurnal Nasional menghadirkan 365 koran, yang mereka anggap ikut membangun nasionalisme Indonesia. Hitungannya, antara 1 Januari hingga 31 Desember 2007, ada 365 hari. Jadinya, 365 media dalam 365 kolom.

Saya berpendapat ada 150 tahun sejarah sebelum Medan Prijaji, yang harus diperhitungkan oleh siapa pun yang hendak bikin ulasan sejarah media di Hindia Belanda. Kalau mau mencari data siapa yang terbit lebih awal, Abdurrachman Surjomihardjo dalam Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia menyebut suratkabar Bataviasche Nouvelles, yang terbit 1744-1746, atau sekitar 150 tahun sebelum Medan Prijaji, sebagai penerbitan pertama di Batavia.

Mengapa patokan Taufik Rahzen bukan 1744? Mungkinkah karena Bataviasche Nouvelles diterbitkan dalam bahasa Belanda? Kalau patokannya bahasa Melayu, Claudine Salmon dalam Literature in Malay by the Chinese of Indonesia, menyebut suratkabar-suratkabar berbahasa Melayu, antara lain milik orang Tionghoa, misalnya Soerat Chabar Betawie (1858), terbit sekitar 50 tahun sebelum Medan Prijaji? Salmon membuktikan bahwa suratkabar-suratkabar Tionghoa Melayu ini berperan dalam penyebaran bahasa Melayu di seluruh Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda.

Atau mengapa bukan bahasa Jawa, misalnya, Bromartani (1865) yang terbit di Solo? Di luar Pulau Jawa, juga ada Tjahaja Sijang di Minahasa (1868) atau Bintang Timoer di Padang (1864). Kalau bicara soal pengaruh dan perjuangan melawan ketidakadilan, saya juga ingin mengingatkan kita pada Multatuli, yang mengarang buku Max Havelaar (1859). Mengapa semua diabaikan? Multatulis alias Eduard Douwes Dekker menggunakan penanya buat menggugat kolonialisme Belanda di Jawa.

Saya mendapat jawaban Indexpress dari Agung Dwi Hartanto ketika hendak mewawancarai saya. Rencananya, Indexpress hendak memasukkan Pantau, organisasi di mana saya bekerja, ke dalam barisan 365 media tersebut. Dalam suratnya kepada saya, Agung menulis, “Medan Prijaji adalah pers yang sejak pertama terbit diawaki pribumi. Tirto Adhi Soerjo juga yang mendirikan NV Medan Prijaji.”

Tjahaja Sijang, menurut Agung, diabaikan karena “… sebelum diawaki pribumi menjadi milik zending Belanda. Demikian juga dengan Soerat Chabar Betawi. Koran ini bukan milik pribumi.”

Saya agak kaget mendapat jawaban tersebut. Benarkah Indexpress memakai ukuran yang rasialis tersebut? Tidakkah mereka sadar rasialisme hanya akan melahirkan diskriminasi. Rasialisme juga akan melahirkan rasialisme? Saya bikin riset lagi. Saya menemukan Taufik Rahzen juga memakai kriteria “pribumi” dalam sebuah kolom Jurnal Nasional, dengan judul, “Pers adalah Senjata.”

Rahzen menulis, “Salah satu penanda penting dari menyingsingnya fajar nasionalisme adalah tumbuh-kembangnya pers pribumi ….” Rahzen menganggap “… indikator dimulainya kebangkitan nasional, tumbuhnya pers-pers pribumi, yang diterbitkan oleh pribumi, yang mengangkat berita dan persoalan riil yang pribumi ….”

Saya rasa ada racial tone dalam proyek Indexpress. Saya menganggap tak ada masalah dengan memilih Tirto Adhi Soerjo. Dia termasuk penerbit yang berani melawan ketidakadilan pada zaman Hindia Belanda. Pengarang Pramoedya Ananta Toer menulis soal Tirto Adhi Soerjo dalam buku Sang Pemula maupun Tempoe Doeloe.

Tapi Tirto pun memakai pendekatan rasial ketika menyerang E.F.E. Douwes Dekker, wartawan Bataviaasch Nieuwblad dan cucu Multatuli, yang belakangan mendirikan Indische Partij. Pada 1908, organisasi Boedi Oetomo hendak menerbitkan suratkabar dan mencalonkan E.F.E. Douwes Dekker sebagai editornya. Alasannya, Boedi Oetomo membatasi keanggotaannya hanya untuk orang “Jawa, Sunda dan Madura.” Douwes Dekker orang Eurasian alias Indo. Paul W. van der Veur, penulis biografi Douwes Dekker, The Lion and the Gadfly, mencatat serangan ini, secara fiktif, diteruskan Pramoedya dalam tetralogi Pulau Buru.

Penelitian Indexpress ini bermasalah, ketika mengabaikan para penulis lain dengan dasar Tirto dan Medan Prijaji adalah “pribumi.” Pada 1907, negara Indonesia belum ada. Slogan Medan Prijaji pun masih memakai nama Hindia Belanda. Pramoedya menulis soal Tirto dengan kedekatan emosional. Tirto dan Pramoedya sama-sama kelahiran Blora.

Benedict Anderson dalam pengantar buku Indonesia Dalem Bara dan Api menulis bahwa pada awal abad XX,

“Koran mulai tumbuh di ampir setiap kota jang berarti, mirip tjendawan dimusim hudjan. Timbullah djagoan2 masa media pertama di Hindia Belanda, termasuk diantaranya Mas Tirto, F. Wiggers, H. Kommer, Tio Ie Soei, Marah Sutan, G. Franscis, Soewardi Soerjadingrat, ter Haar, Mas Marco, Kwee Kek Beng, dan J.H. end F.D.J Pangemanann pakai dua ‘n’.”

“Timbul djuga djago2 pers Belanda, termasuk Zengraaff, jang dengan keras membela pengusaha swasta sampai ditakutin pemerintah kolonial sendiri, dan D.W. Beretty, seorang Indo keturunan Italia-Djawa Jogja, jang selain mendirikan persbiro pertama di Hindia Belanda –Aneta, Pakdenja Antara– djuga menerbitkan madjalah radikal-kanan, berdjudul De Zweep (Tjamboek).”

Anderson menulis adanya keragaman dunia media yang mulai tumbuh subur pada awal abad XX.

Kriteria “pribumi” itu bakal menimbulkan dampak yang tidak tepat. Bila kriteria “pribumi” ini dipakai untuk menerangkan suratkabar dan “kebangsaan” Indonesia, sebelum dan sesudah Medan Prijaji, bisa kacau-balau penelitian ini.

Sekadar contoh. Kalau Anda perhatikan thesis Daniel Dhakidae di Universitas Cornell, Anda akan membaca setidaknya tiga suratkabar sekarang –Kompas, Sinar Harapan dan Tempo– yang punya cikal bakal “non pribumi.” Harian Djawa Pos di Surabaya didirikan The Chung Sen, seorang penerbit Tionghoa, pada 1949 sebelum dibeli PT Grafiti Pers, yang memiliki saham Tempo, pada 1982. Bagaimana Indexpress bikin barisan 365 media itu tanpa memasukkan Kompas, Sinar Harapan, Jawa Pos dan Tempo?

Tjahaja Sijang di Minahasa, sebelum diawaki orang Minahasa, antara lain, A.A. Maramis, memang milik Nederlandsch Zendeling Genootschap, sebuah lembaga zending Belanda. Namun NZG adalah lembaga yang melahirkan Gereja Masehi Injili di Minahasa, dengan kebaikan dan jasa sangat besar di bidang pendidikan dan kebudayaan. Saya kira mengabaikan Tjahaja Sijang, dengan alasan ia milik “Belanda,” akan membuat wartawan di Minahasa bertanya-tanya. Maramis tak punya rekaman antagonistik terhadap orang-orang Belanda.

Contoh lain. Harian Flores Pos (1999) terbitan Ende, yang dipilih Indexpress, juga milik Societas Verbi Divini (SVD), sebuah organisasi Katolik dengan pusat di Roma. SVD adalah organisasi multinasional. Bisa jungkir balik Indexpress kalau mau dicari SVD itu pribumi mana? Cikal bakal Flores Pos adalah majalah Bintang Timoer (1928) dan dwimingguan Bentara (1948), yang juga punya komponen “non pribumi.”

Lantas apa kriteria sih pribumi? Kalau kategori “pribumi” juga dipakai di Papua, bagaimana Taufik Rahzen memandang Eri Sutrisno? Dia orang Jawa, sekarang pemimpin redaksi mingguan Suara Perempuan Papua, suratkabar paling bermutu di Jayapura. Namun di Papua, Eri Sutrisno dianggap bukan “penduduk asli.” Bagaimana menyusun logika “pribumi” Indexpress terhadap orang Jawa, yang berjasa untuk jurnalisme di Papua, namun secara umum dianggap bukan pribumi Papua?

Kalau kriteria pribumi diletakkan di Timor Leste, negara yang baru meraih kedaulatannya, saya kira Rahzen juga akan jungkir balik. Irawan Saptono, orang Jawa warga Indonesia, lama bekerja di harian Suara Timor Timur pada zaman pendudukan Indonesia. Kini Timor Lorosae sudah merdeka. Irawan juga kembali ke Jakarta. Apakah Irawan tak berjasa dalam pengembangan jurnalisme di Dili?

Pada 1995, saya ada di Dili dan melihat sendiri kerja keras dan keberanian Irawan membela orang-orang Timor dari tentara Indonesia. Irawan belakangan terpaksa lari dari Dili karena ketidaksukaan militer Indonesia. Irawan bekerja untuk melayani masyarakat Dili dengan informasi tanpa ribut soal “kebangsaan” Timor Leste atau Indonesia. Tidakkah ini tindakan terpuji? Bagaimana perasaan Irawan Saptono bila namanya dihilangkan begitu saja dari sejarah Timor Lorosae? Tidakkah tujuan utama jurnalisme adalah memberitakan kebenaran? Tidakkah bisa dipertanyakan metode Rahzen ketika jurnalisme disejajarkannya dengan advokasi? Tidakkah ini menyamakan suratkabar partai dengan harian independen?

Saya kira logika ini bisa menjelaskan bahwa orang-orang macam F. Wiggers, H. Kommer, Tio Ie Soei, G. Franscis, ter Haar, Kwee Kek Beng, J.H. Pangemanann, F.D.J Pangemanann dan sebagainya juga, bekerja keras menyampaikan kebenaran kepada pembaca mereka, sama dengan Tirto. Mereka tak bisa diabaikan dengan mengambil Medan Prijaji sebagai tonggak media yang menyuarakan “kebangsaan” Indonesia.

Ide soal nation-state juga bukan pribumi di Hindia Belanda, atau yang sekarang disebut Indonesia. Ide ini mulanya berkembang di Perancis dan Amerika Serikat lebih dari 200 tahun lalu. Ide ini menyebar tanpa mengenal batas kerajaan, etnik, agama maupun lautan. Ia juga mendarat di Hindia Belanda dengan segala macam tafsir dan variasi. Kalau tiba-tiba ide soal nasionalisme ini “dipribumikan” ala Indexpress, saya kuatir, mereka kini sedang memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat. Proyek ini kurang mendidik warga Indonesia untuk belajar dari masa lalu dengan sebaik-baiknya.

Pramoedya Ananta Toer menulis dalam Sang Pemula bahwa guru Tirto dalam jurnalisme adalah Karel Wijbrands, warga Prancis, kelahiran Amsterdam dan meninggal di Batavia pada 1929. Tirto patuh dan hormat pada Wijbrands. Tirto juga bekerja bersama dengan F.D.J. Pangemanann, orang Minahasa. Tirto juga bekerja dengan F. Wiggers. Tirto menghormati tradisi Wiggers, yang menghargai dan menghormati golongan Tionghoa. Namun Tirto juga termasuk anak emas Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz, perwira militer yang memimpin Prang Athjeh dan membunuh cukup banyak warga Aceh pada awal abad XX. Saya tak bisa membayangkan bagaimana seorang politikus macam Tirto, yang dekat dengan van Heutsz, yang tangannya berlumuran darah orang Aceh, bisa diterima oleh wartawan di Aceh sebagai “pahlawan”?

Saya berpendapat Indexpress salah memakai kriteria “pribumi.” Kelak 100 tahun lagi, kalau kriteria ini konsisten dipakai terhadap Pantau, maka Pantau akan diabaikan karena ada “non pribumi” dalam komunitas ini. Ada juga wartawan-wartawan “non-pribumi” –Fikri Jufri, Toriq Hadad, Yosep Adi Prasetyo, Lenah Susianty dan lainnya– ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen maupun Institut Studi Arus Informasi masing-masing pada 1994 dan 1995. Dua organisasi ini mendirikan media bawah tanah pada zaman Presiden Soeharto, guna menyiasati sensor dan bredel, sehingga beberapa anggotanya dipenjara. Tidakkah logika macam Indexpress ini juga kelak akan menghapus AJI dan ISAI berhubung ada “non-pribumi”?

Andreas Harsono adalah ketua Yayasan Pantau, bergerak di bidang pelatihan wartawan dan sindikasi feature, dari tiga kantor Jakarta, Banda Aceh dan Ende. Dia ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen dan Institut Studi Arus Informasi.

Posted by Andreas Harsono at 2:39 PM

————

Saturday, October 06, 2007
Hari (Jadi) Pers Nasional: Meremehkan Peran Surat Kabar Lain

OLEH SURYADI

Tulisan Nasrul Azwar di kolom Padang Ekspres (“Sejarah Pers Sumbar Dialih Orang Lalu” 17-12-2007) menarik perhatian kita karena beberapa kritik yang dilontarkannya, yang selama ini tidak pernah mendapat perhatian kalangan peneliti dan masyarakat pada umumnya. Nasrul menanggapi pernyataan Taufik Rahzen di harian Jurnal Nasional bahwa tahun 2007 adalah peringatan seabad usia pers nasional. Perhitungan itu didasarkan atas terbitnya surat kabar Medan Prijaji di Bandung, pada bulan Januari 1907, yang dieditori oleh Raden Mas Tirto Adhi Soerjo.

Pernyataan “seabad usia pers nasional” berarti mengandung pengertian bahwa sebelum 1 Januari 1907 “hari lahirnya Medan Prijaji” berarti pers nasional belum ada (belum lahir). Dengan kata lain, surat kabar-surat kabar pribumi yang lahir sebelum tanggal itu dianggap bukan bagian pers nasional.

Nasrul melontarkan beberapa pertanyaan kritis terhadap proyek “Seabad Pers Nasional” yang diluncurkan Taufik Rahzen dkk.:

“Siapa atau lembaga apa yang memutuskan dan melegetimasi [bahwa] satu abad pers di Indonesia […] dimulai [dari] hitungan tahun 1907? Bagaimana mekanisme dan prosedurnya, apakah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemerintah, atau Surat Keputusan Presiden, dan lain sebagainya? Apakah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), atau lembaga pers lainnya ikut serta melegitimasi tahun kelahiran surat kabar Medan Prijaji 1907 sebagai awal lahirnya pers nasional?”

Pilihan Taufik Rahzen dkk. itu secara tidak langsung mengandung makna bahwa Medan Prijaji-lah pers pribumi yang paling berjasa dalam menyemaikan perasaan nasionalisme ke dalam dada kaum pribumi di zaman Kolonial, untuk tidak mengatakan paling “nasionalis”. Andreas Harsono yang menjawab penjelasan Agung Dwi Hartanto dari Indexpress (dikunjungi 4 Oktober 2007) mengatakan bahwa pilihan itu cukup berbau rasialis, karena ia menganggap bahwa harian Jurnal Nasional memilih Medan Prijaji karena editornya adalah seorang pribumi. Dalam tulisan Andreas itu juga terefleksi kekhawatiran bahwa pilihan itu dapat mengecilkan arti dan sumbangan surat kabar-surat kabar dan editor-editor non pribumi dan editor-editor pribumi lainnya dalam pembentukan nasionalisme bangsa Indonesia sejak paruh kedua abad ke-19.

Pernyataan Taufik Rahzen itu sebenarnya bukanlah hal baru. Ia hanya mengulangi, bukan malah mengkritisi, pernyataan-pernyataan yang telah dibuat oleh beberapa peneliti terdahulu, terutama dari Jawa Barat (misalnya, Syafiq Umar, “Koran Nasional Pertama Lahir di Bandung”, Pikiran Rakyat, 24-3-2006; Nina Herlina Lubis, “Mengenal Kepahlawanan R.M. Tirto dan K.H Noer Ali,” Pikiran Rakyat, 24-3-2006). Agaknya tulisan-tulisan itulah yang antara lain memberi inspirasi kepada Pemerintah untuk menetapkan hari lahir atau hari jadi pers nasional berdasarkan awal terbitnya Medan Prijaji –bedakan dengan hari lahir PWI. Oleh karena itu pula pada tahun 1973 Raden Mas Tirto Adhi Soerjo dikukuhkan oleh Pemerintah sebagai Bapak Pers Nasional, dan tahun 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempurnakan gelar itu menjadi pahlawan nasional.

Taufik Rahzen memilih Medan Prijaji karena terkesan oleh slogan surat kabar ini: “Soeara bagi sekalian Radja-radja, bangsawan asali dan fikiran, prijaji dan saudagar boemipoetra dan officier-officier serta saudagar-saudagar dari bangsa jang terprentah laennja jang dipersamakan dengan anak negri di seloeroeh Hindia Olanda.” Ia terkesan dengan “suara keras” redakturnya, Raden Mas Tirto Adhi Soerjo, yang menulis secara blak-blakan, terutama kepada pihak Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Hal ini secara eksplisit dikemukakan Zen Rahmat Sugito, rekan Taufik Rahzen dalam esai “pembelaannya” terhadap Agung Dwi Hartanto dalam blognya: Sahaja adalah Orang dari Bangsa jang Terprentah! (dikunjungi 27-9-2007). Dalam pengantarnya untuk rubrik “Seabad Pers Nasional” di harian Jurnal Nasional, Taufik Rahzen mengatakan bahwa Medan Prijaji adalah surat kabar pribumi yang pertama kali menyebarkan semangat rasa mardika dalam bentuk pemberitaan dan advokasi.

Namun, sebenarnya jauh sebelum itu sudah banyak penulis pribumi, bahkan juga beberapa orang Belanda sendiri yang bersimpati kepada bangsa Indonesia, yang telah mengguratkan pena tajamnya dalam tulisan-tulisan mereka di surat-surat kabar berbahasa Melayu atau Belanda untuk mengeritik kebijakan politik Pemerintah Kolonial Belanda dan membela rakyat Indonesia, yang mengakibatkan mereka “terinjak duri tulisan” (persdelict) –meminjam istilah Maisir Thaib (1992). Apakah karena mereka kebetulan tidak memiliki surat kabar sendiri, lalu jasa-jasa mereka itu harus diremehkan?

Ditetapkannya Medan Prijaji sebagai titik awal sejarah pers nasional juga memberi kesan terlalu menonjolkan kriteria “kekerasan” dalam menentukan hari (jadi) pers nasional kita. Mas Tirto di dunia pers sepertinya dianalogikan sebagai seorang pahlawan nasional yang memimpin perjuangan melawan Belanda dengan senjata. Masalahnya adalah bahwa memang selama ini “kekerasan” itulah satu (-satunya) ciri penting nasionalisme yang terus-menerus ditanamkan dalam memori bangsa Indonesia. Selama ini sejarah Indonesia memang dipahami dalam pengertian sempit: heroisme dengan darah, perjuangan dengan jalan kekerasan melawan Belanda, dengan mengorbankan harta dan nyawa.

Menurut hemat saya, penggunaan kriteria “kekerasan” dalam menentukan kelahiran pers nasional sama sekali tidak tepat. Bahasa pers yang baik semestinya jauh dari sifat “kekerasan”. Peran dunia pers pribumi dalam menyemaikan semangat nasionalisme Indonesia di zaman penjajahan bukanlah atas sumbangsih dan peran satu surat kabar saja. Ia adalah sebuah proyek gotong-royong yang, seperti telah dicatat oleh sejarah, telah berlangsung dalam rentang waktu waktu hampir satu abad.

Ahmat Adam dalam disertasinya, The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913) (Ithaca: Cornell University Southeast Asia Publication, 1995) menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia telah ditumbuhkan oleh dan melalui banyak surat kabar pribumi berbahasa Melayu yang terbit di beberapa kota di Hindia Belanda, dan juga di luar negeri, jauh sebelum Medan Prijaji lahir ke dunia. Hal senada dikemukakan oleh Ben Anderson dalam beberapa karyanya mengenai peran surat kabar dalam menumbuhkan dan membesarkan perasaan kebangsaan di kalangan bangsa-bangsa pribumi di Asia Tenggara (lihat misalnya Anderson: London: Verso 1991). Ini jelas karena rintisan yang telah dibuat oleh surat kabar-surat kabar berbahasa Melayu yang lebih dahulu terbit dari Medan Prijaji. Sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu mendapatkan peran barunya melalui tradisi keberaksaraan (literacy) Latin (Rumi) yang diperkenalkan oleh koran-koran peribumi tersebut. Inilah era baru dimana perasaan kebersamaan sebagai bangsa pribumi (Natives) diserap melalui pembacaan atas tulisan di halaman-halaman kertas lebar menggunakan aksara Latin yang disebut surat kabar. Surat kabar atau koran itu tersebar melintasi batas-batas suku bangsa (etnik), sehingga melahirkan kesadaran bersama dan rasa senasib di antara pembacanya yang berlain-lainan suku bangsa itu.

Setiap surat kabar pribumi pada zaman kolonial memiliki cara dan taktiknya sendiri dalam menyebarkan semangat nasionalisme Indonesia. Cara Raden Mas Tirto Adhi Soerjo dengan Medan Prijaji-nya hanya salah satu pilihan dari banyak pilihan yang tersedia dan yang mungkin. Satu cara dipilih karena itulah yang paling memungkinkan untuk konteks zamannya. Masing-masing surat kabar pribumi menyesuaikan diri dengan konstelasi politik semasa di negeri terjajah yang bernama Hindia Belanda. Hal itu digambarkan oleh Ian Proudfoot dalam esainya yang terbaru, “Room to Manoeuvre in the Nineteenth-Century Indies Malay Press: The Story of A Javanese Lieutenant” (Indonesia and the Malay World Vol. 25, No. 102, 2007: 155-82) yang menunjukkan sumbangan surat kabar Bintang Timor yang terbit di Surabaya dalam menyemaikan paham kebangsaan dalam diri kaum pribumi. Pada 1865, Bintang Timor menerbitkan “Hikayat Seorang Letnan Jawa” dimana di dalamnya secara sembunyi, halus, dan terselubung diselipkan “perasaan nasionalisme” dan kritik kepada Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga memungkinkan surat kabar itu lolos dari ranjau pers yang dipasang melalui Press Ordonansi 1856.

Oleh karena itu, kurang bijak, dan jelas kurang menghargai sejarah juga, adanya klaim bahwa Medan Prijaji-lah yang paling terdepan dan berjasa dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme Indonesia dibanding koran-koran pribumi lainnya yang sudah bermunculan di negeri ini sejak awal paruh kedua abad ke-19. Paling tidak tentu ada kesan seperti itu yang muncul dalam pikiran kita karena ditetapkannya surat kabar ini sebagai titik awal lahirnya pers nasional. Medan Prijaji yang lahir di awal abad ke-20 hanya salah satu surat kabar pribumi yang lahir untuk menyirami dan membesarkan benih nasionalisme keindonesiaan yang telah “disemaikan” oleh banyak surat kabar pribumi berbahasa Melayu yang terbit sebelumnya dan yang pada masa sesudahnya terus bergiliran tumbuh dan pergi (berhenti terbit karena berbagai alasan).

Soerat Kabar Bahasa Melaijoe (Surabaya, 1856), Soerat Chabar Betawi (Betawi, 1858), Selompret Malajoe [belakangan bernama Slompret Melayoe] (Semarang, 1860), Pertela Soedagaran (Surabaya, 1863), Bintang Timor (Padang, 1865), Bintang Djohar (Betawi, 1873), Mata Hari (Makassar, 1883), Pelita Ketjil (Padang, 1886), Insulinde (Padang, 1901) … bahkan juga Bintang Utara (Rotterdam, 1856) dan Bintang Hindia (Amsterdam, 1903) adalah sedikit contoh dari puluhan surat kabar pribumi berbahasa Melayu yang terbit sebelum Medan Prijaji lahir ke dunia. Masing-masing telah ikut berperan menyemaikan dan memupuk perasaan nasionalisme keindonesiaan melawan pejajah Belanda, yang akhirnya berpunca pada 17 Agustus 1945.

Pernyataan bahwa “Medan Prijaji adalah titik awal dan sekaligus pemula dan utama dalam menyebarkan semangat rasa mardika yang disemayamkan dalam dua tradisi sekaligus: pemberitaan dan advokasi” (Taufik Rahzen, Jurnal Nasional) terkesan terlalu melebih-lebihkan peran Raden Mas Tirto Adhi Soerjo dan Medan Prijaji-nya di kancah pers pribumi di zaman kolonial.

Jika kita bijak melihat sejarah pers bangsa ini, maka jasa Raden Mas Tirto Adhi Soerjo tidak lebih besar daripada jasa Dja Endar Moeda, misalnya, yang aktif di dunia pers pribumi di Sumatera antara 1894-1910, yang memiliki dan sekaligus mengeditori hampir selusin surat kabar pribumi di Sumatera, membeli percetakan Insulinde di Padang untuk mencetak surat kabar dan buku-buku berbahasa Melayu, mengabdikan dirinya di dunia jurnalisme dan perbukuan untuk memajukan kaum sebangsanya; atau peran “bapak dari wartawan Melayu” Mahyudin Datuk Sutan Maharadja –meminjam istilah B.J.O. Schrieke (1973:38); bertanyalah pada diri sendiri kenapa Schrieke yang orang asing menyebut beliau perintis [bapak] wartawan Melayu, sementara orang Indonesia sendiri melupakan jasa-jasanya –yang memiliki dan/atau mengeditori tidak kurang dari enam surat kabar berbahasa Melayu di Padang antara 1890-1921; atau Dr. Abdul Rivai yang lewat tulisan-tulisannya yang cerdas dalam Bintang Hindia yang terbit di Amsterdam (1903-1907) memberikan berbagai informasi dan pengetahuan berharga kepada kaum sebangsanya di tanah air.

Sekali lagi, jika kita bijak melihat sejarah pers pribumi yang telah ikut berkontribusi dalam menyemaikan dan membesarkan semangat nasionalisme dalam dada kaum pribumi yang ingin merdeka dari penjajahnya, maka kita tentu tidak akan meremehkan jasa-jasa para perintis jurnalisme pribumi seperti Dja Endar Moeda dan Mahyudin Datuk Sutan Maharadja, juga tokoh-tokoh yang lainnya.

Di negara ini semangat mencari “hari jadi” sedang menggebu-gebu. Anggota DPRD dari berbagai daerah, dan juga kalangan eksekutifnya, berlomba-lomba pergi ke luar negeri –kebanyakan ke Belanda– “untuk “menggali” (selama 4-5 hari saja) sumber-sumber sejarah dalam rangka menetapkan hari jadi propinsi atau kabupaten masing-masing. Seolah-olah tanpa hari jadi itu, mereka kehilangan eksistensi dan jatidirinya.

Tinggal pertanyaan: dalam perspektif sejarah pers nasional, apakah pencarian hari jadi pers nasional itu juga perlu? Jika amat perlu, saya kira perlu dicari kriteria-kriteria lain untuk menentukan hari jadi pers nasional itu, jangan menonjolkan kriteria “kekerasan” saja (dalam slogan dan kritik), yang mengakibatkan pilihan (sementara) jatuh kepada surat kabar Medan Prijaji. Ini adalah tugas sejarawan kita: meneliti sejarah pers nasional secara komprehensif dan memberi informasi dan pertimbangan yang objektif kepada pemerintah.

Suryadi, Dosen dan peneliti pada Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Universiteit Leiden, Belanda. Naskah ini dimuat harian Padang Ekspres, 6 Oktober 2007

Posted by Andreas Harsono at 6:33 PM

————

Sunday, September 16, 2007
Sejarah Pers Sumbar Dialih Orang Lalu

OLEH NASRUL AZWAR

HARIAN Jurnal Nasional yang terbit di Jakarta, semenjak tanggal 1 Januari dan rencananya hingga 31 Desember 2007 setiap hari menerbitkan semacam kilas balik perjalanan sejarah pers nasional. Tulisan tentang pers itu hadir berkaitan dengan peringatan seabad pers nasional yang jatuh pada tahun 2007 ini. Dalam pengantar yang ditulis Taufik Rahzen disebutkan, tarikh ini dihitung sejak Medan Prijaji terbit pertama kali pada Januari 1907. Medan Prijaji adalah tapal dan sekaligus penanda pemula dan utama bagaimana semangat menyebarkan rasa mardika disemayamkan dalam dua tradisi sekaligus: pemberitaan dan advokasi. Dan dua kegiatan itu menjadi gong yang ditalu dengan nyaring oleh hoofdredacteur-nya yang paling gemilang di kurun itu: Raden Mas Tirto Adhi Surjo.

“Pada 1973, pemerintah mengukuhkan Raden Mas Tirto Adhi Surjo sebagai Bapak Pers Nasional. Sementara pada 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempurnakan gelar itu menjadi Pahlawan Nasional atas jasanya menggerakkan kesadaran merdeka lewat jalan organisasi modern dan pergerakan nasional,” tulis Jurnal Nasional. Namun, dalam pengantar itu tidak dijelaskan alasan mengambil tarikh tersebut, yakni Januari 1907 sebagai awal terbitnya surat kabar Medan Prijaji dan titik awal mengukur usia kehadiran pers di negeri ini.

Sepanjang pembacaan saya terhadap sejarah pers (dan pers juga identik dengan penerbitan), dan juga hasil bacaan saya terhadap disertasi Sudarmoko yang dipertahankannya di Universitas Leiden, Belanda (2005) dan beberapa artikel Suryadi yang juga mengajar di Universitas Leiden, mengesankan, semenjak abad-19, pertumbuhan surat kabar dan dunia penerbitan di Minangkabau (Sumatra Barat) sangat signifikans.

Menurut Suryadi (2004) orang Padang bukan kemarin sore mulai membaca koran. Sejak 7 Desember 1864—hampir satu setengah abad lalu—orang Minang untuk pertama kalinya membaca surat kabar berbahasa Melayu. Pada bulan itu, edisi perdana Bintang Timoer diluncurkan. Itulah koran pribumi pertama (vernacular press) yang terbit di kota yang sudah berusia tua ini. Minangkabau memang merupakan kota pers tertua di Sumatra, dan termasuk kota Indonesia yang awal mengenal surat kabar. Karena mendapat respons dan pasar yang baik, maka manajemen Bintang Timoer menerbitkan menjadi mingguan setiap Rabu yang dimulai sejak 4 Januari 1865.

“Ketika di tempat lain di pulau ini orang baru mengenal naskah (manuscript) beraksara Jawi yang berisi sastra pagan, di Padang orang (Minangkabau) sudah membolak-balik halaman kertas lebar bernama surat kabar yang berisi informasi dari luar dunia lokalnya,” tulis Suryadi (lihat di http://www.ranah-minang.com). Sejumlah surat kabar yang terbit di Minangkabau setelah Bintang Timoer antara lain, Pelita Ketjil (Padang, 1892-1894), Warta Berita (Padang, 1895), Tjahja Sumatra (Padang, 1906).

Tokoh pers yang menonjol saat itu antara lain, Mahyoeddin Datoek Soetan Maharadja, anak nagari Sulit Air, Abisin Abbas, Dja Endar Muda, dan Syekh Achmad Chatib. Tokoh pers itu hadir mewarnai dinamika pemikiran, arah kebijakan publik, dan dunia keintelektualan.

Khairul Jasmi (Pantau, Februari 2002) menulis, saat itu, kepiawaian menulis atau mengeluarkan pendapat orang Minangkabau berpendaran di halaman-halaman surat kabar. Media massa jadi sarana melancarkan perbincangan dan polemik. Mula-mula tentang kebangkitan Asia, Jepang, lalu format masa depan negara. Tak luput juga tentang bagaimana agama Islam seharusnya dipahami dan dijalankan. Pesertanya kaum tua dan muda. Perdebatan agama inilah yang malah berlangsung tajam.

Karena demikian bagusnya kondisi pers saat itu, surat kabar Pelita Ketjil mampu menempatkan seorang korespondennya di Kota Mekkah, yang tugasnya mengirimkan berita perkembangan Islam untuk pembacanya di Sumatra Barat. Hal serupa tidak lagi kita temukan dalam manejemen surat kabar sekarang. Berita dari luar cukup dikutip dari kantor-kantor berita yang bertebaran itu.

Selain koran mainstream di atas, seperti Bintang Timoer, Pelita Ketjil, Warta Berita, Tjahja Sumatra dan lain sebagainya, di tingkat nagari dan etnis juga muncul berbagai penerbitan berkala. Media komunitas hadir dikesankan sebagai ruang komunikasi dan silaturahmi bagi masyarakatnya. Dalam catatan Sudarmoko (2005) beberapa penerbitan “pers” komunitas saat antara lain, Barito Koto Gadang (Fort de Kock, 1929-32), Boedi Tjaniago (Fort de Kock, Drukkery Agam, 1922), Soeara Kota Gedang (Fort de Kock, Vereeniging Studiefonds Kota Gedang, 1916-17), Al Achbar (Padang, 1913-14, dalam bahasa Arab), Al I’laam (Koto Toeo, Ampat Angkat, 1922-23), Moeslim India (Padang, Moeslim India, 1932), Algementeen Advertieblad (Padang, Padangsche Snelpres, 1921, dalam bahasa Belanda), Bintang Tiong Hoa (Padang, Tiong Hoa Ien Soe Kiok, 1910-15).

Dari catatan sejarah dan tarikh keberadaan dunia pers di Sumatra Barat, tampaknya, kehadiran surat kabar Medan Prijaji (1907) yang lahir di Bandung (Jawa Barat) masih muda dibanding surat-surat kabar yang sudah terbit di Minangkabau sebelumnya. Lalu, pertanyaan selanjutnya, alasan apa sesungguhnya menempatkan awal lahirnya Medan Prijaji tahun 1907 sebagai tarikh lahirnya pers nasional, yang kini (tahun 2007) diperingati sebagai “satu abad pers nasional”?

Apa artinya kehadiran Bintang Timoer yang lahir pada 7 Desember 1864, Pelita Ketjil (1892-1894), Warta Berita (1895), Tjahja Sumatra (1906) itu? Dan kita tidak mengetahui pula, siapa atau lembaga apa yang memutuskan dan melegetimasi satu abad pers di Indonesia ini dimulai hitungan tahun 1907? Bagaimana mekanisme dan prosedurnya, apakah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemerintah, atau Surat Keputusan Presiden, dan lain sebagainya? Apakah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), atau lembaga pers lainnya ikut serta melegitimasi tahun kelahiran surat kabar Medan Prijaji 1907 sebagai awal lahirnya pers nasional? Selanjutnya, di mana suara sejarahwan Sumatra Barat yang jumlahnya tidak sedikit itu: Apa sesungguhnya yang terjadi di negeri ini, sehingga fakta sejarah bisa saja diubah dan diklaim sesuka hati?

Pertanyaan serupa bisa dilebarkan lagi. Tapi, yang jelas, dari titik berangkat sejarah pers Indonesia, sudah diambil orang, sejarah itu sudah dianjak orang lain. Sejarah sudah berada di negeri orang lain. Kita yang berbuat, orang lain yang hebat. Berteriaklah kita sekuat tenaga, bahwa pada pertengahan abad-19 orang Minanglabau sudah baca koran, dan banyak surat kabar yang terbit di sini, dan lain sebagainya, jelas tak ada gunanya.

Para sejarahwan yang bertebaran di Unand dan UNP, dan di perguruan tinggi di kota-kota lainnya, yang diharapkan bisa menjelaskan duduk perkara fakta sejarah ini, tampaknya lebih tertarik menyelesaikan proyek penelitiannya yang tidak akan pernah habis-habisnya. Karena proyek itu terus mengalir sepanjang bangsa ini terus memakai APBN (D) dan proyek penelitian memang banyak di sana.

Sementara, tokoh pers di daerah ini dan juga lembaga pers terkait lebih asyik dengan dirinya sendiri. Padahal, di pundak mereka tanggung jawab itu kini berada. Fakta sejarah pers telah diplintir orang lain, kita diam saja. Dikatakan orang lain bahwa pers berawal di Bandung, kita di sini seolah mengangguk balam saja. Entahlah, entah apa yang salah di negeri saya ini: Semua seperti sudah tergadai, termasuk harga diri itu.
***

Nasrul Azwar seorang penulis, tinggal di Padang, naskah ini mulanya muncul di harian Padang Ekspres edisi 16 September 2007

Posted by Andreas Harsono at 6:29 PM

————

Saturday, July 14, 2007
Sahaja adalah Orang dari Bangsa jang Terprentah!

:: Tanggapan untuk Andreas Harsono dari Yayasan Pantau (Jilid II)

Menurut Anda, apa lawan kata “inlander” pada masa kolonial?

Jawaban atas pertanyaan ini, seperti yang akan coba saya tunjukkan, bisa menjelaskan salah satu alasan memilih Tirtoadisoerjo sebagai Sang Pemula!

Sekiranya pertanyaan itu diajukan beberapa tahun silam, saya akan menjawab: Nederlander (orang Belanda). Jawaban ini pula yang akan diberikan oleh orang-orang yang tidak cukup teliti membaca kompleksitas sejarah kolonial di Hindia Belanda. Orang dengan mudah menunjuk Nederlander sebagai “lawan kata” dari inlander karena sebutan “inlander” memang muncul dari mulut orang-orang Belanda, katakan saja, pemerintah kolonial.

Daniel Dhakidae, dalam karya terbaiknya Candekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, menolak untuk menunjuk Nederlander sebagai “lawan kata” dari inlander. Bagi Daniel, “lawan kata” dari Inlander adalah orang-orang (peranakan) India, peranakan Arab dan peranakan Tionghoa. Pendeknya orang-orang dari Timur (vreemd), bangsa Asia. Dalam nomenklatur hukum Hindia Belanda, mereka disebut Vreemde Oosterlingen (Timur Asing).

Kenapa bisa terjadi? Bukankah panggilan “inlander” dimunculkan oleh pemerintah kolonial untuk mengejek keterbelakangan dan kebodohan warga Hindia Belanda?

Saya bisa mengerti kenapa Daniel Dhakidae dan tentu saja pemerintah kolonial menunjuk bangsa-bangsa Timur (Vreemde Oosterlingen/Timur Asing) sebagai “lawan kata” inlander.

Hampir menjadi sesuatu yang mustahil mencari istilah Vreemde Westerlingen (Barat Asing), baik dalam nomenklatur hukum kolonial maupun dalam nomenklatur politik di Hindia Belanda.

Belanda adalah penguasa di tanah Hindia Belanda. Dengan tetumpuk modal dan jejaring birokrasi yang dimilikinya, penguasa Belanda mengecualikan bangsa Belanda dari dua kategori tersebut, baik itu inlander maupun Vreemde Oosterlingen. Orang Belanda bukan inlander dan pada saat yang sama juga bukan orang asing. Dalam kata-kata Daniel Dhakidae: “Penguasa (Belanda) adalah orang-dalam namun bukan inlander, dia orang-luar namun bukan asing.”

Perspektif di atas akan menjadi lebih jelas jika berjalan sedikit memutar dengan menelaah konsepsi kekuasaan tradisional. Raja adalah orang yang diberi mandat oleh Tuhan (wahyu keprabon), tetapi dia bukan Tuhan. Raja memang manusia, tapi Raja tidak sama dengan kawula atau rakyat jelata. Dalam konsepsi kekuasaan tradisional, pinjam kata-kata Ben Anderson, “Raja ada di antara (in-between) manusia biasa (kawula jelata) yang ia perintah dan Tuhan yang memberinya mandat memerintah/berkuasa (wahyu keprabon).”

Dengan melakukan itu, penguasa kolonial bisa terhindar dari “jebakan lingustik” memerhadapkan dirinya dengan inlander dalam satu hubungan yang muka berhadapan muka. Dengan hanya menyebut orang-orang bangsa Timur (Tionghoa, Arab atau India), Belanda juga sedang menebar jaring “devide et impera”: memerhadapkan penduduk Hindia Belanda dengan orang-orang bangsa Timur itu.

Di titik inilah, seperti yang akan coba saya tunjukkan, Tirtoadisoerjo tampil ke muka sebagai orang pertama yang menggelar “politik diskursif tandingan” lewat senjata terbaiknya, suratkabar Medan Prijaji.

Seperti yang bisa baca dari jargonnya, Tirto memersembahkan Medan Prijaji sebagai suara dari sekalian orang dari “bangsa yang terprentah”.

Siapa yang masuk dalam kategori bangsa yang terprentah?

Jargon Medan Prijaji bisa memberikan penjelasan. Di sana, dengan eksplisit disebutkan bahwa bangsa-bangsa yang terprentah adalah siapa saja yang terprentah, baik itu raja-raja, bangsawan, priyayi, bangsawan usul dan pikiran (intelektual/kaum terpelajar) hingga saudagar-saudagar dari, dengan mengutip Medan Prijaji, “bangsa jang terprentah laennja jang dipersamakan dengan Anaknegeri, di seloeroeh Hindia Olanda”.

Jika saja Anda pernah membaca bagian “Pendahuluan” dari AD/ART Sarekat Dagang Islamiah yang juga disusun oleh Tirto, Anda akan menemukan hal yang sama dengan semangat yang tercermin dari jargon Medan Prijaji. Anda akan menemukannya pada paragraf terakhir bagian Pendahuluan itu.

Dari situ jelas, para raja atau sultan bukan “bangsa jang memrentah”. “Bangsa jang memrentah”, dalam kosakata Medan Prijaji, adalah pemerintah kolonial Belanda.

Inilah yang saya maksudkan sebagai “politik diskursif tandingan” itu. Dengan rumusan macam itu, Tirto mencoba keluar dari jebakan diskursif yang ditebar oleh pemerintah kolonial yang memerhadapkan orang-orang inlander (pribumi/native) dengan bangsa-bangsa Timur (India, Tionghoa dan Arab berikut kaum peranakannya).

Tirto tampil ke muka dengan “politik diskursif tandingan” dengan mengajukan rumusan baru: “bangsa-bangsa yang terprentah”.

Tirto ingin menegaskan bahwa kategori Inlander dan Vreemde Oosterlingen (Timur Asing) sudah tidak penting lagi karena sudah tak mampu menjelaskan proses politik yang berlangsung di Hindia Belanda. Yang lebih relevan dan aktual untuk menjelaskan realitas sosial dan politik di Hindia Belanda adalah rumusan “bangsa yang terprentah” dengan bangsa yang memrentah”.

Dalam sekali hentak, rumusan baru itu tidak hanya menandingi rumusan diskursif kolonial, untuk tidak menyebut melantakkannya, tetapi juga sekaligus memersatukan dua kategori yang sebelumnya “di-set-up” sedemikian rupa untuk saling berhadapan yaitu orang inlander (pribumi/native) dan Vreemde Oosterlingen (Tionghoa, Arab, India dan peranakannya).

Dengan rumusan diskursif macam itu pula, Tirto “menyeret” pemerintah Belanda untuk masuk ke dalam “peta diskursif” di Hindia Belanda dan bukan lagi sebagai penguasa yang berada di atas kelompok-kelompok lain seperti sebelumnya (baik itu inlander maupun Vreemde Oosterlingen).

Jika hari ini, istilah “non-pribumi” masih merujuk pada orang-orang peranakan, baik itu peranakan Arab, India atau/dan terutama peranakan Tionghoa, berikut segala implikasinya, Tirto tentu saja tak terlibat dalam rumusan diskursif macam itu karena ia adalah orang yang merumuskan satu pembayangan bangsa yang melampaui batas-batas perumusan “pribumi dan non-pribumi”.

Tirto melampaui rumusan diskursif itu dan menawarkan rumusan baru yang berporos pada penyusunan kategori berdasarkan kriteria “bangsa dan anak negeri jang terprentah”. Inilah rumusan paling dini dari bangsa Indonesia yang melampaui kriteria rasialis, etnisitas, bahasa, agama dan peradatan; sebuah rumusan yang ditegakkan di atas kriteria sosial-ekonomi-politik.

Dengan menunjuk Tirtoadhisoerjo sebagai “Sang Pemula” dari pembayangan bangsa Hindia Belanda, yang kelak diadopsi dengan nyaris persis oleh negara Indonesia modern, saya (dan Pramoedya tentu saja) justru menempatkan asal usul gagasan kebangsaan Indonesia pada “sumber” yang tegas-tegas melampaui kriteria berdasarkan ras.

Ini adalah sebuah perlawanan diskursif yang sebelumnya tidak ada presedennya dalam sejarah intelektual Hindia Belanda. Perlawanan diskursif yang cerdas ini pasti berhulu dari sebentuk kesadaran yang sudah mengalami, pinjam istilah Tan Malaka, “lompatan kualitatif”, sebuah lompatan yang berhasil meloloskan diri dari jebakan diskursif devide et impera yang ditebarkan pemerintah kolonial.

Jika semangat Ben Anderson bisa dikutip di sini, saya berani bilang, dari sinilah asal-usul “ruang imajinatif” bernama Indonesia berhulu. Dengan rumusan “bangsa yang terprentah” inilah pembayangan identitas kolektif di seantero Hindia Belanda menjadi dimungkinkan.

Tirto meletakkan dasar dari pembayangan bangsa ini, yang kelak diolah lebih lanjut oleh para pemimpin gerakan selanjutnya, dan mengkristal dalam trilogi ayat Sumpah Pemuda.

Kartini, dalam surat-suratnya yang terkenal, memang sudah berbicara tentang solidaritas dan kepedulian terhadap sesama anak negeri Hindia Belanda, kendati ia lebih sering berbicara tentang orang-orang Jawa. Hanya saja, Kartini belum melakukan “lompatan kualitatif” yang berhasil meloloskan dirinya dari jebakan diskursif yang ditebar oleh pemerintah kolonial. Jika kita membaca surat-surat Kartini, akan segera terlihat betapa Kartini mengerahkan semua kepedulian dan solidaritasnya yang mengharukan itu masih dalam kerangka pemerintah kolonial sebagai “kepala keluarga” (baca: penguasa) Hindia Belanda.

Karena rumusan itu pertama kali dijlentrehkan secara eksplisit dan dipraktikkan dalam kerja-kerja jurnalistik sehari-hari di Medan Prijaji, maka bolehlah dibilang Medan Prijaji adalah (dengan nada Foucaultian) “situs tertua” dari pembayangan identitas kolektif orang-orang di tanah Hindia Belanda, siapa pun ia, tanpa memandang ras, etnis, bahasa, agama dan peradatan.

Tirto dan Medan Prijaji dipilih karena gagasan. “Kemenangan” Tirto dan Medan Prijaji adalah “kemenangan” gagasan, bukan kemenangan manusia yang berhuruf belakang “O”, ber-rambut lurus atau karena matanya jereng dan tidak menyempit.

Catatan ini untuk kembali menjelaskan salah satu argumen memilih Tirto dan Medan Prijaji sebagai “Sang Pemula”. Saya terpaksa menuliskan catatan ini karena terkejut Anda masih saja mendakwa pilihan ini semata karena ia pribumi, seperti yang saya baca dari postingan Anda untuk menanggapi postingan Agus Sopian di milis-kontributor Pantau beberapa hari silam.

Saya sudah menegaskan berkali-kali dalam postingan sebelumnya (bukankah Anda sudah membaca dan bahkan mem-forward catatan saya sebelumnya yang berjudul “Nama Saya: Tirtoadhisoerjo!”) bahwa pilihan pada Tirto dan Medan Prijaji bukan semata karena ia pribumi.

Masihkah Anda menganggap pilihan pada Tirto dan Medan Prijaji semata karena ia pribumi? Masihkan Anda menganggap ini rasis? Siapa yang sebenarnya rasis? Ataukah nama Tirtoadhisoerjo mesti diganti Abdoellah atau Liem atau Douwes?

Posted by zen at 4:49 AM

————

Monday, July 02, 2007
Nama Saya: Tirtoadhisoerjo!

:: Tanggapan buat Andreas Harsono dari Yayasan Pantau (Jilid I)

“Quid Rides, Tirtoadhisoerjo?
Mutato nomine, de te fabulla narratur!”

Saya senang bukan main Anda memberi sejumlah komentar pada project “Seabad Pers Kebangsaan” yang sedang digarap oleh lembaga tempat saya bekerja. Komentar-komentar Anda dengan sangat senang hati saya cermati sebagai masukan, terutama, bagi diri saya sendiri.

Sebagai sebentuk kritik, komentar-komentar Anda tentu saja adalah berkah. Menjadi berkah karena mereka yang menggarap project ini tak perlu repot-repot meminta Anda membaca dan memberi komentar, seperti juga mereka tidak perlu repot-repot mengalokasikan “budget” untuk kritik-kritik yang Anda berikan –seperti yang sering Anda bilang: “Kritik adalah konsultasi gratis”.

Lagipula, komentar-komentar Anda menunjukkan satu hal penting: hasil project ini ternyata tak hanya dibaca, tetapi bahkan juga diapresiasi dengan serius, sampai-sampai Anda merasa perlu berkonsultasi dengan sejumlah rekan Anda sebelum menanggapi jawaban rekan saya, Agung Dwi Hartanto.

Tidak ada yang lebih membahagiakan seorang penulis selain tulisan-tulisannya ada yang membaca dan mengapresiasi. Rasanya elok juga menyadari salah satu yang “mengapresiasi dan memberi perhatian memadai” pada project yang digarap anak-anak muda yang tiga perempatnya masih berusia di bawah 25 tahun adalah orang sekaliber Anda.

Terus terang, saya tak ikut menggarap project tersebut, baik dalam tahapan kuratorial, riset, penulisan, dan penyuntingan. Tetapi, tentu saja, saya “satu atap” dengan orang-orang yang menggarap project itu.

Sebagai “orang dalam”, yang tak terlibat langsung tapi intens mengikuti perjalanan project ini, saya punya sejumlah umpan balik yang ingin saya ajukan pada Anda, terutama berkait dengan jawaban yang anda berikan pada rekan saya, Agung Dwi Hartanto.

Tentu saja ini bukan sebuah “jawaban resmi”, melainkan sekadar sebentuk diskusi pribadi antara saya dengan Anda. Dan saya pun tak merepotkan diri dengan berkonsultasi lebih dulu dengan rekan-rekan saya.

Soal pribumi dan non-pri yang anda khawatirkan.

Saya membaca cukup banyak literatur ihwal nasionalisme, dari yang sifatnya teroritik hingga historik. Soal “pribumi” (native) dan “non-pri” selalu menjadi pokok penting yang selalu dibahas, dan dalam level tertentu, pernah menjadi salah satu kriteria perumusan “bangsa”, terutama di awal-awal prosesi perumusan dan kelahiran sebuah bangsa. Ini berlaku di banyak sekali tempat, baik di Indonesia, Filipina, Vietnam, hingga nasionalisme di Amerika Latin yang sudah muncul sejak akhir abad 18.

Kriteria “pribumi” dan “non-pri” ini niscaya akan kembali ke permukaan dalam setiap embrio kemunculan gerakan perlawanan atas sebuah negara, khususnya dalam apa yang kita sebut sebagai “etno-nasionalisme”, dalam segala artikulasinya, termasuk soal “rambut lurus” dan “rambut kriting” seperti yang Anda singgung.

“Pribumi” dan “non-pri” adalah satu subyek penting dalam perumusan “nasion”, baik dalam konteks nasionalisme maupun etno-nasionalisme. Tetapi cukup jelas juga, subyek “pribumi-non pri” bukanlah satu-satunya subyek.

Rekan saya Agung DH, dalam jawabannya kepada Anda, saya kira baru menyinggung satu pokok itu saja, dan belum yang lain. Tentu saja itu tidak memuaskan. Pemilihan Medan Prijaji dan Tirtoadhisoerjo sebagai tonggak jauh lebih kompleks dari sekadar debat soal “pribumi dan non-pri” – sesuatu yang belum secara memadai diungkapkan oleh Agung dalam jawabannya. Tanggapan ini, anggap saja, sebagai suplemen dari apa-apa yang belum secara memadai diungkapkan Agung (kendati saya tidak sedang mewakili Agung)

Tirto dengan Medan Prijaji dipilih setelah dilakukan penelusuran yang langsung menyambangi sumber-sumber primer, dan tak bergantung pada teks-teks sekunder yang diproduksi orang lain, entah itu Ben Anderson, Takashi Shirasishi, Ahmat Adam, Daniel Dhakidae, Claude Salmon hingga Pramoedya.

Saya pribadi memiliki dan membaca teks-teks itu dengan kadar keseriusan seperti bagaimana Anda membacanya. Teks-teks sekunder itu dibaca sebagai petunjuk awal, sumber untuk mengkonfirmasi, dan terutama untuk memahami konteks historis.

Hampir semua koran-koran dan teks-teks yang digarap oleh Tirtoadhisoerjo yang bisa diperoleh dipelajari secermat yang saya mampu. Hasilnya lumayan melimpah dan teks-teks yang dihasilkan Tirto itu dikumpulkan dan sedang digarap untuk diterbitkan dalam satu buku utuh yang tebalnya, saya prediksi, akan menyamai setidaknya tebalnya novel “Jejak Langkah”.

Dalam penelusuran yang bergantung langsung pada sumber-sumber primer itulah, apa boleh buat, hipotesis Pramoedya ihwal Tirto dan Medan Prijaji sebagai “Sang Pemula” “belum” bisa saya bantah.

Tentu saja saya tahu soal Bataviase Nouvelles dan Soerat Chabar Betawi, seperti juga saya tahu dan pernah membaca tulisan sebagian besar nama yang anda comot dari Ben Anderson itu, baik F. Wiggers, H. Kommer, Tio Ie Soei, Marah Sutan, G. Franscis, Soewardi Soerjadingrat, ter Haar, Mas Marco, Kwee Kek Beng, dan J.H. end F.D.J Pangemanann pakai dua ‘n’. Saya juga tahu dengan persis kalau Medan Prijaji bukan surat kabar tertua di Hindia Belanda.

Tetapi saya cukup awas untuk menyadari satu hal pokok: Tirtoadhisoerjo dengan Medan Prijaji-nya adalah “satu organisme” yang mendahului yang lain dalam perkara menyadari, merumuskan, mengartikulasikan dan mengusahakan konsep “bangsa”, yang dalam bentuknya yang lebih lanjut menjadi apa yang kita kenal sebagai Indonesia.

Inilah yang menjadi pokok alasan pemilihan Medan Prijaji dan Tirto, dan bukan karena Tirto adalah pribumi sementara yang lain adalah non-pri. Sama sekali tidak.

Seandainya Sin Po (koran yang dikelola Tionghoa peranakan) ternyata adalah koran pertama yang melakukannya, saya dengan senang hati menunjuk Sin Po. Seandainya De Express (yang dikelola untuk menyuarakan suara kaum peranakan Belanda) adalah koran pertama yang melakukannya, saya dengan hati riang akan menunjuk De Express. Pengandaian yang sama berlaku pada Tjahaja Sijang, Pembrita Betawi, Slompret Melajoe, Wiggers, Pangemann, Kommers, ter Haar, atau yang lain.

Saya tahu persis bahwa Medan Prijaji bukanlah koran pertama berbahasa Melayu. Tetapi, sejauh saya membaca koran-koran yang hidup pada dekade terakhir abad 19 dan dekade pertama abad 20 yang bisa saya jangkau dan saya cermati sedetail yang saya mampu, Medan Prijaji adalah “Sang Pemula” dalam menggunakan “bahasa Melayu” sebagai alat ampuh merumuskan, mengartikulasikan dan mengusahakan konsep “bangsa”, yang dalam bentuknya yang lebih lanjut nyaris presisi dengan apa yang kita kenal sebagai Indonesia.

Untuk memersingkat, salah satu (bukan satu-satunya loh) kunci untuk memahami perbedaan bahasa Melayu yang digunakan Tirto dalam Medan Prijaji dengan koran-koran lain terletak pada jargonnya. Di situ tercetak kriteria mereka “yang terprentah”. Terprentah oleh siapa? Terprentah oleh pemerintah yang kolonialis dan rasis.

Tirto sudah membayangkan seperti apa “kebangsaan” dalam bentuknya yang nyaris presisi dan hanya meleset karena Indonesia “mencaplok” Timor yang tak terprentah oleh Belanda. Saya harus bilang, debat di sidang I BPUPKI soal wilayah Indonesia hanya mengulang dari apa yang nyaris setengah abad sebelumnya sudah dirumuskan oleh Tirto.

“Terprentah” dalam kosa kata “Medan Prijaji” tidak dimengerti sebagai kata benda, melainkan kata kerja: sebuah konsepsi yang dalam kesadaran Tirto dimengerti sebagai sebuah “project”, sesuatu yang mesti diolah, dikerjakan, dan diberi-bentuk. Belum pernah ada kesadaran ihwal “orang jang terprentah” semacam itu yang lantas diartikulasikan dengan begitu terus terang di masa sebelum-sebelumnya, sampai-sampai dipajang sebagai jargon Medan Prijaji.

Dan Tirto tidak hanya mengambil sikap untuk memihak “mereka yang terprentah”, tetapi bahkan mengerahkan segala yang ia miliki dalam project yang rumusannya sudah ia rumuskan semampunya itu.

Artikulasi dari suara Tirto berbeda sekali dengan artikulasi Kartini, F. Wiggers, H. Kommer, Tio Ie Soei, Marah Sutan, G. Franscis, ter Haar, Kwee Kek Beng, apalagi Pangemann (bandingkan, Pangemann pernah bilang kalau pers baru bisa urus politik setelah warga Hindia Belanda sejahtera, sementara Tirto bersuara: politik dulu, baru bisa sejahtera. Konservatif sekali bukan si Pangemann dengan itu?).

Saya membuka diri pada kemungkinan bahwa nama-nama yang anda comot dari Ben Anderson itu juga bekerja demi “kebenaran”.

Tetapi jika dan hanya jika Anda membaca dengan cermat teks-teks yang dihasilkan Tirto dan bukan memasrahkan argumen Anda pada teks-teks sekunder (entah itu Ben, Salmon atau Dhakidae), Anda baru punya peluang untuk menyadari betapa berbedanya bahasa Melayu yang digunakan Tirto dengan yang digunakan oleh nama-nama yang Anda comot dari Ben Anderson, apalagi dari (apa boleh buat) bahasa Melayu yang digunakan oleh Kwee Kek Beng.

Sayangnya Anda memamah begitu saja Ben Anderson, sama seperti ketika Anda dengan “cukup naif” memamah begitu saja paparan Rahman Tolleng ketika Anda menulis tentang struktur federasi Republik Indonesia Serikat di blog Anda (sudahkah Anda membaca komentar saya atas tulisan Anda itu?)

Dari nama-nama yang Anda comot itu, perkecualian harus saya berikan pada Ki Hadjar (dan Marco tentu saja), terutama lewat teksnya Andai Saya Orang Belanda (itu pun awalnya ditulis dalam bahasa Belanda).

Tapi Anda pasti tahu kapan Ki Hadjar dan Marco menulis, seperti juga saya yakin Anda amat tahu kapan Kwee Kek Beng berkiprah dan mengampanyekan “nasionalisme negeri Tiongkok ala Sun Yat Sen” lewat Sin Po (dalam kasus gagasan nasionalisme-nya Kwee Kek Beng dan Sin Po, saya cukup heran, Anda tidak menyadari perbedaan mendasar yang amat sangat telanjang dan begitu sepele ini).

Tirto-lah Sang Pemula yang paham dan secara sadar menggunakan bahasa Melayu sebagai “alat politis” untuk mengampanyekan sesuatu yang politis. Bahasa Melayu Tirto bukan sekadar lingua franca, tetapi sesadarnya dipilih sebagai alat yang ia yakini paling ampuh untuk mengartikulasikan gagasan “bangsa yang terdiri atas orang-orang yang terprentah”.

Ketika Yamin mengampanyekan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu di Kongres Jong Sumatranen Bond pada 1923, Yamin hanya tinggal meneruskan dalam cara yang lebih modern hal-hal yang sudah dilakukan Tirto sebelumnya dengan penuh keinsyafan.

Pendeknya, ada selisih “framming” antara bahasa Melayu Tirto dengan bahasa Melayu yang digunakan yang lain. Ini soal selisih “paradigma”, jika Thomas Kuhn bisa disebut di sini.

Anda benar ketika menulis “Mereka (Kommers, Pangemann, dkk) bekerja keras menyampaikan kebenaran”. Tetapi project ini tidak sedang mencari-cari sejarah “para penyampai kebenaran”. Project ini sedang menapaktilasi jejak-jejak gagasan kebangsaan (nasionalisme) dalam surat kabar.

Saya agak kurang ajar jika, misalnya, melupakan jasa Multatuli yang menulis Max Havelaar dalam upaya memahami arus transformasi di Hinda Belanda. Tetapi apa boleh buat, Multatuli tak mungkin masuk sebagai orang yang ikut merumuskan “nasion” Indonesia.

Bukan karena ia menulis dalam bahasa Belanda dan bukan juga karena ia non-pribumi. Tetapi yang terpenting, Multatuli menulis masih dalam framming Belanda sebagai “kepala keluarga” Hindia Belanda, di mana “perbaikan” (bedakan dengan “perubahan”) yang diharapkan masih dalam framming Belanda sebagai penguasa. Framming konservatif ini pula yang mencuat dari semua kritik-kritik yang diberikan Kartini kepada pemerintah kolonial.

Karena Tirto sudah keluar dari framming itulah, mestikah diherankan jika pemerintah kolonial bahkan memerintahkan secara khusus penasihat urusan Pribumi (Rinkes) untuk mengawasi Tirto secara intensif, mengumpulkan semua bahan-bahan tentang Tirto, mencatat semua ucapan dan prilaku Tirto dan mengarsip semua tulisan Tirto.

Tirto diawasi begitu ketatnya, dibayang-bayangi, diganggu secara diam-diam, dihancurkan pelan-pelan. Sampai-sampai Tirto tak sadar kalau dia tak lagi bisa menginap di hotel yang ia miliki karena dengan cara culas hotelnya sudah dikondiskan untuk diakuisisi oleh sahabatnya sendiri (Goenawan).

Tirto tidak hanya dibuang, tetapi juga digerogori mentalnya dengan teknik seperti yang diterangkan Foucoult ketika membahas penjara Panopticon-nya Jeremy Bentham (atau “Rumah Kaca” dalam frase-nya Pramoedya atau “aquarium” dalam frasenya Petrus Blumberger ketika mengkaji awal tumbuhnya gerakan komunis di Hindia Belanda).

Mestikah diherankan jika Tirto menjadi oleng jiwanya alias gila di tahun-tahun terakhir kehidupannya?

Tirto mendapat “kehormatan” sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang diperlakukan seistimewa itu, bukan F. Wiggers, H. Kommer, Tio Ie Soei, G. Franscis, Multatuli, ter Haar, J.H. Pangemanann, atau F.D.J Pangemanann, terlebih (apa boleh buat) Kwee Kek Beng yang hingga akhir tahun 1920-an masih juga keukeuh menjadi juru kampanye gagasan nasionalisme negeri Tiongkok-nya Sun Yat Sen melalui surat kabar Sin Po.

Jika pemerintah Hindia Belanda saja sampai memerlakukan secara khusus Tirto dengan cara yang tak pernah mereka lakukan sebelumnya, saya kira, itu menandakan satu hal yang cukup benderang: Tirto bergerak dengan cara yang tak pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, sesuatu yang tak pernah dihadapi oleh pemerintah kolonial sebelumnya.

Apa itu? Bagi saya, itu adalah rumusan Tirto ihwal “bangsa” dan “kebangsaan” yang sudah melampaui Kartini atau Multatuli, sebuah rumusan yang sudah “murtad” dari framming Belanda sebagai “penguasa sekaligus orang tua”, yang rumusannya 95% sama dengan apa yang muncul pada 1945.

Sebagai “sebuntal konsepsi teoritik, Anda benar ketika menyebut “nasionalisme berasal dari luar”. Tetapi perlawanan terhadap penjajahan, yang dalam bentuknya yang modern kita sebut nasionalisme, adalah sebuah arus zaman yang tak tertolak, ada atau tidak teorinya.

Orang ingin merdeka karena ia tahu rasanya tidak merdeka. Kenapa Saijah dalam cerita Max Havelaar melawan marsose, sang penjaga ketertiban? “Karena kerbau hamba diambil Ki Demang, tuan,” jawab Saijah. Anda akan menemukan jawaban sederhana tapi jelas itu jika membaca Max Havelaar dengan cermat.

(Lain waktu kita bisa berdebat secara khusus ihwal lebih mana dulu: teori atau kenyataan? Sebuah debat panjang yang sudah dimulai sejak Plato dengan konsepnya ihwal “dunia idea” sebagai wakil paling purba dari aliran idealisme dan Bacon atau Hume dengan konsepsi empirisme khas Inggris)

Tirto berbeda dengan Soekarno yang hobi betul mengutip Hans Kuhn atau Ernest Renan atau Otto Bauer. Tirto tak pernah kutip mengutip teori-teori tentang nasionalisme. Project kebangsaan yang ia gelar berhulu dari pengalaman empirik dan ia menghayati sepenuhnya sebagai kerja-kerja empirik. Ia bukan dan belum sempat menjadi pengobar teori-teori nasionalisme, ia adalah seorang aktivisnya.

Dia bekerja, mengadvokasi dengan senjata pena yang disiarkan di koran yang ia terbitkan sendiri dan ia menyediakan diri dan waktunya 24 jam sehari, dengan modal yang tidak tergantung pada bantuan pemerintah, dan ia juga mencari nafkah dengan cara seperti itu.

Dalam kriteria-kriteria itu, saya berani bilang, Tirto adalah archetype dari generasi baru pemimpin pergerakan yang bekerja sebagai orang merdeka, tidak bergantung pada bantuan pemerintah, yang bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan mencatat realitas dan berusaha semampu mungkin mengubah realitas itu menjadi seperti yang ia bayangkan dan ia hidup dari pekerjaan yang itu juga.

Anda juga berkali-kali menyebut Tjahaja Sijang. Baiklah, saya ikuti logika Anda yang menyebutkan Tjahaja Sijang yang diterbitkan oleh NZG yang melahirkan Gereja Masehi Injili yang pengaruhnya di Minahasa setara dengan Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa.

Tidakkah anda mengerti bahwa Nahdlatul Ulama mulanya berdiri di bawah naungan gagasan “keagamaan” dan diasuh oleh semangat memertahankan tradisi dan pengetahuan lokal dalam beribadah.

Tirto bergerak tidak di dalam kategori “agama” (Islam dalam kasus NU dan Kristen dalam kasus Gereja Masehi Injili), “lokalitas dan primordialisme” (Jawa dalam kasus NU dan Minahasa dalam kasus Gereja Masehi Injili), sesuatu yang justru menjadi argumen dan semangat awal pendirian NU yang Anda sebut sebanding pengaruhnya dengan Gereja Masehi Injili di Minahasa.

Tidakkah Anda menyadari hal sepele yang begitu telanjang itu ketika menyebut-nyebut NU?

Lantas bagaimana dengan pers Tionghoa dan peranakan Tionghoa atau pers Belanda dan peranakan Belanda?

Singkat saja:

Orang yang masuk kategori peranakan Belanda yang bergerak di luar kerangka framming kolonialisme baru muncul secara sistematis ketika terbentuk ISDV di bawah pengaruh Sneevliet dan Indische Partij melalui Douwes Dekker/Setiabudhi. (Anda bisa membaca laporan Petrus Blumberger sebagai laporan yang tertua atau laporan Frances Gouda yang paling mutakhir dalam soal persepsi orang-orang Belanda atau peranakan Belanda ihwal kebangsaan di Hindia-Belanda)

Bagaimana orang (peranakan) Tionghoa? Bahkan setelah abad 20 sudah masuk dekade ke-3, mereka masih meributkan tiga pilihan: (1) bergabung dengan nasionalisme Tionghoa di tanah Tiongkok ala Sun Yat Sen seperti dibela terutama oleh Kwee Kek Beng dengan Sin Po-nya atau (2) “merapat” pada pemerintah Hindia Belanda seperti yang ditunjukkan Chung Hwa Hui (CHH) yang berkecenderungan ekslusif.

Kesadaran untuk ikut aktif mengusahakan kebangsaan Hindia Belanda muncul dengan artikulasiy ang jelas setelah berdiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Kapan itu? Pada 1932. Sejak itulah, bisa dibilang, baru muncul pers Tionghoa dengan cara berpikir yang nyaris sepenuhnya menyepakati gagasan nasionalisme Indonesia lewat koran Sin Tjit Po. (Sin Po, CHH dan PTI menjadi wakil dari apa yang disebut sebagai “tiga aliran politik bangsa Tionghoa” di Hindia Belanda)

(Bandingkan, Boedi Oetomo saja sudah tobat dari nasionalisme ke-Jawa-annya pada 1927.)

Saya kutipkan artikel edisi Sin Tjit Po 2 Desember 1929 (tiga tahun kemudian PTI dideklarasikan). Artikel yang berjudul ”Darah Tionghoa” itu ditulis Liem Koen Han yang kelak mendirikan Partai Tionghoa Indonesia.

Ia menghimbau pers Tionghoa agar menjadi media yang efektif dalam ”menginsyafkan” pandangan-pandangan yang keliru tentang orientasi ke-Tionghoa-an yang berporos pada Tiongkok:

”… Ada baek jang sekarang satoe soerat-kabar nationalistisch seperti „Sin Po” toeroet bikin melek mata pembatjanja boeat liat itoe kebeneran jang apa dinamaken „darah Tionghoa” sebenernja ada darah tjampoeran dari setaoe berapa matjem bangsa.”

Untuk mengetahui itu, Anda bisa membaca laporan Beny G Susetyo (“Tionghoa dalam Pusaran Politik”), Leo Suryadinata ( “The Pre-World War Peranakan Chinesse Press of Java: A Preeliminary Survey” dan ‘”Politik Tionghoa Peranakan Jawa”) atau Lea E Williams ( “Overseas Chinesse Nationalism: Genesis of the Pan-Chinese Movement in Indonesia”).

Jika saya disebut rasis karena mengatakan kesadaran akan kebangsaan Hindia Belanda orang Tionghoa terlambat dibanding yang lain, Anda harus juga mengikutsertakan orang-orang seperti Beny G Susetyo, Leo Suryadinata atau Lea E Williams yang juga mengakui hal yang sama dengan yang saya tuliskan empat paragraf sebelum paragraf ini.

Jadi jelas: “Tirto dipilih bukan semata karena ia pribumi. Dan Douwes Dekker (peranakan Belanda), keluarga Badjenet (peranakan Arab) atau Kwee Kek Beng (peranakan Tionghoa) tidak dijadikan sebagai tonggak bukan karena non-pri.”

Rasiskah jika Tirto dan Medan Prijaji yang dipilih?

Nasionalisme selalu membentangkan demarkasi yang tegas antara “kami yang dijajah” dengan “mereka yang menjajah”, atau dalam kata-kata Tirto: antara “kami yang diprentah” dengan “mereka yang memrentah”. Pembentangan garis demarkasi itulah yang dimulai dengan artikulasi yang tegas dan begitu telanjang oleh dan dalam diri Tirtoadiserjo, sampai-sampai dijadikan jargon Medan Prijaji.

Saya kira, sebuah pilihan yang adil ketika bersepakat dengan Pramoedya Ananta Toer yang memilih Tirto dengan Medan Prijaji-nya sebagai “Sang Pemula”.

Tetapi memang harus diakui, di arusnya yang terdalam, rasisme juga bertolak dari, dengan mengutip James Baldwin dalam Notes of Native Soon, “Pengandaian adanya garis yang tegas antara “kami” dan “mereka”.”

Di level persamaan itu, Tirto adalah seorang yang rasis. Tetapi jika benar demikian, Tirto sama rasisnya dengan Soekarno atau Hatta atau Tan Malaka (di Indonesia), Thomas Jefferson atau George Washington (di Amerika Serikat), Nehru atau Bipin Chandra Pal (di India), Simon Bolivar (di Bolivia), Son Ngoc Tanh (di Kamboja), Ho Chi Minh (di Vietnam), Jose Rizal atau Makario Sakay (di Filipina), Jose Gaspar Rodriguez de Francia (di Paraguay), Ferenz Kazinsky (di Hungaria), Jose Joaquin Fernandez de Lizardi atau Morales y Pavon (di Meksiko), atau juga Pedro Fermin de Vargas (di Kolombia).

Bagaimana dengan usul Anda agar project ini diganti menjadi “Seabad Medan Prijaji”?

Usul Anda sudah saya simpan baik-baik di dalam laci meja. Tapi tenang saja, saya tak mengunci laci itu karena kuncinya sudah hilang sejak lama. Sudah lama sekali. (Sikap ini saya adopsi dari semangat yang dikobarkan oleh konsepsi “differance”-nya Jacques Derrida)

Semoga kita tetap dilimpahi “sikap adil sejak dari pikiran”.

Posted by zen at 2:42 AM

————

Wednesday, June 13, 2007
Menjawab Agung Dwi Hartanto dari Indexpress

Dengan hormat,

Saya minta masukan beberapa rekan saya sebelum menjawab permintaan wawancara dari Indexpress untuk proyek “Seabad Pers Kebangsaan” atau “Seabad Pers Indonesia.” Kami dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda. Kami juga membaca beberapa laporan Indexpress di harian Jurnal Nasional. Rasanya elok juga organisasi Pantau dipilih masuk dalam 365 media yang diberi label “kebangsaan” ini.

Namun kami perlu mengungkapkan keraguan kami terhadap metodologi kerja Indexpress maupun pemilihan tahun 1907. Anda menjelaskan kepada saya, Medan Prijaji sebagaimana diketahui adalah pers yang sejak pertama terbit diawaki pribumi. Tirto Adhi Soerjo juga yang mendirikan NV Medan Prijaji.

Tjahaja Siang, kalau kami tak keliru, sebelum diawaki pribumi menjadi milik zending Belanda. Demikian juga dengan Soerat Chabar Betawi. Koran ini bukan milik pribumi. Tirto juga mengadvokasi rakyat Hindia Belanda, meskipun dirinya keturunan Jawa. Terutama sepak terjangnya mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah. Hingga akhirnya organ ini tersebar di pelbagai daerah di Hindia Belanda. Sebelum akhirnya tanah dan air itu disebut Indonesia.”

Saya menganggap tidak ada masalah dengan memilih Tirto Adhi Soerjo. Dia penerbit yang berani melawan ketidakadilan pada zaman Hindia Belanda. Pengarang Pramoedya Ananta Toer sudah menulis baik sekali soal Tirto Adhi Soerjo. Namun penelitian Indexpress ini bermasalah ketika mengabaikan wartawan lain dengan dasar Tirto dan Medan Prijaji (1907) adalah “pribumi.” Dasar pemilihan ini bisa mengarah pada rasialisme.

Benedict Anderson dalam pengantar buku Indonesia Dalem Bara dan Api menulis bahwa pada awal abad XX,

“Koran mulai tumbuh di ampir setiap kota jang berarti, mirip tjendawan dimusim hudjan. Timbullah djagoan2 masa media pertama di Hindia Belanda, termasuk diantaranya Mas Tirto, F. Wiggers, H. Kommer, Tio Ie Soei, Marah Sutan, G. Franscis, Soewardi Soerjadingrat, ter Haar, Mas Marco, Kwee Kek Beng, dan J.H. end F.D.J Pangemanann pakai dua ‘n’.”

“Timbul djuga djago2 pers Belanda, termasuk Zengraaff, jang dengan keras membela pengusaha swasta sampai ditakutin pemerintah kolonial sendiri, dan D.W. Beretty, seorang Indo keturunan Italia-Djawa Jogja, jang selain mendirikan persbiro pertama di Hindia Belanda –Aneta, Pakdenja Antara– djuga menerbitkan madjalah radikal-kanan, berdjudul De Zweep (Tjamboek).”

Anderson menulis adanya keragaman dunia media yang mulai tumbuh subur pada awal abad XX di Hindia Belanda. Definisi pribumi untuk suasana macam itu akan menimbulkan dampak yang tidak tepat. Bila kriteria “pribumi” ini dipakai untuk menerangkan suratkabar dan “kebangsaan” Indonesia, sebelum dan sesudah Medan Prijaji, bisa kacau-balau penelitian ini.

Sekadar contoh. Kalau Anda perhatikan thesis Daniel Dhakidae di Universitas Cornell, Anda akan membaca setidaknya tiga suratkabar sekarang —Kompas, Sinar Harapan dan Tempo— yang punya cikal bakal “non pribumi.” Djawa Pos di Surabaya didirikan The Chung Sen, seorang penerbit Tionghoa, pada 1949 sebelum dibeli PT Grafiti Pers, yang memiliki saham Tempo, pada 1982. Tidak konsisten dengan kriteria “pribumi” bila Anda tak memasukkan Kompas, Sinar Harapan dan Tempo dalam “Seabad Pers Indonesia.” Tapi kalau memasukkan mereka, Anda mengingkari keberadaan suratkabar-suratkabar Tionghoa yang terbit sebelum Medan Prijaji.

Tjahaja Sijang di Minahasa, sebelum diawaki “pribumi,” memang milik Nederlandsch Zendeling Genootschap, sebuah lembaga zending Belanda. Namun NZG adalah lembaga yang melahirkan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIH). Pengaruh GMIH di Minahasa setara dengan Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa. Saya kira mengabaikan Tjahaja Sijang, dengan alasan ia milik zending Belanda alias “non pribumi,” akan membuat wartawan di Minahasa bertanya-tanya. Tjahaja Sijang (1868) terbit jauh lebih awal dari Medan Prijaji (1907). Anda bisa baca dalam penelitian David Henley Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indie tentang besarnya pengaruh Tjahaja Sijang.

Kalau mau mencari data siapa yang terbit lebih awal, tanpa memberi label “pribumi” atau “Indonesia” atau kebangsaan, Abdurrachman Surjomihardjo dalam buku Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia menyebut suratkabar Bataviasche Nouvelles, yang terbit 1744-1746, atau sekitar 150 tahun sebelum Medan Prijaji, sebagai penerbitan pertama di Batavia. Mengapa patokannya bukan 1744?

Mungkinkah soal bahasa Belanda? Saya juga meragukan argumentasi yang mensyaratkan pakai bahasa Melayu. Claudine Salmon dalam Literature in Malay by the Chinese of Indonesia: A Provisional Annonated Bibliography, menyebut suratkabar-suratkabar berbahasa Melayu, antara lain milik penerbit Tionghoa, misalnya Soerat Chabar Betawie yang terbit di Batavia pada 1858 atau sekitar 50 tahun sebelum Medan Prijaji?

Contoh lain. Harian Flores Pos (1999), yang Anda pilih, juga milik Societas Verbi Divini (SVD), sebuah organisasi Katolik dengan pusat di Roma. SVD adalah organisasi multinasional. Bisa jungkir balik kalau mau dicari dia pribumi mana. Cikal bakal Flores Pos adalah majalah Bintang Timoer (1928) dan dwimingguan Bentara (1948). Bintang Timoer dan Bentara juga punya komponen “non pribumi.”

Contoh lain. Kalau kategori “pribumi” juga dipakai di Papua, bagaimana Anda memandang Eri Sutrisno? Dia orang Jawa, sekarang pemimpin redaksi mingguan Suara Perempuan Papua. Eri bekerja keras menjadikan Suara Perempuan Papua jadi mingguan paling bermutu di Papua. Namun di Papua ada sentimen terhadap “pendatang” atau “rambut lurus” (istilah ini keponakannya “non pribumi”). Rekan-rekan Papua di Suara Perempuan Papua, misalnya Joost Willem Mirino, tentu saja, tak membenarkan rasialisme ini. Namun bagaimana menyusun logika “pribumi” Indexpress terhadap Eri Sutrisno mengingat orang Jawa dianggap bukan penduduk asli Papua?

Eri mantan redaktur majalah Pantau. Ada lagi mantan redaktur Pantau, Irawan Saptono, juga orang Jawa, lama bekerja di harian Suara Timor Timur pada 1990an zaman pendudukan Indonesia. Kini Timor Lorosae sudah merdeka. Irawan juga lama kembali ke Jakarta. Apakah Irawan tak berjasa dalam pengembangan jurnalisme di Dili?

Saya tahu pasti kerja keras dan keberanian Irawan membela orang-orang Timor dari penindasan tentara Indonesia sehingga dia harus lari dari Dili. Irawan bekerja untuk melayani masyarakat Dili dengan informasi tanpa ribut soal “kebangsaan” Timor Leste. Tidakkah ini tindakan terpuji?

Ini belum lagi kalau Anda memperhatikan modal yang masuk ke beberapa perusahaan “media Indonesia” zaman sekarang, terutama televisi, yang sudah terdaftar dalam bursa saham. Bagaimana Anda bisa membedakan “modal pribumi” dan “modal asing” ketika saham mereka, setiap hari teoritis bisa jadi objek transaksi, tidak hanya di Jakarta, namun di luar bursa saham Jakarta? Seluruh dunia?

Tidakkah keadaan ini bisa menjelaskan bahwa orang-orang macam F. Wiggers, H. Kommer, Tio Ie Soei, G. Franscis, Multatuli, ter Haar, Kwee Kek Beng, J.H. Pangemanann, F.D.J Pangemanann dan sebagainya juga, bekerja keras menyampaikan kebenaran kepada pembaca mereka, sama dengan Tirto. Mereka tak bisa diabaikan dengan mengambil Medan Prijaji sebagai tonggak media yang menyuarakan “kebangsaan” Indonesia.

Ide soal nation-state juga bukan “pribumi” di Hindia Belanda. Ide ini mulanya berkembang di Perancis dan Amerika Serikat lebih dari 200 tahun lalu. Ide ini menyebar tanpa mengenal batas kerajaan, etnik, agama maupun lautan. Ia juga mendarat di Hindia Belanda dengan segala macam tafsir dan variasi. Kini faham kebangsaan inilah yang mengatur hubungan dunia internasional. Saya pernah bikin kritik soal pemahaman nasionalisme di kalangan media Jakarta saat tsunami Aceh untuk jurnal Nieman Reports.

Contoh-contoh ini bisa diperpanjang. Saya anjurkan Anda membaca sebuah paper dari Endy M. Bayuni, pemimpin redaksi The Jakarta Post, orang Minangkabao kelahiran Jakarta, sekolah di London, yang menyatakan bahwa sebagai wartawan bisa meliput keragaman bila newsroom kita sendiri beragam. Dalam Covering Diversity in Indonesia — It All Begins in the Newsroom, Endy mencontohkan adanya keragaman newsroom di Jakarta. Dia mengambil contoh harian Kompas dimana ada orang Jawa, Arab, Tionghoa, Katolik, Muslim dan sebagainya.

Saya kira penelitian Indexpress akan lebih baik bila metodologinya diperbaiki dengan memperhatikan keragaman ini. Tradisi newsroom media mainstream di Indonesia adalah keragaman. Sejak awal ia campur baru, ada Belanda, Itali, Jerman, Inggris, Minahasa, Hokkian, Hakka, Jawa, Sunda, Batak dan seterusnya. Menariknya, kebiasaan ini berjalan terus, termasuk untuk Jurnal Nasional dimana ada modal uangnya Putera Sampoerna (Tionghoa) plus “moral support” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Jawa). Ada juga Ramadhan Pohan (Batak), Taufik Rahzen (Sumbawa), Shaun Levine (Amerika) dan seterusnya.

Kalau pun Anda sudah terlanjur masuk dalam penelitian ini, tanpa bisa mengubah metodologinya lagi, mungkin lebih tepat bila judulnya diganti “Seabad Medan Prijaji.” Terima kasih.

Posted by Andreas Harsono at 8:00 AM

————

Thursday, June 07, 2007
Pertanyaan soal metodologi Indexpress

Dear Agung,

Terima kasih untuk emailnya. Kami senang Pantau masuk kategori organisasi yang diperhitungkan dalam proyek “Seabad Pers Indonesia” buatan Indexpress. Ini suatu penghargaan buat Pantau mengingat dalam 100 tahun terakhir ini ada ribuan, bila tidak puluhan ribu, organisasi media di kepulauan yang kini disebut “Indonesia.”

Ada beberapa rekan saya, termasuk Budi Setiyono dan Bonnie Triyana, menganjurkan saya melihat dulu konsep dan metodologi seleksi ini sebelum menjawab pertanyaan Anda. Mereka alumni sekolah sejarah. Mereka juga pernah menerbitkan buku kumpulan pidato Soekarno Revolusi Belum Selesai. Mereka berpendapat setiap penulisan sejarah harus diketahui konsep dan metodologinya. Mengapa Pantau dan Flores Pos yang masuk kategori Indexpress? Mengapa bukan mingguan Modus? Suara Perempuan Papua? Harian Borneo Tribune?

Anda menyebut Bataviasche Nouvelles yang terbit 1744-1746. Mengapa patokannya bukan 1744? Mengapa bukan Tjahaja Sijang yang terbit di Minahasa sejak 1868? Atau Soerat Chabar Betawie di Batavia (1858)? Mengapa patokannya Medan Prijaji?

Saya merujuk data-data tadi dari tiga buku:
(1) Abdurrachman Surjomihardjo (ed), Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, 2002;
(2) David Henley, Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indie, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden, 1996;
(3) Claudine Salmon, Literature in Malay by the Chinese of Indonesia: A Provisional Annonated Bibliography, Association Archipel, Paris, 1981.

Anda mungkin tahu bahwa Pantau punya minat besar terhadap penulisan sejarah media. Rubrik ini sering diisi oleh Setiyono. Dalam penulisan sejarah, kami biasanya menerangkan proses kerja dengan transparan. Bisakah saya mendapatkan konsep dan metodologi penelitian ini?

Soal harian Flores Pos, saya kira sebaiknya ditanyakan langsung kepada Frans Anggal dan kawan-kawan di Pulau Flores. Pantau memang bekerja sama dengan Flores Pos namun ini tak berarti kami boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka atas nama mereka bukan?

Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya.

Andreas Harsono

Sumber: Email Andreas Harsono kepada Agung Dwi Hartanto pada 7 Juni 2007 soal metodologi Indexpress

Posted by Andreas Harsono at 7:27 PM

————

Wednesday, June 06, 2007
Indexpress minta interview

Jakarta, 6 Juni 2007

Salam hormat,

Sebelumnya ijinkan saya perkenalkan diri. Saya, Agung Dwi Hartanto. Belajar di Indexpress Jakarta menjadi peneliti partikelir. Saya tahu Mas Andreas dari teman saya di Bataviase Nouvelles, Fahri Salam. Saya juga pernah ke apartemen Mas Andre beberapa bulan silam.

Seperti yang pernah saya katakan dulu, saya diminta menulis biografi singkat PANTAU. Sebenarnya saya sudah menyatakan tak sanggup. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Maka Fahri Salam-lah yang kemudian ditunjuk. Hanya saja dia terlalu banyak pekerjaan. Akhirnya tugas itu kembali diberikan pada saya.

Untuk itu, jika Mas Andreas berkenan, saya ingin minta beberapa keterangan tentang PANTAU.

1. Sejarah PANTAU, termasuk di dalamnya pasang surut yang terjadi.
2. Para pendiri PANTAU
3. Liputan yang menurut teman-teman di PANTAU dianggap sebagai liputan terbaik
4. Selain jurnalisme sastrawi`, hal menarik lain yang terjadi di PANTAU. Mungkin yang membedakan PANTAU dengan media lainnya.
5. Bagaimana kondisi PANTAU hari ini, apa saja yang dilakukan.

Selain itu, saya dengar dari Fahri dan juga membaca dari blog Mas Andreas, saya ingin tahu tentang FLORES POS. Beberapa informasi terutama antara lain:

1. Sejarah perkembangan FLORES POS
2. Apa keterlibatan ordo SDV dalam penerbitan FLORES POS
3. Siapa yang membiayai media ini.
4. bagaimana koran lokal ini menghidupi dirinya sendiri sekaligus bersaing dengan media lokal dan nasional lain
5. bagaimana koran ini mampu membawa perubahan sosial dalam masyarakat FLORES

Informasi tersebut, sebagaimana Mas Andreas tahu, akan digunakan dalam penulisan Seabad Pers Indonesia.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Agung Dwi Hartanto

NB: Mohon jika berkenan, jawaban pertanyaan ini tidak untuk difoward ke milis. Terima kasih.

Sumber: Email Agung Dwi Hartanto pada 6 Juni 2007 kepada Andreas Harsono

Posted by Andreas Harsono at 7:24 PM

3 Responses

  1. Hoalah boeng,
    Begitoe sahadja senengnjah ko riboet ja ?
    Ik iang djelas2 pelopor kitaorang poenja courant sahadja tenang toelen poen…

    Koeaing!

  2. […] Pemuda, Politik Rakyat DITENGAH-tengah suasana pro dan kontra para pengiat media seputar Pers Kebangsaan yang semakin subur saja, dalam sebuah pemukiman (kampung) padat yang dihuni akar rumput, […]

  3. m e n a r i k

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: